TEMPO.CO, Jakarta - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove atau RPP Mangrove belum juga disahkan sejak awal pembahasan pada 2022. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional Walhi, Parid Ridwanuddin, melihat penyusunan RPP ini berangkat dari semangat ego sektoral antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menurut Parid, hal tersebut menjadi problem besar dalam penyelamatan mangrove di Indonesia yang sangat kritis dan sekarat. "Berdasarkan hal ini, Walhi mendesak Presiden untuk tidak dulu mengesahkan RPP ini karena tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat di tingkat tapak serta konflik antar kementerian tidak diselesaikan," ucap Parid kepada Tempo, Jumat, 9 Agustus 2024.

Parid mengatakan pengesahan RPP ini dapat dilakukan setelah KLHK, BRGM, KKP, dan seluruh masyarakat pesisir pemulia mangrove duduk bersama dan memasukkan poin-poin penting yang menjadi kepedulian masyarakat pesisir.

Sebelumnya, KKP berharap finalisasi RPP Mangrove tidak menarik semua kewenangan mengenai ekosistem tanaman tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Muhammad Yusuf menyebut ada beberapa regulasi lain yang memberikan kewenangan pengelolaan mangrove kepada KKP dan pemerintah daerah. "Adanya kewenangan dari pemerintah daerah ini telah saya sampaikan juga ke Kementerian Hukum dan HAM ketika proses harmonisasi," katanya kepada Tempo, Senin, 5 Agustus 2024.

Menurut Yusuf, pembahasan RPP Mangrove sudah sampai ke Kementerian Sekretaris Negara, sebelum nantinya disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Tim KKP sempat dipanggil oleh Deputi Perundang-undangan Sekretariat Negara untuk kebutuhan finalisasi beleid tersebut pada pekan lalu, namun ditunda. "Mungkin (kami) akan diminta masukan lagi sebelum pengesahan," ucap dia.

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2023, Yusuf meneruskan, luas mangrove lebat berkisar 3,21 juta hektare atau 93 persen dari total mangrove secara nasional. Adapun luas mangrove tutupan sedang sekitar 155 ribu hektare atau 5 persen. "Sedangkan mangrove dengan tutupan jarang seluas 70,2 ribu hektare atau 2 persen," tuturnya.

Dengan total 3,44 juta hektare, wilayah mangrove yang dikelola BRGM seluas 2,59 juta hektare, sedangkan luasan yang dikelola KLHK 596,6 ribu hektare. Yusuf menyebut KKP, lembaga pemerintah lain, dan regulator daerah, berwenang atas 246,82 ribu hektare.

Pilihan Editor: Veddriq Leonardo Raih Emas Olimpiade Paris 2024, Simak Sains Fisika di Balik Panjat Tebing