TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Inggris tengah berupaya menurunkan imigrasi dengan membatasi mahasiswa internasional yang membawa keluarga. Mahasiswa yang diizinkan membawa keluarga hanya yang memenuhi syarat tertentu yaitu mengikuti program pascasarjana yang ditetapkan sebagai program penelitian.
Kebijakan yang tertuang dalam proposal yang dirilis di parlemen Inggris pada Selasa, 23 Mei 2023. Dalam aturan itu, pemerintah juga akan melarang pemanfaatan visa pelajar sebelum studi mereka selesai untuk bekerja di Inggris. "Ini untuk mencegah penyalahgunaan sistem visa”, kata pemerintah setempat.
Selain menghapus hak tersebut, pemerintah Inggris juga akan melakukan peninjauan persyaratan biaya hidup bagi mahasiswa dan keluarga tanggungannya, serta akan menindak agen pendidikan yang 'nakal' menggunakan aplikasi yang tidak pantas untuk menjual imigrasi, bukan pendidikan.
Dilansir dari Sky News, perubahan tersebut akan mulai berlaku bagi siswa yang memulai studi mereka pada Januari 2024. Hal ini agar memberikan waktu kepada mahasiswa internasional untuk membuat rencana studi ke depan.
Dalam pernyataan tertulis, Menteri Dalam Negeri Suella Braverman mengatakan angka imigrasi baru-baru ini menunjukkan peningkatan tak terduga dalam jumlah tanggungan yang datang ke Inggris bersama mahasiswa internasional.
Pada akhir Desember 2022, pemerintah Inggris mengeluarkan 486.000 visa pelajar, naik dari 269.000 pada tahun 2019. Sedangkan, jumlah visa pelajar yang dikeluarkan untuk tanggungan pada tahun lalu mencapai 136.000 — jumlah ini meningkat delapan kali lipat dari 16.000 visa pada 2019.
Pengumuman kebijakan ini muncul saat pemerintah berada di bawah tekanan karena meningkatnya angka imigrasi. Masalah ini dilaporkan telah menyebabkan perpecahan dalam kabinet. Statistik resmi menunjukkan bahwa migrasi bersih telah meningkat dari 504.000 dalam 12 bulan hingga Juni 2022 menjadi lebih dari 700.000 dalam setahun hingga Desember.
Baru-baru ini, ketika Braverman berpidato di Konferensi Konservatisme Nasional, dia mengatakan Inggris perlu menurunkan jumlah imigrasi secara keseluruhan. "Kita tidak boleh lupa bagaimana melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri," ujarnya.
Reaksi dari Kabinet dan Akademisi
Rancangan aturan tersebut dilaporkan mendapat penolakan dari beberapa anggota kabinet, termasuk anggota parlemen Jeremy Hunt dan Sekretaris Pendidikan Gillian Keegan. Mereka justru meminta lebih banyak visa bagi pelajar dan pekerja di sektor tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menutup kesenjangan di pasar tenaga kerja.
Sebuah serikat dosen mengatakan aturan itu sangat memalukan dan anti-migran. Sementara, universitas-universitas di Inggris mengatakan kebijakan ini akan mempengaruhi perempuan dan orang-orang dari negara tertentu secara tidak proporsional.
Sekretaris Jenderal University and College Union (UCU) Jo Grady mengatakan beleid tersebut adalah langkah yang kejam dan sangat memalukan.
Pilihan Editor: Pidato Kelulusannya Viral, Ini Sosok Mahasiswa Asal NTB yang Raih Gelar Doktor di Amerika Serikat
