Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Situasi Kian Mencekam, Ini Risiko Evakuasi WNI di Ukraina

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Suasana evakuasi WNI dari wilayah Ukraina yang tengah dilanda konflik bersenjata dengan Rusia, dalam foto yang diunggah 27 Februari 2022. Sebanyak 25 WNI telah berhasil dievakuasi dari Odessa, Ukraina dan telah tiba di wilayah Rumania. Twitter/@Kemlu_RI
Suasana evakuasi WNI dari wilayah Ukraina yang tengah dilanda konflik bersenjata dengan Rusia, dalam foto yang diunggah 27 Februari 2022. Sebanyak 25 WNI telah berhasil dievakuasi dari Odessa, Ukraina dan telah tiba di wilayah Rumania. Twitter/@Kemlu_RI
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Buntut pecahnya perang Rusia-Ukraina, pemerintah Indonesia mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Ukraina. Pakar Hubungan Internasional Universitas Airlangga (UNAIR) Radityo Dharmaputra menyebut Polandia dan Rumania menjadi opsi terbaik pemerintah untuk mengevakuasi para WNI.

Kini, terdapat tiga negara yang menjadi tujuan evakuasi WNI, yakni Polandia, Rumania, dan Moldova. Tiga negara itu memang berbatasan langsung dengan Ukraina. Radityo mengungkapkan bahwa Polandia menjadi opsi evakuasi terbaik.

“Polandia yang paling aman karena negara ini tergabung dalam Uni Eropa dan NATO. Selain itu, kalau ke Polandia, mereka cukup menerima pengungsi dengan baik. WNI pun akan lebih mudah diterbangkan ke Indonesia,” ujar Pengamat Kawasan Rusia dan Eropa Timur tersebut dikutip dari laman resmi UNAIR pada Kamis, 3 Maret 2022.

Karena itu, Radityo mengatakan tidak mengherankan jika beberapa hari belakangan arus pengungsi Ukraina menuju Polandia sangat padat. Radityo menyebut bahwa status keanggotaan Polandia di Uni Eropa dan NATO akan mencegah Rusia melakukan serangan apabila konflik meluas.

Hal yang sama berlaku pula pada Rumania. Negara yang telah terdaftar sebagai anggota Uni Eropa dan NATO itu dipandang Radityo sebagai opsi yang lebih baik dibanding negara tetangganya, Moldova.

Menurut Radityo, Moldova termasuk berisiko karena memiliki wilayah yang berkonflik dan didukung Rusia. Wilayah tersebut adalah Transnistria yang kabarnya menjadi salah satu jalur pasukan Rusia masuk ke Ukraina.



Risiko Evakuasi WNI

Usai berhasil dievakuasi ke Polandia atau Rumania, Radityo menyebut langkah selanjutnya yang harus diperhatikan pemerintah adalah proses pemulangan para WNI ke Indonesia.

“Utamanya terkait penerbangan wilayah. Harus diingat delapan tahun lalu ada pesawat Malaysia Airlines yang tertembak jatuh di kawasan konflik di Ukraina Timur,” sebut alumni University of Glasgow tersebut.

Maka dari itu, Radityo mengimbau jalur penerbangan evakuasi WNI harus ditentukan secara hati-hati. “Kalau perlu berputar ke wilayah Selatan. Jangan melewati wilayah konflik seakan-akan perang hanya terpusat di Ukraina. Wilayah perbatasan tetap harus dijaga,” imbuhnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Situasi Sulit bagi WNI yang Masih Tertahan

Sejauh ini, Kementerian Luar Negeri melaporkan masih ada 13 WNI yang belum dievakuasi. Empat WNI di Kharkiv dan sembilan lainnya di Chernihiv. Keadaan tersebut dipandang Radityo sebagai situasi problematis.

Alasannya, pemerintah kini hanya bisa menunggu konflik mereda untuk dapat melakukan evakuasi. Khususnya wilayah Kharkiv di Timur Ukraina yang menjadi pusat konflik. Situasi itu membuat evakuasi tertahan karena hanya bisa dilakukan lewat jalur darat.

“Seumpama wilayah itu masih dipegang Ukraina, maka serangan akan terus berlanjut. Tapi kalau Rusia berhasil mengambil alih, mungkin evakuasi memungkinkan. Namun, itu semua hanya hipotesis, kini belum bisa diprediksi arahnya ke mana,” ungkapnya.

Untuk itulah Radityo menekankan agar pemerintah memaksimalkan shelter dan logistik agar WNI dapat bertahan dalam beberapa hari ke depan. Termasuk bagi 24 WNI yang memilih tetap tinggal karena telah berkeluarga dengan warga Ukraina.

“Pemerintah Indonesia perlu tetap menawarkan evakuasi. Cuma jika memang mereka punya ikatan pernikahan dan emosional kita tidak perlu memaksa dan biarkan mereka ambil keputusan sendiri,” imbuhnya.

Radityo sejauh ini mengapresiasi langkah Kedutaan Besar RI dan Pemerintah Indonesia yang telah mengusahakan proses evakuasi WNI. Terlebih belum ada kabar bahwa WNI kesulitan keluar atau menjadi korban konflik secara langsung.

Baca juga: Benarkah Hyena Suka Tertawa atau Cekikikan? Ini 12 Faktanya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Xi Jinping Kunjungan Kerja ke Serbia

55 menit lalu

Presiden China Xi Jinping berbicara pada sesi pleno keempat Kongres Rakyat Nasional (NPC) di Aula Besar Rakyat di Beijing pada 11 Maret 2023. GREG BAKER/Pool via REUTERS
Xi Jinping Kunjungan Kerja ke Serbia

Xi jinping kunjungan kerja ke Serbia untuk memperingati 25 tahun pengeboman oleh NATO pada kantor kedutaan besar Cina di Serbia


Warga Nigeria Diduga Nikahi WNI untuk Buat Perusahaan dan Rekening dalam Kasus Penipuan yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

5 jam lalu

Adam Deni Gearaka saat ditemui di ruang sidang sebelum sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 7 Mei 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Warga Nigeria Diduga Nikahi WNI untuk Buat Perusahaan dan Rekening dalam Kasus Penipuan yang Rugikan Perusahaan Singapura Rp 32 Miliar

Salah satu modus warga Nigeria disebut menikahi satu tersangka dari Indonesia untuk diperintah mengurus izin usaha.


Ukraina Gagalkan Rencana Pembunuhan Presiden Volodymyr Zelensky

6 jam lalu

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan penghargaan kepada seorang tentara yang terluka saat ia mengunjungi Rumah Sakit Universitas Staten Island, tempat tentara Ukraina dirawat karena cedera perang, di New York, AS, 18 September 2023. REUTERS/Eduardo Munoz
Ukraina Gagalkan Rencana Pembunuhan Presiden Volodymyr Zelensky

Dinas Keamanan Ukraina mengatakan mereka menggagalkan rencana Rusia untuk membunuh Presiden Volodymyr Zelensky.


Ukraina Temukan Puing Rudal Balistik Korea Utara di antara Bukti Serangan Rusia

11 jam lalu

Seorang perwakilan dari kantor kejaksaan menunjukkan bagian dari rudal tak dikenal, yang diyakini pihak berwenang Ukraina dibuat di Korea Utara dan digunakan dalam serangan di Kharkiv awal pekan ini, di tengah serangan Rusia ke Ukraina, di Kharkiv, Ukraina 6 Januari 2024. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy/File Photo
Ukraina Temukan Puing Rudal Balistik Korea Utara di antara Bukti Serangan Rusia

Jaksa penuntut negara Ukraina memeriksa puing-puing dari 21 dari sekitar 50 rudal balistik Korea Utara yang diluncurkan oleh Rusia.


Vladimir Putin Kembali Dilantik sebagai Presiden Rusia untuk Periode Kelima

14 jam lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Patriark Kirill dari Moskow dan seluruh Rusia menghadiri kebaktian setelah upacara peresmian di Katedral Kabar Sukacita Kremlin di Moskow, Rusia 7 Mei 2024. Sputnik/Alexey Maishev/Kremlin via REUTERS
Vladimir Putin Kembali Dilantik sebagai Presiden Rusia untuk Periode Kelima

Vladimir Putin kembali menjabat sebagai presiden Rusia untuk periode kelima selama enam tahun ke depan. Bakal mengalahkan rekor Stalin.


Pelantikan Putin sebagai Presiden Rusia, Ini Respons dari AS dan Negara-negara Eropa

18 jam lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara pada upacara pembukaan Forum Sabuk dan Jalan (BRF), untuk memperingati 10 tahun Inisiatif Sabuk dan Jalan di Aula Besar Rakyat di Beijing, 18 Oktober 2023. REUTERS/Edgar Su/ Berkas Foto
Pelantikan Putin sebagai Presiden Rusia, Ini Respons dari AS dan Negara-negara Eropa

Vladimir Putin diambil sumpahnya untuk masa jabatan kelima sebagai presiden Rusia dalam sebuah upacara di Kremlin, Selasa.


Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

22 jam lalu

Kandidat presiden Rusia dan Presiden petahana Vladimir Putin berbicara setelah TPS ditutup, di Moskow, Rusia, 18 Maret 2024. Komisi Nasional Pemilu Rusia (CEC), suara pemilih yang terkumpul mencapai 72,22 persen, naik dari pemilu 2018 sebesar 67,5 persen. REUTERS/Maxim Shemetov
Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.


Hari Ini, Putin Dilantik sebagai Presiden Rusia untuk Masa Jabatan ke-5

1 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato tahunannya di hadapan Majelis Federal, di Moskow, Rusia, 29 Februari 2024. REUTERS/Evgenia Novozhenina
Hari Ini, Putin Dilantik sebagai Presiden Rusia untuk Masa Jabatan ke-5

Pelantikan Vladimir Putin sebagai presiden Rusia untuk masa jabatan kelima pada upacara pelantikan yang akan digelar di Moskow.


Indonesia Usul Pemotongan Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 dengan Korea Selatan

1 hari lalu

Bendera Korea Selatan dan Indonesia terpampang di badan prototipe jet tempur generasi 4,5 KF-21 Boramae varian tandem saat penerbangan perdananya. Korea Aerospace Industries (KAI) akan mengirimkan satu unit prototipe pesawat ini ke Indonesia. Instagram/Eject_Eject
Indonesia Usul Pemotongan Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 dengan Korea Selatan

Indonesia mengusulkan pengurangan pembayaran untuk proyek pengembangan jet tempur bersama dengan Korea Selatan.


Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

1 hari lalu

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin usai acara Perayaan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2024 di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Ukraina Berharap Indonesia Hadiri KTT Perdamaian di Swiss Bulan Depan

Dubes Ukraina mengatakan pemerintah Indonesia belum mengonfirmasi kehadiran di KTT Perdamaian, yang akan berlangsung di Swiss bulan depan.