Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Greenpeace Anggap Perpres Energi Terbarukan Melenceng dari Komitmen Paris Agreement

image-gnews
Asap dan uap mengepul dari PLTU milik Indonesia Power, di samping area Proyek PLTU Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Provinsi Banten, Indonesia, 11 Juli 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Asap dan uap mengepul dari PLTU milik Indonesia Power, di samping area Proyek PLTU Jawa 9 dan 10 di Suralaya, Provinsi Banten, Indonesia, 11 Juli 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, JakartaGreenpeace Indonesia menilai komitmen pemerintah untuk mengurangi pemanasan global masih jauh dari isi Paris Agreement 2015. Kesepakatan yang lahir dalam Konferensi Tingkat Tinggi COP21 di Paris itu berisi kerangka kolaborasi untuk menahan suhu global agar tidak melebihi 1,5 derajat Celcius.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Bondan Andriyanu, menyebut kebijakan yang dibuat Pemerintah Indonesia seolah mengabaikan target yang disetujui oleh para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu kebijakan yang dianggap bertolak belakang dengan Paris Agreement adalah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyedia Tenaga Listrik.

"Seharusmya dunia tidak lagi pro terhadap industri batu bara yang jelas berdampak buruk terhadap iklim," kata Bondan saat dihubungi Tempo, Rabu, 15 Mei 2024.

Pasal 3 Ayat 4 Perpres tersebut menyatakan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) tidak dilarang selama berorientasi untuk peningkatan nilai tambah sumber daya alam, serta untuk mendukung industri. Larangan pun tidak berlaku untuk PLTU yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) yang bisa menciptakan lapangan kerja dan mendukung ekonomi nasional.

Isi beleid itu dianggap bertentangan dengan target emisi yang dikejar paling lambat hingga paruh kedua abad ini. Sesuai Paris Agreement 2015, negara-negara berupaya melepas ketergantungan terhadap energi kotor yang menyumbang emisi dan pemanasan suhu global.

Bondan menilai kebijakan itu melenceng dari komitmen pengurangan emisi karbon. Pemerintah Indonesia masih membiarkan pembangunan PLTU yang sebenarnya sudah ditinggalkan oleh berbagai negara. Saat ini PLTU lokal masih menyokong industri nikel, aluminium, dan material sejenisnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau (PLTU) untuk industri diperbolehkan, maka pendirian PLTU-PLTU atau tambang batu bara lainnya bakal semakin masif," ujar Bondan.

Menurut Bondan, Greenpeace Indonesia sedang mendorong skema transisi energi yang lebih ramah untuk iklim. Organisasi sipil pembela lingkungan ini juga mengkampanyekan penolakan terhadap ekspansi bisnis tambang yang dianggap merusak bumi.

“Sudah banyak kajian-kajian yang kami rilis untuk rekomendasi mengurangi emisi karbon ini," tuturnya.

Pilihan Editor: Perangkat Portabel Buatan BRIN Ini Bisa Deteksi Penyakit Tanaman Teh

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun

20 jam lalu

Suasana ruas Jalan Tol Batang-Semarang yang sepi di Jembatan Kalikuto, Batang, Jawa Tengah, Kamis 6 Mei 2021. Di hari pertama penerapan larangan mudik 2021 sejumlah ruas tol Trans Jawa di Jawa Tengah sepi yang didominasi kendaraan angkutan barang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PT PII Berikan Penjaminan Proyek dengan Nilai Investasi Rp 534 Triliun

PT PII per Juni 2024 telah memberikan penjaminan untuk sejumlah proyek infrastruktur dan non -nfrastruktur dengan total nilai investasi Rp 534 triliun


KLHK Kaji Data Komisi Eropa yang Sebut Indonesia Sumbang 2,3% Emisi Global

1 hari lalu

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi, sebagai National Focal Point UNFCCC memimpin Delegasi Republik Indonesia  pada pertemuan Subsidiary Body ke-60 Konvensi Perubahan Iklim yang dilaksanakan di Bonn-Jerman pada tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 2024.
KLHK Kaji Data Komisi Eropa yang Sebut Indonesia Sumbang 2,3% Emisi Global

KLHK akan kaji data Komisi Eropa yang menyebut Indonesia menyumbang emisi 1,24 Gt setara CO2e atau 2,3% emisi GRK global.


Studi Pemodelan: Rekayasa Iklim Regional untuk Amerika Bisa Bikin Gelombang Panas Serbu Eropa

20 hari lalu

Ilustrasi Cuaca Cerah Berawan. Tempo/Fardi Bestari
Studi Pemodelan: Rekayasa Iklim Regional untuk Amerika Bisa Bikin Gelombang Panas Serbu Eropa

Kebutuhan mencegah dampak pemanasan global menggunakan ragam teknik rekayasa iklim di Bumi (geoengineering) tumbuh semakin besar.


Kepala BMKG Ingatkan Lonjakan Suhu di Indonesia Termasuk yang Tertinggi di Dunia

22 hari lalu

Warga menggunakan payung saat aktivitas di luar ruangan menghindari terik matahari di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa 7 Mei 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa fenomena gelombang panas di sebagian wilayah Asia dalam sepekan terakhir tidak berkaitan dengan kondisi suhu panas yang terjadi di wilayah Indonesia. TEMPO/Subekti.
Kepala BMKG Ingatkan Lonjakan Suhu di Indonesia Termasuk yang Tertinggi di Dunia

Merujuk hitungan nilai Land Surface Temperature (LST) global, lonjakan panas di Indonesia termasuk yang terbesar secara global.


Wujud Microforest 100, Teknologi Mikroalga dari Peneliti UGM yang Mampu Serap CO2 di Udara

22 hari lalu

Alat penyerap karbon berbasis mikroalga, Microforest 100, yang terpasang di Masjid Raya Syeikh Zayed, Solo. Dikembangkan oleh dua peneliti UGM dan PT Algatech Nusantara(Dok. UGM)
Wujud Microforest 100, Teknologi Mikroalga dari Peneliti UGM yang Mampu Serap CO2 di Udara

Peneliti UGM dan startup Algatech Nusantara mengembangkan "pohon elektronik" mikroalga untuk menyerap karbon di ruang terbuka.


PLTU Batu Bara di Penghiliran Nikel Menuai Kritik

23 hari lalu

Ilustrasi  smelter nikel. REUTERS
PLTU Batu Bara di Penghiliran Nikel Menuai Kritik

Penghiliran nikel menuai kritik karena masih menggunakan PLTU batu bara.


Terkini: Sri Mulyani Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun, Analis Prediksi Rupiah Melemah hingga Rp 16.510 per Dolar AS

26 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Sri Mulyani Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 Triliun, Analis Prediksi Rupiah Melemah hingga Rp 16.510 per Dolar AS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemerintah saat ini dan presiden terpilih menyepakati anggaran makan bergizi gratis Rp 71 triliun.


Indonesia Masuk 5 Besar Negara yang Catat Penurunan Emisi Energi 2023

26 hari lalu

Ilustrasi PLTU. Antaranews.com
Indonesia Masuk 5 Besar Negara yang Catat Penurunan Emisi Energi 2023

Indonesia bersama Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan mencatat penurunan emisi energi pada tahun 2023.


LBH Padang Gugat Menteri Siti Nurbaya atas Pelanggaran PLTU Ombilin

30 hari lalu

LBH Padang daftarkan gugatan pelanggaran PLTU Ombilin di PTUN Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO/Afron Mandala Putra
LBH Padang Gugat Menteri Siti Nurbaya atas Pelanggaran PLTU Ombilin

Gugatan ini perihal pelanggaran operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin, Sawahlunto, Sumatera Barat.


Panbil Group Garap PSN Pulau Tanjung Sauh Batam, Tahap Awal Membangun Waduk hingga PLTU

31 hari lalu

Kapal warga melintas di depan Pulau Tanjung Sauh yang akan disulap menjadi industri dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pulau Tanjung Sauh, Nongsa Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Panbil Group Garap PSN Pulau Tanjung Sauh Batam, Tahap Awal Membangun Waduk hingga PLTU

Luasan PSN ini mencapai 840,67 hektar.