Kemdikbudristek Sebut 11 Bahasa Daerah Punah, Apa Penyebab dan Dampaknya?

Sabtu, 16 Maret 2024 07:00 WIB

Siswa SDN 295 Pinrang, Sulawesi Selatan, sedang belajar bahasa daerah aksara Lontara Bugis, Sabtu 13 Februari 2021. TEMPO | Didit Hariyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Eksistensi bahasa daerah, tampaknya, kian hari semakin terkikis. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Kamis, 7 Maret lalu, mengumumkan kepunahan 11 bahasa daerah di Indonesia. Bukan hanya itu, Kemendikbudristek menyatakan, setidaknya 19 bahasa daerah lainnya saat ini dalam kondisi terancam punah.

Ahli bahasa Universitas Airlangga (Unair) Ni Wayan Sartini mengatakan kepunahan bahasa daerah menjadi suatu hal yang tidak dapat dimungkiri. "Karena, tidak ada lagi penutur yang menggunakannya. Bahkan, ada banyak bahasa daerah yang jumlah penuturnya sangat kecil,” kata Wayan pada Jumat, 15 Maret 2024.

Faktor dan Dampak Kepunahan Bahasa Daerah

Hadirnya teknologi sejauh ini dianggap menjadi faktor paling umum pada lunturnya kebudayaan. Namun, di samping hal tersebut, Wayan menilai minimnya jumlah penutur bahasa daerah menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh. Menurut dia, punahnya bahasa daerah disebabkan penuturnya yang semakin sedikit. "Kemudian, karena penutur dari satu bahasa beralih ke bahasa lain,” ujar guru besar ilmu etnolinguistik ini.

Selain itu, Wayan mengungkapkan, punahnya bahasa daerah juga bisa disebabkan oleh faktor alam. "Misal, karena adanya bencana alam sehingga bahasa itu tidak dapat ditemukan lagi,” kata dia.

Dampak punahnya bahasa daerah tak bisa dipandang sebelah mata. Bahasa dan kebudayaan, kata Wayan, merupakan dua hal yang saling beriringan dan tidak dapat dipisahkan. Segala sesuatu yang terkandung dalam bahasa mencerminkan budaya di masyarakat.

Advertising
Advertising

Bahasa daerah juga memiliki nilai dan norma budaya yang luar biasa. Punahnya bahasa daerah akan berimbas pada hilangnya nilai dan norma budaya tersebut. “Menjaga bahasa berarti menjaga budaya. Jika suatu bahasa itu hilang, berarti hilang juga budaya dan identitas masyarakat itu,” kata Wayan.

Karena itu, Wayan mengimbau semua kalangan meningkatkan kepedulian dalam mempertahankan eksistensi bahasa daerah. "Dengan berbagai upaya."

Upaya Mencegah Kepunahan Bahasa Daerah

Menurut Wayan menjelaskan, salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kepunahan bahasa daerah adalah dengan mendokumentasikannya. Pendokumentasian bahasa melalui penutur yang masih tersisa sangat penting. Dengan demikian, negara tetap memiliki data dari setiap bahasa daerah jika kelak di kemudian hari tidak lagi ada penuturnya.

“Jadi, sebelum bahasa tersebut benar-benar punah, perlu didokumentasikan sistem kebahasaannya. Mulai morfologi, fonologi, sintaksis, dan leksikon bahasa tersebut,” kata Wayan.

Pada langkah tersebut, pemerintah perlu berperan mendorong penelitian tentang bahasa daerah di Indonesia, misalnya melalui penyediaan pendanaan penelitian. Menurut Wayan, peneliti bahasa selama ini menghadapi banyak keterbatasan dalam melakukan penelitian terutama karena luasnya persebaran wilayah di Indonesia. “Ketersediaan dana akan berdampak pada penelitian terhadap bahasa. Terutama bahasa di daerah yang terpencil,” kata perempuan 60 tahun ini.

Selain itu, Wayan mengungkapkan, beberapa upaya bisa dilakukan untuk membantu proses pelestarian bahasa daerah. Beberapa upaya itu di antaranya melakukan pengajaran dan sosialisasi; mengemas bahasa daerah dengan cara yang lebih modern; menggelar kompetisi dan apresiasi; mendirikan lembaga khusus pemerhati bahasa daerah penutur kecil; serta penggunaan bahasa daerah satu hari dalam sepekan di sekolah.

Berita terkait

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

1 hari lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

1 hari lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Ratusan Daerah Belum Salurkan Tunjangan Profesi Guru

2 hari lalu

Ratusan Daerah Belum Salurkan Tunjangan Profesi Guru

Hingga pekan kedua Mei 2024, hanya 26 pemerintah daerah yang menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) ke rekening para guru.

Baca Selengkapnya

Menuai Protes dan Kritik dari Mahasiswa, Ini Kilas Balik Penerapan UKT

3 hari lalu

Menuai Protes dan Kritik dari Mahasiswa, Ini Kilas Balik Penerapan UKT

Seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia sudah menerapkan sistem UKT ini sejak 2013.

Baca Selengkapnya

Top 3 Tekno: Prakiraan Cuaca BMKG, Penyakit Ngorok Mematikan, Sekolah Bisnis Terbaik

3 hari lalu

Top 3 Tekno: Prakiraan Cuaca BMKG, Penyakit Ngorok Mematikan, Sekolah Bisnis Terbaik

Top 3 Tekno Berita Terkini pada Kamis pagi ini, 9 Mei 2024, dimulai dari artikel prakiraan cuaca BMKG kemarin.

Baca Selengkapnya

Flexing Mahasiswa KIP, Dosen Administrasi Publik Beberkan Kekurangan Puslapdik

3 hari lalu

Flexing Mahasiswa KIP, Dosen Administrasi Publik Beberkan Kekurangan Puslapdik

Viral flexing mahasiswa penerima fasilitas bantuan keuangan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) belum berarti menunjukkan bantuan yang salah sasaran

Baca Selengkapnya

Skor Literasi Anjlok, Kemendikbudristek Sebar 4 Juta Eksemplar Buku ke Sekolah di Indonesia

4 hari lalu

Skor Literasi Anjlok, Kemendikbudristek Sebar 4 Juta Eksemplar Buku ke Sekolah di Indonesia

Kemendikbudristek menyebar jutaan buku pengayaan ke sekolah di berbagai daerah. Upaya mengatasi pelemahan literasi membaca.

Baca Selengkapnya

Hewan Ternak Mati Akibat Penyakit Ngorok, Begini Penjelasan Dokter Hewan Unair

4 hari lalu

Hewan Ternak Mati Akibat Penyakit Ngorok, Begini Penjelasan Dokter Hewan Unair

Ratusan sapi dan kerbau yang terserang penyakit ngorok ini mati mendadak.

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

5 hari lalu

Yusril Sebut Prabowo Bisa Tambah Nomenklatur Kementerian: Lewat Revisi UU atau Keluarkan Perpu

Yusril mengatakan, Prabowo bisa menambah nomenklatur kementerian dengan melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negera.

Baca Selengkapnya

Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

5 hari lalu

Yusril Dukung Prabowo Tambah Kementerian, Singgung Kemendikbudristek yang Terlalu Gemuk

Menurut Yusril, setelah Prabowo dilantik jadi presiden, ia bisa langsung mengeluarkan Perppu terkait penambahan nomenklatur kementerian.

Baca Selengkapnya