Johnny mengatakan, persoalan keamanan data pribadi begitu penting dan menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam G20 di Bali. “Terkait data dan secara khusus kita harus menjaga data di dalam negeri kita dan yang dibicarakan di DEWG (Digital Economy Working Group) adalah crossboarder-nya,” tutur Johnny.
Johnny meminta masyarakat berhati-hati dalam menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK untuk mencegah kebocoran data pribadi. Johnny mengingatkan, NIK hanya diberikan untuk keperluan yang benar-benar bisa dipercaya dan dibutuhkan. “Sehingga harus ada tanggung jawab kita untuk jaga NIK kita sendiri,” kata Johnny.
Dalam pemberitaan Tempo 4 September 2022, pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom, Alfons Tanujaya menanggapi pernyata Menkominfo Johnny G. Plate yang mengimbau agar masyarakat sering mengganti password di platform-platform digital masing-masing. Menurut Alfons, saran tersebut tak ada gunanya.
Alfons menjelaskan mengubah password tidak mengamankan pemilik akun jika perangkatnya terinfeksi Trojan atau keyblogger.
Yang seharusnya dilakukan Pemerintah
Idealnya memang data pribadi masyarakat sepatutnya dijaga, kebocoran data dapat berujung pada bermacam tindakan penyelewengan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Contohnya adalah digunakan dala pinjaman online, hingga judi online.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah, antara lain:
- Menguatkan regulasi perlindungan data
Dalam Rapat Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat (IHPS) II tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menjumpai beberapa hal.
BPK memandang Regulasi terkait perlindungan data pribadi dan aturan turunan terkait Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik atau PSTE serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik alias SPBE belum disusun secara integratif dan memadai. Alhasil perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas PSE sehingga rentan kebocoran, pencurian, dan serangan.
- Memenuhi Prosedur yang memadai
Prosedur terkait penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik dan privat belum memadai untuk mencegah terjadinya kebocoran atau pencurian data.
Hal tersebut berujung pada tingkat kepatuhan pemerintah daerah, dan instansi penyelenggara negara lainnya yang mendaftarkan sistem elektronik yang dikelolanya kepada Kominfo sangat rendah. Selain itu, PSE lingkup publik maupun lingkup privat rentan terhadap serangan, kebocoran data, dan pencurian data.
DANAR TRIVASYA FIKRI
Baca juga : Agar Data Pribadi Tak Bocor, Dosen UM Surabaya: Hindari Isi Data Diri Secara Utuh
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung.
