Revisi Aturan, Kominfo Perjelas Transaksi Elektronik

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Layanan e-commerce dalam menyediakan transaksi pembelian tiket kereta api.

    Layanan e-commerce dalam menyediakan transaksi pembelian tiket kereta api.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memasukkan usulan dari organisasi, termasuk Masyarakat Telematika Indonesia, dalam revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE) mengenai siapa yang wajib mendaftar terkait penyelenggaraan sistem elektronik untuk publik.

    Baca: 2018, Kominfo Terima 733 Aduan Konten Hoaks Disebar Via Whatsapp

    "Ini penting sekali karena masyarakat sudah melakukan transaksi elektronik, tapi belum ada pedoman yang jelas," kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat, 1 Februari 2019.

    Melalui revisi terbaru, peraturan tersebut merinci siapa saja yang wajib mendaftar, yaitu terutama mereka yang memiliki layanan yang bersifat ekonomis, salah satunya perdagangan. Aturan ini berlaku bagi perdagangan yang berasal dari luar Indonesia untuk keperluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    PP PTSE juga akan mewajibkan perusahaan yang mengelola data pribadi untuk mendaftar, seperti yang sebelumnya sudah diamanatkan melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Pemerintah juga akan mengubah istilah perusahaan over-the-top (OTT) menjadi "platform digital" agar tidak tertukar dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Revisi PP 82 juga memuat denda untuk penyedia platform media sosial yang memuat konten yang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia. Semuel memperkirakan denda akan mencapai miliaran rupiah. "Dendanya akan dikenakan per konten. Kami masih kalkulasikan," kata Semuel.

    Revisi PP PTSE sejak akhir 2018 lalu menuai perdebatan karena organisasi tidak setuju mengenai aturan tentang lokasi data center yang dianggap akan merugikan ekosistem digital di Indonesia.

    Revisi peraturan tersebut memuat aturan yang membolehkan data center berada di luar negeri, namun, data yang bersifat strategis wajib berada di Indonesia.

    Aturan tersebut hingga saat ini belum disahkan. Semuel menyatakan Kementerian Kominfo sudah mengirimkan revisi terbaru pada 21 Januari lalu yang memuat usulan dari organisasi. "Secara substansi, sudah siap semua," kata dia.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.