Twitter Dituntut Lembaga Konsumen di AS, Siap Bayar Denda Rp 2,2 Triliun

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Perdagangan Federal (FTC), lembaga perlindungan konsumen di Amerika Serikat, sedang menginvestigasi penggunaan data pengguna Twitter untuk kepentingan bisnis iklan. Investigasi telah dilakukan sejak Oktober tahun lalu dan Twitter terancam dikenai denda $ 150-250 juta atau Rp 2,2-3,6 triliun

    Nama Twitter muncul dari arsip tuntutan yang diajukan Securities and Exchange Commission. Dari dokumen itu diketahui kalau Komisi menyelidiki penggunaan data nomor ponsel dan/atau alamat email, yang sebenarnya disediakan penggunanya untuk tujuan keamanan dan keselamatan, untuk menarget iklan di periode antara 2013 dan 2019.

    Dalam keterangan yang telah diunggah sejak 2019 di blog resmi perusahaan, Twitter mengaku telah “tidak sengaja” menyesuaikan nomor telepon dan email pengguna yang sebenarnya disediakan untuk verifikasi identitas dengan daftar marketing yang diunggah pengiklan. "Ini adalah eror dan kami minta maaf," tulis Twitter.

    Perusahaan berlogo burung biru itu mengaku tidak tahu berapa banyak yang terdampak. Namun berusaha meyakinkan kalau isu tersebut telah dijadikan perhatian besar per 17 September lalu dan menyelidiki secara internal kenapa bisa terjadi.

    Twitter mengatakan telah menerima draf keluhan atau tuntutan dari FTC tersebut pada 28 Juli 2020. Isinya, menuduhnya melanggar kesepakatan 2011 yang diteken Twitter dan Komisi.

    Financial Times mengutip kesepakatan itu yang menyatakan melarang perusahaan menyesatkan konsumen tentang upayanya dalam melindungi keamanan, kerahasiaan,dan kepercayaan dari data pribadi. Kesepakatan itu juga memaksa perusahaan mendirikan dan menjaga program keamanan informasi yang komprehensif.

    Twitter dilaporkan telah menyiapkan dana $ 150 juta untuk menanggung denda minimum yang harus mereka bayar. Twitter bukan yang pertama menghadapi kasus dan tuntutan seperti ini. Facebook pernah dituduh FTC yang sama. Facebook harus membayar $ 5 miliar untuk beberapa langkah keliru tentang kerahasiaan data pengguna, termasuk hal yang sma yakni menggunakan nomor ponsel pengguna untuk bisnis iklannya.

    ENGADGET


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.