TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB sebaiknya tidak dihapus. Sebab, FSGI menilai PPDB zonasi telah memberi kesempatan bagi anak kurang mampu untuk dapat menempuh pendidikan di sekolah negeri.
“Sekolah negeri berbiaya murah bahkan gratis untuk pendidikan wajib sembilan tahun sehingga membuat anak-anak dari keluarga miskin dapat mengakses sekolah negeri untuk melanjutkan pendidikannya,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Heru Purnomo di Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2023.
Baca Juga:
Kebijakan PPDB zonasi diterapkan pada 2017 di masa jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudaayaan Muhadjir Effendy. Kebijakan itu dibuat atas hasil penelitian oleh dilakukan Balitbang Kemendikbud selama 8 tahun.
Penelitian tersebut menunjukkan sekolah negeri justru didominasi oleh peserta didik dari keluarga kaya atau mampu secara ekonomi, padahal anak-anak keluarga kaya memiliki banyak pilihan untuk bersekolah. Berbeda dengan kondisi anak-anak dari keluarga miskin yang akan sulit melanjutkan sekolah jika tidak di SMA atau SMKNl negeri karena ketiadaan biaya.
Selain itu, peserta didik yang memiliki nilai akademik tinggi didominasi dari keluarga berada yang gizinya sudah baik sejak kecil, memiliki sarana dan prasarana belajar yang memadai hingga orang tua yang mampu membayar guru privat maupun bimbingan belajar.
“Dengan berbagai fasilitas itu maka wajar saja ketika anak-anak dari keluarga mampu selalu diterima di sekolah negeri terbaik pilihannya,” kata Heru.
Di sisi lain, peserta didik dari keluarga tidak mampu yang tak memiliki 'kelebihan' itu menjadi terpinggirkan untuk masuk sekolah negeri. Sebab, sebelum PPDB zonasi berlaku, akses sekolah negeri seleksinya hanya menggunakan nilai akademik.
Sistem yang hanya menggunakan nilai akademik pada akhirnya memunculkan adanya sekolah unggulan atau sekolah favorit dengan peserta didik dengan nilai akademik tinggi hingga mayoritas bantuan daerah dan nasional tertumpah ke sekolah ini. Anggaran pemerintah yang besar kepada sekolah favorit tersebut pun tidak dapat dinikmati secara sama dengan sekolah negeri bukan unggulan -yang peserta didiknya bukan siswa unggulan- sehingga terdapat ketidakadilan.
Karena itu, Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti menilai adanya kebijakan PPDB zonasi justru membuat sekolah negeri dapat diakses oleh seluruh kalangan baik anak didik pintar maupun tidak. “PPDB sistem zonasi pasti ada kekurangannya namun kekurangan tersebut masih berpeluang diperbaiki bersama,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah Kemendikbudristek Iwan Syahril mengatakan pelaksanaan PPDB harus mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Menurut dia, PPDB zonasi bertujuan memberikan kesempatan yang adil bagi peserta didik untuk mendapat pendidikan berkualitas dengan tidak menjadikan keterbatasan ekonomi maupun kondisi disabilitas sebagai penghalang.
“Prinsip pelaksanaan PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang dirancang melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu,” kata Iwan.
Pilihan Editor: P2G Nilai Zonasi PPDB Tak Perlu Dihapus, tapi Evaluasi Total
