TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nunuk Suryani mengatakan pihaknya tengah mengupayakan agar seluruh proses belajar di sekolah negeri sudah diampu oleh guru Aparatur Sipil Negara (ASN). Artinya, ditargetkan agar tidak ada lagi guru honorer di sekolah negeri. Pada 2020, pemerintah mendata jumlah guru honorer di Indonesia sebanyak 1 juta orang.

"Diharapkan pada tahun 2024, 1 juta guru tersebut bisa diangkat menjadi guru ASN seluruhnya," kata Nunuk dalam diskusi Praktik Baik Pengangkatan Guru Honorer Menjadi ASN PPPK pada Kamis siang, 9 November 2023.

Sejak 2021, Kemendikbud telah melakukan pengangkatan guru honorer melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Nunuk mengatakan seleksi tersebut telah berhasil mengangkat 544 ribu guru honorer hingga saat ini. Tahun ini, proses seleksi PPPK tengah berjalan.dengan target guru honorer yang akan diangkat menjadi guru ASN adalah 296 ribu orang.

"Jadi kalau kita jumlah, sudah lebih dari 800 ribu guru honorer menjadi guru ASN PPPK. Itu adalah target pemerintah hingga saat ini," kata Nunuk.

Realitanya di daerah, memang terjadi peningkatan pesat dalam peningkatan status guru honorer menjadi guru ASN. Hal ini diceritakan oleh Sekretaris Daerah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur Umbu Ngadu Ndamu. Ia mengatakan jumlah guru ASN PPPK di Kabupaten Sumba Timur saat ini sebanyak 1.230 orang.

"Tahun 2020, 3 orang. Tahun 2021 tahap I 78 orang, tahap II 50 orang. Tahun 2022, dengan total yang lulus 1.099 orang," kata Umbu.

Umbu menjelaskan proses rekrutmen dilakukan dengan mendata guru honorer di Sumba Timur sesuai dengan latar belakangnya, baik itu guru kelas ataupun guru mata pelajaran. Dari sana, dilihat pula kekurangan atau usulan formasi.

"Khusus untuk tahun 2023, total formasi yang sedang diproses 523 orang. Seleksinya melalui Computer Assisted Test (CAT) pada 21 November 2023 nanti. Untuk formasi khusus 130 orang dan 264 orang formasi umum," kata Umbu.

Pemerintah Daerah (Pemda) Sumba Timur melakukan dua upaya dalam mendukung pengangkatan guru honorer menjadi guru ASN PPPK. Pertama, sosialiasi kepada guru honorer untuk meningkatkan kompetensi mereka serta melengkapi data di Data Pokok Pendidikan. Kedua, memperjuangkan kesejahteraan guru honorer dengan memprioritaskan mereka yang telah mengabdi belasan sampai puluhan tahun.

Umbu mengatakan Bupati Sumba Timur juga pernah datang ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperjuangkan nasib guru honorer. "Pada 2022, ada 2.190 formasi (guru honorer) yang lolos. Sebanyak 1.099 guru di sekolah negeri, sebagian lagi di sekolah swasta, tidak bisa terakomodir semua. Ini juga yang menjadi catatan," ujarnya.

Perjuangan dari guru honorer menjadi guru ASN

Guru ASN PPPK di Sekolah Dasar Negeri 3 Tekad Tanggamus Lampung, Avisa Apvif Kusuma adalah salah satu yang lolos dalam seleksi PPPK guru pada 2021. Ia percaya pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk masa depan generasi muda. Untuk itu, ia ingin berkontribusi dalam membantu murid-muridnya agar tumbuh dan berkembang, serta mencapai potensi mereka.

Avisa adalah angkatan pertama dalam seleksi guru ASN PPPK. Ia melihat ada peluang yang sebelumnya tidak ada. "Saya melihat ada kesempatan bagi saya untuk meningkatkan status dan kesejahteraan ekonomi saya sebagai seorang guru. Walaupun saya rasa proses seleksi begitu ketat, Alhamdulillah semuanya bisa terlalui dengan hasil yang memuaskan," kata Avisa.

Avisa mengatakan motivasi utamanya dalam mengikuti rekrutmen adalah mendapatkan jaminan gaji yang lebih baik dan tunjangan profesi yang lebih layak. Selain itu, agar memiliki akses terhadap pelatihan dan sertifikasi yang akan meningkatkan kompetensinya.

Sama halnya dengan yang dialami oleh Yulius Edison Dara, guru ASN PPPK di Sekolah Menengah Pertama I Nuba Arat Sikka, Nusa Tenggara Timur. Motivasi utamanya adalah mendapatkan kesejahteraan. Menurut dia, gaji guru honorer di daerahnya sangat rendah.

"Saya belajar belasan tahun mengajar, mulai gaji pertama Rp 150 ribu, berkembang hingga terakhir Rp 1.150.000. Puji Tuhan, di angka terakhir itulah saya menjadi guru ASN PPPK," kata Yulius.

Lewat seleksi PPPK, menurut Yulius, membuka peluang bagi para guru honorer sebagai jaminan. Ditambah lagi dengan adanya tunjangan profesi untuk mengembangkan kompetensi.

"Kami punya visi menjadikan profesi guru terhormat, bermartabat dan membanggakan. Kita berupaya agar guru-guru berstatus ASN, sehingga mereka bangga dan posisi guru menjadi terhormat," kata Nunuk menambahkan.

Pilihan Editor: Dirjen GTK Ungkap Masalah Pemenuhan Guru di Satuan Pendidikan