PKS Dukung Nadiem Hapus Ujian Nasional dengan Catatan Keras

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri BUMN Erick Thohir saat menyaksikan drama berjudul #PrestasiTanpaKorupsi di SMKN 57 Jakarta, 9 Desember 2019. Drama Hari Anti Korupsi, menyajikan pesan tentang korupsi yang harus ditolak sejak dini.. Foto: Biro Setpres

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri BUMN Erick Thohir saat menyaksikan drama berjudul #PrestasiTanpaKorupsi di SMKN 57 Jakarta, 9 Desember 2019. Drama Hari Anti Korupsi, menyajikan pesan tentang korupsi yang harus ditolak sejak dini.. Foto: Biro Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan mendukung rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus Ujian Nasional (UN) dengan sejumlah catatan.

    "Kami mendukung dihapuskannya UN, tapi tetap dengan catatan yang keras," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid usai Rapat Koordinasi Wilayah DPW PKS Jawa Timur di Surabaya, Minggu.

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan rencana mengganti UN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai tahun 2021.

    Hidayat mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah tidak tergesa-gesa dalam menerapkan kebijakan tersebut. Penerapan kebijakan tersebut, menurut dia, membutuhkan kajian mendalam karena berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia.

    "Yang terpenting juga, adanya kebijakan-kebijakan itu dalam rangka mendukung serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan, sumber daya manusianya serta efek input maupun output-nya," kata Wakil Ketua MPR tersebut.

    Kalau UN dihapuskan, ia mengatakan, sebaiknya pemerintah menyiapkan alternatif evaluasi.

    "Bukan Ujian Nasional sudah dihapus lalu pelajar malah semakin malas dan tidak termotivasi untuk belajar. Jadi, hadirkan alternatif yang bisa membuat pelajar Indonesia tumbuh serta tambah berkualitas," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.