Non-rival artinya konsumsi individu atas vaksin tidak akan mengurangi jumlah vaksin yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya. Non-eksklusif artinya semua individu berhak menikmati manfaat dari vaksin Covid-19.
4. Prioritas dalam pemberian vaksin
Pemerintah perlu memiliki prioritas dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti aspek ilmiah (survei, distribusi, dll) dan aspek keuangan. Kelompok prioritas juga dapat dimodifikasi karena lebih banyak bukti tersedia tentang epidemiologi dan karakteristik vaksin Covid-19, termasuk informasi tentang keamanan dan kemanjuran menurut usia dan kelompok sasaran.
5. Pemetaan infrastruktur
Pemerintah perlu memetakan infrastruktur di setiap lokasi vaksinasi untuk menentukan jenis vaksin dan strategi manajemen logistik yang akan dipakai.
6. Sistem registrasi elektronik
Pemerintah perlu membangun sistem registrasi elektronik (bisa diintegrasikan ke aplikasi seluler, seperti JAKI-Jakarta Kini) untuk memantau cakupan, keamanan, efektivitas, dan penerimaan vaksin di populasi. Sistem memungkinkan pemantauan keberhasilan program vaksinasi di tingkat individu dan populasi, di daerah dan nasional.
Baca juga:
Vaksin Merah Putih Unpad dari Antibodi Ayam, Siap Uji Praklinis
Dokumentasi semacam itu penting untuk memantau setiap sinyal keselamatan, seperti kejadian ikutan setelah vaksinasi yang mungkin timbul untuk salah satu produk vaksin.
7. Program imunisasi wajib selain vaksinasi Covid-19 harus dilakukan
Pemerintah harus tetap melakukan program imunisasi wajib yang selama ini berjalan. Ini bertujuan untuk mencegah munculnya wabah atau kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
8. Keterlibatan komunitas dalam merespons Covid-19
Keterlibatan komunitas dalam merespons Covid-19 dan program vaksinasi merupakan komponen penting. Program ini perlu melibatkan aktor-aktor kunci di tingkat lokal, regional, dan nasional, dengan tanggung jawab yang berbeda.