Ridwan Kamil: Ibukota Baru Terlalu Luas, Boros Infratruktur

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Desain Lapangan dan Monumen Pancasila yang masuk dalam paparan bertajuk Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara (sumber: Kementerian PUPR)

    Desain Lapangan dan Monumen Pancasila yang masuk dalam paparan bertajuk Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara (sumber: Kementerian PUPR)

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat yang juga arsitek M Ridwan Kamil atau Emil menilai desain ibukota baru di Kabupaten Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur kurang tepat.

    "Kalau sudah jadi pertimbangan pemerintah pusat yang namanya DPR saya kira akan dukung. Cuma sebagai arsitek saya melihat desain dan asumsi ibu kota baru banyak hal-hal kurang tepat," kata Emil di Bandung, Senin, 26 Agustus 2019.

    Dia menilai luas lahan ibu kota Indonesia yang baru terlalu luas. Menurut dia, luas lahan ibu kota yang baik itu tidak terlalu luas agar tidak boros infrastruktur.

    "Lahannya terlalu luas, 200 ribu hektare untuk 1,5 juta penduduk, menurut saya boros. Contohnya Brazil, itu Brasilia sampai sekarang tanahnya terlalu luas, manusia tidak betah dan lain-lain. Myanmar juga sama sepi," kata dia.

    Salah satu contoh pemindahan ibu kota yang benar dan tepat dilakukan oleh Amerika Serikat ke Washington DC.

    "Yang betul itu Washinton DC. Itu ibu kota 700 ribu orang hanya 17 ribu hektare. Jadi kalau 1,5 juta orang, tanahnya cukup 35 ribu hektare. Akan dihuni 1,5 juta hektare tapi lahannya 200 ribu hektare, itu kebayang borosnya aspal, kabel, infrastruktur hanya untuk mengakomodir penduduk," kata dia.

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan sebagian Kabupaten Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai ibukota baru. Presiden Jokowi menyampaikan pengumuman tersebut di Istana Negara, Jakarta, Senin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.