TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga saat ini belum mengizinkan seluruh sekolah menggelar tatap muka meski kebijakan itu memungkinkan.
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menuturkan soal keputusan pembelajaran tatap muka, pihaknya mengakui memang mengambil keputusan dengan sangat hati-hati.
“Soal kebijakan tatap muka sekolah, kami hati-hati, dengan ketentuan kami bahwa siswa dan guru harus sudah divaksin semua,” ujar Sultan dalam pernyataannya melalui laman resmi Pemda Yogyakarta saat menggelar rapat koordinasi virtual bersama pemerintah pusat dari Yogyakarta Rabu sore 29 September 2021.
Sultan menjelaskan kebijakan sekolah tatap muka yang masih direm ini semata-mata karena pihaknya sangat berhati-hati agar tak meningkatkan potensi penularan Covid-19 kembali. Kebijakan itu, menurut Sultan, juga bukan berarti menentang keputusan pemerintah pusat.
“Kami berharap semoga setelah dua pekan ini akan ada banyak kemajuan untuk bisa dilakukan secara lebih (banyak sekolah),” ujar Sultan.
Dalam kesempatan tersebut Sultan menuturkan vaksin untuk pelajar usia 12 -18 tahun di Yogyakarta baru mencapai 84,30 persen, sedangkan vaksin untuk guru dan tenaga pendidikan sebanyak 92,44 persen.
Sultan memprediksi ke depan Yogyakarta juga bakal membutuhkan stok vaksin lebih banyak. Hal ini disebabkan sudah mulainya para mahasiswa dari luar daerah berdatangan untuk kembali mengikuti perkuliahan secara tatap muka yang rencananya digelar kampus-kampus awal Oktober ini.
“Mahasiswa ini yang kemungkinan belum divaksin di daerah asalnya, jadi mau tidak mau Yogya yang akan memfasilitasi vaksinasi itu, sehingga kebutuhan vaksin akan meningkat dari rencana semula 2,8 juta target penduduk,” ujar Sultan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat koordinasi itu menyetujui usulan Sultan HB X untuk menambah jumlah vaksin di Yogyakarta.
“Soal tambahan vaksin dari Sultan, kami kira masuk akal karena mahasiswa dari luar mungkin masih banyak yang belum divaksin,” ujar Luhut yang kemudian meminta Menteri Kesehatan Budi Gunawan segera memenuhi kebutuhan tersebut.
Baca:
Kehamilan Tak Dikehendaki di Yogya Selama Pandemi Melesat
