Desak Hentikan Penambangan di Hutan, Anggota DPR Singgung Kera Kabur Dekat IPB

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPD 2 Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi ditemui saat Open House di rumah dinas Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

    Ketua DPD 2 Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi ditemui saat Open House di rumah dinas Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu 5 Juni 2019. Tempo/Budiarti Utami Putri

    TEMPO.CO, Karawang - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera menghentikan kegiatan penambangan di areal hutan yang merugikan karena merusak lingkungan.

    "Saya sudah beberapa kali meminta KLHK segera berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melakukan evaluasi tata ruang di Indonesia," katanya melalui sambungan telepon di Karawang, Jabar, Sabtu, 25 September 2021.

    Selain itu Dedi juga menagih janji kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membuat peraturan penghentian tambang di areal hutan. "Saya mengingatkan janji membuat surat edaran keputusan penghentian penambangan di areal tanah Perhutani atau hutan di Jawa dan luar Jawa," ujarnya

    Dedi menyampaikan setiap daerah pasti memiliki statistik mengenai kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang, terutama di areal hutan. Menurut dia, pemerintah seharusnya bisa menghentikan sementara seluruh aktivitas penambangan hingga keluar hasil kajian.

    Setelah hasil kajian keluar, katanya, pemerintah berhak meneruskan izin bagi penambang yang memenuhi syarat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. "Kalau memang berdampak buruk, ya hentikan langsung," ucapnya.

    Dedi menyarankan agar pemerintah membenahi diri dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia menuturkan, seharusnya KLHK dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) duduk Bersama membahas mengenai bahan baku tanah untuk kebutuhan infrastruktur.

    "KLHK, PUPR harusnya duduk bersama kebutuhan (tanah) berapa kubik, ambilnya dari mana, kemudian disiapkan tanahnya. Hari ini tidak begitu. Karena tanah itu di-subkon (sub-kontraktor) jadi setiap orang berlomba cari tanah. Akhirnya jalan kacau, infrastruktur rusak,” papar Dedi.

    "Contoh aja yang dekat. Kemarin kami kunjungan kerja ke Gunung Halimun, samping IPB banyak truk besar-besar. Kemudian saya baca di media sosial kera kabur karena arealnya rusak, ibarat diangkat areal hijaunya. Itu di depan mata dekat IPB tidak ada yang bereaksi. Ini problem yang sering dilihat," ujar Dedi.

    ANTARA

    Baca:
    Di Gunungkidul, Suku Badui 'Direkrut' Tangkapi Kera yang Ganggu Petani


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Yang Perlu Diketahui Tentang Kemenangan Indonesia di Thomas Cup 2020

    Kemengan Jonatan Christie di Thomas Cup 2020 menandai kemenangan Tim Merah Putih. Sejumlah catatan ditorehkan oleh regu yang menang atas Cina ini.