TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menjelaskan perihal kisruh aplikasi Sirekap. Heru melihat ada kejanggalan antara server utama KPU dengan yang digunakan Aplikasi Sirekap padahal keduanya berada dalam website yang sama.

"Ini perlu penjelasan dari KPU, mengapa menggunakan data center berbeda-beda," kata Heru yang juga pakar IT dan pengamat startup, saat dihubungi pada Minggu, 18 Februari 2024.

Heru menjelaskan, hosting dari domain KPU terdaftar di Moratel dengan posisi di Jakarta Pusat. Sementara untuk Sirekap KPU, Heru menemukan kalau aplikasi ini terdaftar ke Alibaba Cloud di Singapura. Itu, menurut Heru, menimbulkan tanda tanya.

"Dua data center dalam satu website yang sama, namun lokasinya berada di wilayah berbeda," kata dia.

Temuan ICT senada dengan Cyberity, komunitas keamanan siber dan perlindungan data yang melakukan investigasi gabungan untuk mendalami polemik Sirekap. Bukan hanya di Singapura, Cyberity bahkan menemukan pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di Cina dan Perancis.

Kondisi itu, menurut Cyberity, menjadikan kedua situs tersebut memiliki celah kerawanan siber dan karenanya tidak stabil. Telah berlangsung lama, ketidak stabilan itu kemudian terjadi saat Pemilu.

“Ketidakstabilan aplikasi Sirekap dan Manajemen Relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya," kata Arif Kurniawan, Ketua Komunitas Cyberity.

Sementara itu, Komisioner Pemilihan Umum yang juga Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos, membantah server Sirekap terhubung dengan Alibaba di Singapura. Ia menyebut kalau server KPU khususnya pemilu2024.kpu.go.id tidak ada sangkut pautnya dengan Alibaba Cloud di Singapura.

"Enggak, servernya di Indonesia," kata Betty saat ditemui di Gedung KPU, Sabtu, 17 Februari 2024. Betty enggan menjelaskan lebih lanjut perihal temuan dari ICT maupun Cyberity.

Pilihan Editor: Dosen ITB Menilai KPU Tak Cukup Minta Maaf, tapi Harus Jelaskan Ketidakwajaran yang Terjadi pada Sirekap