Walhi: Lahan yang Dikelola dengan Konsep Ekonomi Nusantara Lebih dari 1,3 Juta ha di 28 Provinsi

Senin, 29 April 2024 18:52 WIB

Walhi mendesak pemerintah untuk menghentikan wacana penghapusan Amdal dan IMB dalam pengurusan perizinan investasi. TEMPO/Galuh Putri Riyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi menggagas konsep Ekonomi Nusantara untuk membantu masyarakat lokal dalam tata kelola lahan. Konsep ini dinilai ampuh dalam merestorasi kawasan hutan dan tidak mngeksploitasinya secara berlebihan. "Lingkungan sering dikorbankan untuk kepentingan ekonomi," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Zenzi Suhadi saat konferensi pers di kantornya, Senin, 29 April 2023.

Ekonomi Nusantara yang digagas Walhi, kata Zenzi, telah mulai digalakkan sejak 2021 lalu dan berlanjut hingga saat ini. Lahan yang dikelola tercatat sudah lebih dari 1,3 juta dan sebarannya terdapat di 28 provinsi di Indonesia. "Skema Ekonomi Nusantara mendukung pada praktik-praktik lokal yang berkelanjutan dan menyatukannya dengan nilai-nilai ekologi, sosial dan ekonomi secara seimbang," ujarnya.

Zenzi menilai bahwa sistem Ekonomi Nusantara bisa mengurangi krisis lahan dan membantu terjadinya restorasi di lokasi-lokasi yang dahulunya telah rusak. Sebab, dia percaya bahwa masyarakat lokal mampu untuk memulihkan kembali lahannya untuk kelangsungan hidup bersama.

"Contohnya itu ada di Tanjung Aur, Bengkulu, di daerah ini dahulu rusak akibat adanya aktivitas tambah di masa lalu. Setelah 2006 masyarakat setempat memulihkan wilayah ini, dan hasilnya bisa dirasakan pada 2022. Kita bisa sama-sama pantau lewat citra satelit bahwa hutan di sana sudah subur kembali," ucap Zenzi.

Zenzi menambahkan, model Ekonomi Nusantara bisa meningkatkan nilai produksi para petani di daerah yang terabaikan oleh negara. Selama ini banyak hasil panen yang tidak terkelola dengan baik dan menumpuk jadi sampah.

Advertising
Advertising

"Indonesia berada di wilayah tropis dan membuat sampah produksi pasca panen meningkat. Kami menghitung sekitar 30 persen hasil panen di masyarakat terbuang. Akibat lama di proses pengolahan dan terpapar jamur. Ujung-ujungnya jadi sampah dan tidak bisa menghasilkan keuntungan," kata Zenzi.

Program Officer Natural Resource and Climate Change, Ford Foundation Indonesia, Farah Sofa, menilai bahwa skema Ekonomi Nusantara yang ditawarkan Walhi sangat berguna bagi keberlangsungan hidup masyarakat lokal yang lebih baik.

Menurut Farah, selama ini profit atau keuntungan selalu didapatkan oleh segelintir kelompok dan bahkan dalam tata kelola lahan kerap terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat adat.

"Kami menilai kalau Ekonomi Nusantara berhasil diterapkan di semua wilayah di Indonesia. Bisa kita bayangkan berapa banyak kemudahan dalam mengelola lahan dan meminimalisir pelanggaran hak untuk hidup dan mengelola lahan adat," tambah Farah.

Berita terkait

Korporasi Kuasai 72,28 Persen Wilayah Kalteng, Walhi: Ketimpangan Sumbang Tingginya Deforestasi

15 jam lalu

Korporasi Kuasai 72,28 Persen Wilayah Kalteng, Walhi: Ketimpangan Sumbang Tingginya Deforestasi

Walhi mengatakan Kalteng memberi alokasi besar untuk berbagai sektor izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.

Baca Selengkapnya

Unpam, Cagub Jakarta, dan Parade Monster Plastik di Top 3 Tekno

1 hari lalu

Unpam, Cagub Jakarta, dan Parade Monster Plastik di Top 3 Tekno

Universitas Pamulang (Unpam) yang tak berharap menjadi perguruan tinggi negeri atau PTN masih mengisi berita terpopuler pagi ini.

Baca Selengkapnya

Walhi Sebut Calon Gubernur Jakarta Tidak Punya Strategi Konkret Mengatasi Persoalan Air Bersih

2 hari lalu

Walhi Sebut Calon Gubernur Jakarta Tidak Punya Strategi Konkret Mengatasi Persoalan Air Bersih

Walhi menilai gagasan para calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta juga tidak diiringi dengan pemulihan kualitas air.

Baca Selengkapnya

Walhi: 2 dari 3 Cagub di Pilkada Jakarta Janji Atasi Sampah tanpa Strategi Konkret

2 hari lalu

Walhi: 2 dari 3 Cagub di Pilkada Jakarta Janji Atasi Sampah tanpa Strategi Konkret

Walhi mengkritisi janji penanganan sampah masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya

Walhi: Ada 6 Isu Besar Lingkungan Jakarta yang Mendesak, Para Calon Gubernur Hanya Membahas Sebagian

2 hari lalu

Walhi: Ada 6 Isu Besar Lingkungan Jakarta yang Mendesak, Para Calon Gubernur Hanya Membahas Sebagian

Enam isu tersebut tidak semuanya dibahas oleh para calon yang berkompetisi dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Sekda Jakarta: Pulau Sampah Jadi PSN dan Sudah Dianggarkan, Harus Direalisasikan

4 hari lalu

Sekda Jakarta: Pulau Sampah Jadi PSN dan Sudah Dianggarkan, Harus Direalisasikan

Sekda Jakarta mengakui perjalanan program pulau sampah ini masih panjang lantaran perlu kajian lingkungan hidup, kajian kelautan, dan lain-lain.

Baca Selengkapnya

Walhi Pertanyakan Amdal Proyek Jalan di Gunungkidul yang Temukan Gua Bawah Tanah

9 hari lalu

Walhi Pertanyakan Amdal Proyek Jalan di Gunungkidul yang Temukan Gua Bawah Tanah

Kabupaten Gunungkidul merupakan pegunungan karst dan gunung purba yang disinyalir banyak gua, bahkan sungai bawah tanah.

Baca Selengkapnya

Walhi Ungkap Tiga Pekerjaan Rumah Pemerintahan Prabowo soal Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

10 hari lalu

Walhi Ungkap Tiga Pekerjaan Rumah Pemerintahan Prabowo soal Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Walhi mengungkap tiga pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintahan Prabowo-Gibran terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya

Walhi Sebut Prabowo Lupa Misi ke-8 Astacita, Soroti Pidato Kenegaraan yang Minim Bahas Lingkungan

11 hari lalu

Walhi Sebut Prabowo Lupa Misi ke-8 Astacita, Soroti Pidato Kenegaraan yang Minim Bahas Lingkungan

Lembaga sipil bidang lingkungan mempertanyakan soal komitmen lingkungan Presiden Prabowo. Minim dibahas dalam pidato kenegaraan perdana.

Baca Selengkapnya

Walhi Prediksi Kriminalisasi Aktivis dan Warga Sipil di Era Prabowo-Gibran akan Lebih Banyak

11 hari lalu

Walhi Prediksi Kriminalisasi Aktivis dan Warga Sipil di Era Prabowo-Gibran akan Lebih Banyak

Direktur Eksekutif WALHI Nasional, Zenzi Suhadi, juga memprediksi aktivis dan warga sipil akan kerap berhadapan dengan militer di era Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya