Kehamilan Tak Dikehendaki di Yogya Selama Pandemi Melesat

TEMPO.CO, Yogyakarta - Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat angka kehamilan tidak dikehendaki atau KTD meningkat di tengah pandemi Covid-19.

“Jika sepanjang 2019 angka KTD itu 939 kasus, maka sepanjang 2020 naik 2,3 persen menjadi 1.032 kasus,” ujar Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Yogyakarta Prahesti Fajarwati dalam dialog daring Rabu, 29 September 2021.

Adapun sampai pertengahan tahun ini atau hingga Juni 2021, ujar Prahesti, kasus KTD trennya mengalami penurunan dibanding tahun lalu yakni sebesar 1,79 persen.

Kenaikan kasus kehamilan tak dikehendaki saat pandemi Covid-19 di Yogyakarta pada tahun pertama pandemi 2020 menjadi tertinggi sepanjang lima tahun terakhir atau sejak 2015 yang tak pernah melampaui 1.000 kasus dalam setahun.

Pada 2015 angka KTD di Yogyakarta sebesar 976, lalu 2016 sebesar 930 kasus, 2017 sebesar 901 kasus, dan pada 2018 sebesar 809 kasus. “Dari tahun 2020 itu, KTD yang statusnya yang menikah 570 kasus dan statusnya yang tidak menikah 462 kasus,” ujar Prahesti.

Prahesti menuturkan kasus KTD dari pasangan yang sudah menikah dipicu karena berbagai faktor, misalnya program keluarga berencana (KB) gagal atau belum merencanakan tapi kebobolan. “Program KB gagal ini bisa dipicu berbagai faktor, salah satunya pasangan suami istri masih takut mendatangi fasilitas layanan kesehatan saat pandemi,” ujarnya.

“Kami belum tahu persis, apakah meningkatnya KTD saat pandemi ini juga karena faktor banyak warga lebih banyak di rumah atau work from home, itu masih asumsi,” Prahesti menambahkan.

Ketika kasus KTD melesat, data berbeda justru muncul dari jumlah ibu hamil yang mengalami penurunan selama pandemi Covid-19. Dinas Kesehatan Yogyakarta mencatat jika pada 2019 jumlah ibu hamil di Yogyakarta sebanyak 49.037 maka pada 2020 menurun menjadi 45.586 ibu hamil saja.

“Sampai Juni 2021 ini, angka ibu hamil juga tercatat 22 ribu orang,” ujar Prahesti. Penurunan angka ibu hamil ini, ujar Prahesti, karena saat memasuki masa pandemi ada imbauan dari penyuluh KB di wilayah menunda kehamilan karena fasilitas layanan kesehatan tengah menangani kasus penularan Covid-19.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat angka kehamilan tak direncanakan secara nasional pada masa pandemi Covid-19 sebesar 20,3 persen. “Ada dua penyebab utama meningkatnya kasus KTD selama pandemi ini,” ujar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Pertama karena pasangan usia subur pascapersalinan atau pascaabortus tidak segera melakukan kontrasepsi. “Contohnya hari ini ada orang melahirkan, sebetulnya saat ditanya dia tak mau melahirkan lagi dalam waktu dekat, tapi dia juga sekaligus tidak memakai alat kontrasepsi,” kata Hasto.

Mantan Bupati Kulon Progo Yogyakarta dua periode itu menuturkan sumber kehamilan tak diinginkan kedua berasal dari pasangan tak menikah yang tak memahami soal kesehatan reproduksi sehingga terpicu seks bebas.

“Untuk menekan kasus KTD selama pandemi ini harus diubah strateginya. Kami meminta penyuluh KB jemput bola ke rumah-rumah, tak masalah membawa alat-alat kontrasepsi atau membuka layanan sedekat mungkin di tengah masyarakat,” kata Hasto.

Baca:
Vaksinasi Covid-19 Tembus 80 Persen, Yogya Tetap Larang Konser dan Resepsi