Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Festival Kurikulum Merdeka, Ini Kisah Siswa dan Orang Tua Murid Rasakan Perubahan

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudriset) menyelenggarakan puncak acara Festival Kurikulum Merdeka pada Selasa, 27 Juni 2023. Digelar secara hybrid, acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim, perwakilan pelajar, orang tua, pejabat dari Kementerian Pendidikan, dan perwakilan pemerintah daerah. 

Siswi SMA Negeri 3 Penajam Paser Utama Sabrina Ramadhani mengatakan setelah mendapat Kurikulum Merdeka di sekolahnya, dia bisa mengembangkan minat dan kapasitas yang ada dalam dirinya. Salah satunya adalah kemampuan public speaking.

Hal itu, kata dia, karena di setiap akhir pembelajaran terdapat sesi refleksi yang mengharuskan siswanya untuk bercerita di depan kelas.

“Refleksi di depan kelas membutuhkan public speaking yang bagus. Sebenarnya saya gak terlalu pandai public speaking. Namun, dengan adanya Kurikulum Merdeka mengharuskan saya untuk melakukan itu," ujar Sabrina.

Tidak hanya bermanfaat bagi murid, orang tua siswa juga merasakan manfaatnya. Sri Rahayu yang merupakan orang tua siswa mengatakan Kurikulum Merdeka membuat dirinya tak repot membeli buku hingga membantu anak mengerjakan segudang pekerjaan rumah.

"Anak-anak tidak terbebani dengan PR yang menumpuk dan tidak perlu repot memfasilitasi buku karena sudah disediakan e-book dari Kementerian Pendidikan," ujarnya.

Sri mengatakan anaknya kini mengaku jadi lebih senang ketika belajar di sekolah. Sebab, anaknya tak lagi dibebani dengan berbagai padatnya materi hafalan maupun tugas berlebih yang mesti dikerjakan. "Setiap pulang sekolah kalau ditanya senang atau tidak belajar, dia selalu bilang 'senang'," ujarnya.

Adapun dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjelaskan Kurikulum Merdeka hadir guna menuntaskan persoalan krisis pembelajaran yang diperparah learning loss akibat pandemi Covid-19. Dengan berfokus pada materi pembelajaran yang lebih esensial, menyenangkan, dan relevan, Kurikulum Merdeka sudah diterapkan di 70 persen satuan pendidikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang jauh lebih berkualitas, jauh lebih menyenangkan, dan jauh lebih bermakna,” kata Nadiem.

Nadiem meyakini prinsip Kurikulum Merdeka yang adaptif dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Sehingga, guru dapat leluasa untuk menciptakan pembelajaran serta berfokus pada kebutuhan murid. Adapun 2,6 juta guru terlah mengakses platform Merdeka Belajar. 

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementrian Pendidikan Iwan Syahril mengatakan Kurikulum Merdeka merupakan problem solving sistem pembelajaran. Iwan menjelaskan jika tetap menggunakan Kurikulum 2013 maka butuh waktu lebih lama untuk mengentaskan persoalan learning loss.

Namun, jika menggunakan Kurikulum Merdeka, hal itu dapat diatasi lebih cepat karena Kurikulum Merdeka yang fleksibel, adaptif, dan sudah disederhanakan. "Kurikulum Merdeka ini guru diberikan keleluasaan dan fokus terhadap muridnya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Anindito Aditomo, mengatakan perubahan ke Kurikulum Merdeka dari Kurikulum 2013 hanyalah permulaan. Hal itu, kata dia, merupakan awal dari proses untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Jangan sampai perubahan kurikulum berhenti pada formalitas dan status administratif belaka,” tegas Anindito.

Pilihan Editor: Saingi ChatGPT, Google Luncurkan Teknologi AI Gemini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Aturan PPDB, Sekolah Wajib Menerima 20 Persen Siswa dari Keluarga Tidak Mampu

2 hari lalu

Puluhan siswa dan keluarga beserta relawan melakukan unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Aturan PPDB, Sekolah Wajib Menerima 20 Persen Siswa dari Keluarga Tidak Mampu

Terdapat 4 jalur sistem PPDB, salah satunya adalah penerimaan siswa dari keluarga tidak mampu yang diatur dalam regulasi. Pelanggar ada sanksinya.


5 Alasan Dilakukan MPLS kepada Siswa Baru, Tentu Tanpa Perpeloncoan dan Bullying

5 hari lalu

Sejumlah peserta didik baru mengikuti upacara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMA Negeri 2 Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 13 Juli 2020. Sebanyak 48 perwakilan dari 384 peserta didik baru mengikuti upacara yang merupakan rangkaian kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, kegiatan tersebut tetap dilakukan dengan protokol kesehatan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
5 Alasan Dilakukan MPLS kepada Siswa Baru, Tentu Tanpa Perpeloncoan dan Bullying

Alasan pentingnya MPLS dilakukan kepada siswa baru, tentu saja menghindari tindakan mengarah perpeloncoan atau bullying.


Sekolah di Texas Dilaporkan ke Kementerian Pendidikan karena Diduga Diskriminasi Gender

6 hari lalu

Ilustrasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasiona. TEMPO/Prima Mulia
Sekolah di Texas Dilaporkan ke Kementerian Pendidikan karena Diduga Diskriminasi Gender

Kementerian Pendidikan Amerika Serikat melakukan sebuah investigasi hak-hak sipil ke sebuah sekolah di setalah Texas


Flexing Mahasiswa KIP, Dosen Administrasi Publik Beberkan Kekurangan Puslapdik

8 hari lalu

Kartu Indonesia Pintar. kemdikbud.go.id
Flexing Mahasiswa KIP, Dosen Administrasi Publik Beberkan Kekurangan Puslapdik

Viral flexing mahasiswa penerima fasilitas bantuan keuangan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) belum berarti menunjukkan bantuan yang salah sasaran


Pesan Nadiem untuk Guru Penggerak: Bawa Obor Perubahan di Setiap Daerah

13 hari lalu

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kanan) menyapa tenaga pendidik di SD Inpres 109 Kota Sorong, Papua Barat, Kamis, 11 Februari 2021. Masih dalam kunjungan kerjanya, Mendikbud melakukan tatap muka dengan 15 Calon Guru Penggerak (CGP) dan melakukan sosialisasi terkait program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) bagi tenaga pendidik bukan PNS. ANTARA FOTO/Olha Mulalinda
Pesan Nadiem untuk Guru Penggerak: Bawa Obor Perubahan di Setiap Daerah

Mendikbud Nadiem Makarim memberikan pesan kepada Guru Penggerak. Apa katanya?


Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

13 hari lalu

Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama istri Franka Franklin Makarim dalam puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional 2024 di Indonesia Arena, Kawasan GBK Senayan Jakarta pada Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Youtube Kemendikbud RI.
Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.


Nadiem Makarim: Perubahan dalam Merdeka Belajar Butuh Keberanian Besar

13 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim saat menghadiri agenda perilisan Peraturan Mendikbudristek tentang Kurikulum pada Jenjang PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, di Gedung Kemdikbud, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Nadiem Makarim: Perubahan dalam Merdeka Belajar Butuh Keberanian Besar

Dalam perayaan Hardiknas 2024, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan transformasi dalam kebijakan Merdeka Belajar butuh risiko dan keberanian besar.


Puncak Hardiknas 2024, Nadiem Singgung 5 Tahun Perjalanan Merdeka Belajar

13 hari lalu

Suasana 8000 peserta yang terdiri dari siswa semua jenjang, mahasiswa, guru, dan dosen dalam Puncak Perayaan Hardiknas 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek di Indonesia Arena, Kawasan GBK Senayan Jakarta pada Jumat, 3 Mei 2024. TEMPO/Intan Setiawanty.
Puncak Hardiknas 2024, Nadiem Singgung 5 Tahun Perjalanan Merdeka Belajar

Perayaan Hardiknas 2024 bertepatan dengan peringatan gerakan Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek.


Hardiknas 2024, P2G Soroti Kebijakan Pendidikan Era Nadiem Makarim

14 hari lalu

Siswa menerbangkan balon yang berisi harapan di Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 2 Mei 2024. Kegiatan tersebut dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 dengan tema Lanjutkan Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Hardiknas 2024, P2G Soroti Kebijakan Pendidikan Era Nadiem Makarim

Mulai dari evaluasi Merdeka Belajar 26 episode hingga menagih janji Prabowo-Gibran, ini desakan dari P2G dalam Hardiknas 2024.


Hardiknas 2024, JPPI Beberkan 8 Tantangan Program Merdeka Belajar

14 hari lalu

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 Mei 2023. Peringatan Hardiknas 2023 tersebut bertema
Hardiknas 2024, JPPI Beberkan 8 Tantangan Program Merdeka Belajar

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mendorong evaluasi program Merdeka Belajar dalam peringatan Hardiknas 2024.