TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima keluhan dari sejumlah sekolah terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di daerah itu. Sebanyak 16 sekolah swasta tingkat SMA di Kota Kupang tidak memiliki siswa baru dalam PPDB 2023.
"Sekolah-sekolah swasta menyampaikan berdasarkan tren siswa baru masuk sekolah swasta, tahun 2023 ini lebih buruk dari tahun sebelumnya. Terdapat sebanyak 16 sekolah swasta yang siswa barunya nol atau tidak ada," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT Darius Beda Daton pada Selasa, 12 Juli 2023.
Beda Daton mengatakan sebanyak 16 sekolah swasta tingkat SMA atau SMK di Kota Kupang tersebut tidak memiliki siswa baru hingga pendaftaran secara luar jaringan ditutup pada 10 Juli lalu.
Ia menjelaskan kemungkinan hal yang menjadi penyebab nihilnya siswa. Misalnya, kata Beda Daton, bisa saja karena siswa tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Kupang jumlahnya sama dengan jumlah rombongan belajar (rombel) yang disiapkan sekolah negeri, sehingga tidak ada sisa untuk sekolah swasta.
Beda Daton mengatakan kondisi ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah provinsi dalam menjaga keberadaan sekolah swasta agar tetap bisa berkembang.
"Jangan sampai sekolah swasta tutup karena ada banyak guru dan pegawai yang menggantungkan hidupnya di sana," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya bersama penyelenggara sekolah swasta telah membahas strategi untuk menghidupkan sekolah swasta antara lain dengan meminta pemerintah provinsi menghilangkan sekolah pagi dan sore atau sistem shift.
"Jadi hanya sekolah pagi dengan rombel yang ada sehingga jumlah kuota per sekolah akan dipangkas sesuai jumlah riil rombel di sekolah agar yang lain bisa ke swasta," katanya.
Pilihan Editor: Ini Rekomendasi Kemendikbud Atasi Kekacauan PPDB 2023 Jalur Zonasi
