Sidang Gugatan Pilpres Dimulai: Tak Ada Pembatasan Medsos Jika...

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan persiapan penjagaan jelang sidang pendahuluan PHPU 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis 13 Juni 2019.  Gugatan sengketa PHPU pasangan Prabowo - Sandi ke MK dikawal delapan pengacara yang dipimpin Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto. TEMPO/Subekti.

    Petugas melakukan persiapan penjagaan jelang sidang pendahuluan PHPU 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis 13 Juni 2019. Gugatan sengketa PHPU pasangan Prabowo - Sandi ke MK dikawal delapan pengacara yang dipimpin Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, tidak akan melakukan pembatasan akses ke sejumlah fitur medsos pada masa sidang sengketa hasil Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi yang dimulai hari ini, Jumat, 14 Juni 2019.

    Baca juga: Wiranto: Tidak Ada Pembatasan Medsos Saat Sidang Sengketa Pilpres

    "Pemerintah tidak melakukan pembatasan kalau memang tidak signifikan mempengaruhi masyarakat, jadi tidak ada alasan," tutur Rudiantara yang ditemui usai acara pisah sambut anggota Dewan Pers Periode 2016-2019 dengan Periode 2019-2022 di Jakarta Pusat, Rabu malam, 12 Juni 2019.

    Saat kerusuhan 22 Mei 2019, pemerintah melakukan pembatasan  medsos karena URL per hari yang digunakan menyebarkan konten hoaks maupun negatif yang berkaitan dengan aksi 22 Mei serta hasil pengumuman KPU RI pada 21 hingga 23 Mei dikatakannya hingga 600-700 konten per hari.

    Mulai 24 Mei 2019 URL yang digunakan menurun sekitar 300 konten dalam sehari dan kini terus menurun hingga sekitar 100 konten.

    Apabila konten hoaks masih di sekitar angka tersebut pada saat sidang di MK berlangsung, pembatasan fitur media sosial dinilai tidak perlu dilakukan.

    Rudiantara pun mengimbau masyarakat pengguna media sosial turut bertanggung jawab menjaga situasi kondusif dengan tidak menyebarkan berita bohong, apalagi dalam bentuk gambar dan video yang direkayasa.

    "Saya harap tidaklah (pembatasan), masyarakat juga ini tanggung jawab kita semua menjaga media sosial agar tidak digunakan untuk menghasut," kata dia.

    Saat ini Kominfo siaga untuk melihat situasi di media sosial, apakah ada peningkatan konten-konten yang bersifat menghasut dan memecah belah seperti Mei lalu.

    Pantauan Kominfo terhadap hoaks di media sosial antara lain dengan memanfaatkan mesin AIS, untuk mendeteksi sebaran dan jumlah konten.

    Ada pun keputusan pembatasan media sosial, seperti yang terjadi pada Mei lalu, merupakan hasil koordinasi dengan beberapa kementerian lain, salah satunya Kementerian Polhukam.

    Menkopolhukam Wiranto sebelumnya menyatakan tidak ada pembatasan akses ke medsos  saat sidang sengketa hasil Pemilu 2019, yang akan berlangsung pada 14 Juni 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.