Heboh Tsunami Pandeglang, Bagaimana Faktanya?

Reporter:
Editor:

Amri Mahbub

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah antisipasi pun telah dipersiapkan terutama di wilayah selatan Banten yang rawan akan terjadinya bencana gempa termasuk tsunami.

    Sejumlah antisipasi pun telah dipersiapkan terutama di wilayah selatan Banten yang rawan akan terjadinya bencana gempa termasuk tsunami.

    TEMPO.CO, Bandung - Isu tsunami Pandeglang, Banten, menjadi buah bibir dalam sepekan ini. Sebelumnya, peneliti tsunami dari Balai Pengkajian Dinamika Pantai Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko, Selasa, 3 April 2018, menjelaskan hasil pemodelan penelitian skenario tsunami yang diakibatkan gempa Megathrus di Selat Sunda.

    Data tersebut menggunakan sumber tsunami dari gempa bumi di tiga titik potensi gempa megathrust, seperti di Enggano, Selat Sunda, dan Jawa Barat bagian selatan. Dari hasil pemodelan tersebut, skenario terburuk adalah jika gempa dengan magnitudo 9 terjadi berbarengan di ketiga titik tersebut, akan menghasilkan tsunami yang dahsyat.

    Hasil pemodelan mengungkap, ketinggian tsunami bisa mencapai 25 meter di utara Jawa bagian barat. Sedangkan di wilayah pantai barat-selatan maksimum 50 meter. Pemodelan ini bertujuan untuk mencari cara mitigasi bencana yang cocok sesuai potensi bencana yang ada.

    Baca juga: Kisah penjaga pantai Aceh yang ingin lenyapkan trauma tsunami

    Mengklarifikasi hal tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengatakan isu tsunami Pandeglang bukan prediksi, melainkan hasil pemodelan studi.

    "Yang perlu dikaji lebih dalam, diverifikasi dengan data lain, sebelum akhirnya dijadikan acuan langkah mitigasi," kata Dwikorita, melalui video konferensi yang dilakukan di Kantor BMKG, Jakarta Pusat, Kamis, 5 April 2018, seperti dikutip dari laman Antara. Dwikorita saat ini sedang berada di Jayapura, Papua.

    Baca juga: BMKG: Gempa yang Mengguncang Bengkulu Tak Berpotensi Tsunami

    Satu hal yang tidak bisa ditampik adalah Indonesia memang dikelilingi banyak sumber gempa, salah satunya megathrust selatan Jawa yang sampai ke Selat Sunda. "Gempa Megathrust selatan Jawa maksimak bisa berkekuatan magnitudo 9," kata peneliti gempa dari Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Danny Hilman Natawidjaja, kepada Tempo, awal Maret lalu.

    Dari sumber gempa di Selat Sunda, tsunami bisa sampai ke Jakarta sekitar tiga jam. "Setelah tiga jam tsunami pertama itu gelombang berlangsung lebih dari dua jam," ujar Danny.

    Menurut dia, dampak gempa besar itu tidak hanya ke Jakarta. Wilayah pesisir Banten, Lampung, selatan Jawa Barat hingga Yogyakarta bisa terkena tsunami juga selain guncangan gempa. "Kalau terjadi besok, Indonesia bangkrut mungkin, mudah-mudahan tidak terjadi," kata Danny.

    Baca juga: Siap-siap Menghadapi Tsunami Data

    Kota lain seperti Bandung pun termasuk yang rawan. "Gempa terasa keras waktu skala 7 koma Gempa Tasikmalaya 2011 dan ada bangunan rusak. Kalau sampai ada gempa dengan magnitudo 9 Bandung juga bakal banyak (bangunan) yang rubuh," kata Danny. Kondisi geografis Bandung dan Jakarta sama, yaitu berdiri di atas endapan cekungan.

    Meskipun diketahui potensi ancaman gempanya, para peneliti gempa belum mengetahui kapan gempa besar dari megathrust selatan Jawa itu terjadi sebelumnya. Menurut Danny, risetnya dengan metode pemasangan alat global positioning system (GPS) masih sulit karena tidak ada pulau-pulau yang bisa dipasangi di dekat zona subduksi. Riset gempa purba (paleotsunami) pun masih sangat sedikit. "Jepang sudah menanam GPS di bawah laut, kita belum," katanya.

    Baca juga: BNPB: Seluruh Alat Pendeteksi Tsunami di Indonesia Rusak

    Simak artikel menarik lainnya tentang kehebohan tsunami Pandeglang hanya di kanal Tekno Tempo.co.

    ANTARA | ANWAR SISWADI


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.