Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korporasi Kuasai 72,28 Persen Wilayah Kalteng, Walhi: Ketimpangan Sumbang Tingginya Deforestasi

Reporter

Editor

Erwin Prima

image-gnews
Perkebunan kelapa sawit di area konsesi PT Suryamas Cipta Perkasa yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dilihat dari atas pada Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Perkebunan kelapa sawit di area konsesi PT Suryamas Cipta Perkasa yang terindikasi masuk ke dalam kawasan hutan di Desa Paduran Sebangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Dilihat dari atas pada Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat lebih dari 50 persen lahan Kalimantan Tengah dikuasai oleh korporasi untuk berbagai perizinan usaha. Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Bayu Herinata, mengatakan wilayah ini memberi alokasi besar untuk berbagai sektor izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan.

“Menguasai hampir 72,28 persen dari luas wilayah yang ada. Ini sebagian besar mengokupasi selain kawasan hutan. Itu juga wilayah yang dikelola rakyat,” ujarnya saat konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube TuK Indonesia, Kamis, 31 Oktober 2024.

Menurut data Walhi, total persentase izin kehutanan sebesar 32,93 persen dengan lahan 5.056.918 hektare, izin pertambangan 8,03 persen dengan lahan 1.233.095 hektare, serta izin perkebunan--khususnya untuk kelapa sawit, mencapai 4.809.162 hektare.

Namun, jumlah di atas tidak sebanding dengan penguasaan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang diberikan kepada masyarakat. Luas lahan perkebunan untuk kebun plasma hanya seluas 222 ribu hektare, dari luasan eksisting perkebunan kelapa sawit perusahaan seluas 2,3 juta hektare yang tercatat sampai 2023.

Namun dia mengatakan sejauh ini tidak ada evaluasi yang dilakukan pemerintah atau melakukan tindakan tegas untuk memperbaiki tata kelola usaha. “Izin ini ada yang belum tuntas sampai dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk legal melakukan operasional,” kata Bayu.

Walhi Kalimantan Tengah mencatat ada enam grup perusahan kelapa sawit yang eksis hingga kini, yaitu Wilmar International (luas lahan hampir 300 ribu hektar), Sinar Mas Group (sekitar 225 ribu hektar), Best Agro International (hampir 150 ribu hektare), Harita Group (sekitar 125 ribu hektare), Genting Group (sekitar 105-110 ribu hektare), dan Musim Mas Grup (sekitar 105-110 ribu hektare).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian terdapat sejumlah anak perusahaan kelapa sawit di berbagai wilayah konsesi, yaitu PT Bahaur Era Sawit Tama (Pulang Pisau), PT Bakti Emas Surya Terang (Katingan), PT Bangun Jaya Alam Permai (Kotawaringin Barat), PT Berkah Alam Fajar Mas (Pulang Pisau), PT Hamparan Masawit Bangun Persada (Seruyan dan Kotawaringin Barat), PT Karya Luhur Sejati (Pulang Pisau), PT Surya Mas Cipta Perkasa (Pulang Pisau), PT Tunas Agro Subur Kencana (Kotawaringin Timur), PT Wana Sawit Subur Lestari (Kotawaringin Barat dan Seruyan).

“Dampak ketimpangan penguasaan lahan tadi ini menyumbang angka deforestasi yang besar,” ucap Bayu Herinata.

Berdasarkan catatan Walhi Kalimantan Tengah, periode 2000-2004 terdapat 179.517 hektare hutan yang terkonversi menjadi kebun kelapa sawit. Kemudian periode 2005-2009 seluas 588.060, periode 2010-2014 seluas 415.436 hektare, dan periode 2015-2019 seluas 727.184 hektare.

“Makin besar setelah 2019, karena ada kebijakan yang melonggarkan untuk izin perusahaan melakukan aktivitas lagi karena sudah berakhirnya moratorium yang sebelumnya pernah dilakukan pemerintah,” tutur Bayu.

Pilihan Editor: Peringatan Dini Cuaca BMKG di Jawa Barat 1 November: Potensi Hujan Petir di Bandung Raya hingga Tasikmalaya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Unpam, Cagub Jakarta, dan Parade Monster Plastik di Top 3 Tekno

1 hari lalu

Kampus Universitas Pamulang atau Unpam 2 di Jalan Raya Puspiptek, Pamulang, Tangerang Selatan. Istimewa
Unpam, Cagub Jakarta, dan Parade Monster Plastik di Top 3 Tekno

Universitas Pamulang (Unpam) yang tak berharap menjadi perguruan tinggi negeri atau PTN masih mengisi berita terpopuler pagi ini.


Walhi Sebut Calon Gubernur Jakarta Tidak Punya Strategi Konkret Mengatasi Persoalan Air Bersih

2 hari lalu

Sejumlah warga Muara Angke membawa jerigen saat melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Februari 2022. Para warga yang datang dari blok Limbah, blok Eceng dan blok Empang RW 022 Muara Angke ini menggelar aksi terkait krisis air bersih yang melanda di pemukiman mereka. Selain meminta layanan air bersih, mereka juga meminta agar PAM Jaya melakukan pelayanan suplai air minum menggunakan kios air sementara untuk warga sebanyak 293.208 liter per hari, dan pemberlakuan tarif air sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2021 yaitu seharga Rp. 1.575,-/ meter kubik. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Walhi Sebut Calon Gubernur Jakarta Tidak Punya Strategi Konkret Mengatasi Persoalan Air Bersih

Walhi menilai gagasan para calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta juga tidak diiringi dengan pemulihan kualitas air.


Walhi: 2 dari 3 Cagub di Pilkada Jakarta Janji Atasi Sampah tanpa Strategi Konkret

2 hari lalu

Petugas kebersihan membersihkan tumpukan sampah dengan cara membuang sampah di Sungai Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta, Senin, 9 September 2024. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 24 Juli 2024, jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 31,9 juta ton. TEMPO/Subekti.
Walhi: 2 dari 3 Cagub di Pilkada Jakarta Janji Atasi Sampah tanpa Strategi Konkret

Walhi mengkritisi janji penanganan sampah masing-masing calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta.


Walhi: Ada 6 Isu Besar Lingkungan Jakarta yang Mendesak, Para Calon Gubernur Hanya Membahas Sebagian

2 hari lalu

Seorang wanita melintas dengan latar belakang Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Januarta 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Walhi: Ada 6 Isu Besar Lingkungan Jakarta yang Mendesak, Para Calon Gubernur Hanya Membahas Sebagian

Enam isu tersebut tidak semuanya dibahas oleh para calon yang berkompetisi dalam Pilkada Jakarta 2024.


Sekda Jakarta: Pulau Sampah Jadi PSN dan Sudah Dianggarkan, Harus Direalisasikan

4 hari lalu

Aktivitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepulauan Seribu membersihkan sampah plastik di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 6 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Sekda Jakarta: Pulau Sampah Jadi PSN dan Sudah Dianggarkan, Harus Direalisasikan

Sekda Jakarta mengakui perjalanan program pulau sampah ini masih panjang lantaran perlu kajian lingkungan hidup, kajian kelautan, dan lain-lain.


Prabowo Andalkan Food Estate untuk Capai Swasembada Pangan, Pengamat: Tidak Bisa Simsalabim

8 hari lalu

Aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah meniru Presiden Joko Widodo saat berjalan di kawasan proyek food estate yang sedang dikerjakan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Aksi ini bertepatan dengan pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kredit: Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace
Prabowo Andalkan Food Estate untuk Capai Swasembada Pangan, Pengamat: Tidak Bisa Simsalabim

Target Prabowo untuk mencapai swasembada pangan melalui program food estate dinilai tidak bisa diberlakukan secara instan.


Dana Tabungan Perorangan September 2024 Tumbuh Tipis, Simpanan Korporasi Melejit jadi Rp 261 Triliun

8 hari lalu

Ilustrasi menabung atau tabungan. Shutterstock
Dana Tabungan Perorangan September 2024 Tumbuh Tipis, Simpanan Korporasi Melejit jadi Rp 261 Triliun

BI mencatat segmen tabungan kategori korporasi tumbuh pesat pada September 2024.


Walhi Pertanyakan Amdal Proyek Jalan di Gunungkidul yang Temukan Gua Bawah Tanah

9 hari lalu

Tangkapan layar rekaman video suasana di dalam gua bawah tanah yang ditemukan di kawasan proyek pembangunan jalan di Kecamatan Saptosari, Gunungkidul, DIY. ANTARA/HO-Instagram/@updatedisini
Walhi Pertanyakan Amdal Proyek Jalan di Gunungkidul yang Temukan Gua Bawah Tanah

Kabupaten Gunungkidul merupakan pegunungan karst dan gunung purba yang disinyalir banyak gua, bahkan sungai bawah tanah.


Tidak Lagi Jadi Menteri, Siti Nurbaya Bakar Menyampaikan Pesan kepada Dua Menteri Penggantinya di Kabinet Prabowo

9 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Lingkungan dan Iklim Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, tiba di halaman Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Ahad, 2 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Tidak Lagi Jadi Menteri, Siti Nurbaya Bakar Menyampaikan Pesan kepada Dua Menteri Penggantinya di Kabinet Prabowo

Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyoroti sejumlah isu kunci, seperti keanekaragaman hayati dan EUDR.


Walhi Ungkap Tiga Pekerjaan Rumah Pemerintahan Prabowo soal Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

10 hari lalu

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Zenzi Suhadi (kiri), bersama Dewi Kartika, Muhammads Ishnur, dan Erasmus Cahyadi, dalam konferensi pers pada acara Konferensi Tenurial 2023 di Jakarta, 16 Oktober 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Walhi Ungkap Tiga Pekerjaan Rumah Pemerintahan Prabowo soal Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Walhi mengungkap tiga pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintahan Prabowo-Gibran terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup.