TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Menanggapi itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G meminta agar kebijakan itu tak dihapus, melainkan dievaluasi total.
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim memaparkan sejumlah poin mengenai evaluasi zonasi PPDB. "Pemerintah dalam hal ini Kemdikbidristek hendaknya melakukan evaluasi total bagaimana regulasi dan implementasi PPDB di tiap daerah selama 7 tahun," kata dia dalam keteramgannya, Jumat, 11 Agustus 2023.
Hal itu mengingat persoalan dalam implementasi PPDB masih terus terjadi dengan masalah yang sama setiap tahun. "Ini bukti indikasi bahwa Kemdikbudristek dan Pemda tidak melakukan evaluasi yang mendasar teehadap PPDB, adapun dilakukan hanya formalitas dan tidak ada perbaikan atau tindak lanjut yang signifikan selama ini," kata Satriawan.
Karena itu, P2G mendorong agar dilakukan kajian ulang dan evaluasi total terhadap zonasi PPDB, bukan menghapusnya. Ini mengingat sebenarnya zonasi bertujuan baik, yaitu menciptakan keadilan dalam pendidikan, mendekatkan anak bersekolah dekat dengan rumahnya sehingga relatif murah dan aman dalam jangkauan rumah serta memprioritaskan anak dari keluarga miskin atau ekonomi lemah untuk bersekolah.
Jika dihapus, Satriawan menilai maka sekolah akan makin berbiaya mahal. Anak-anak yang tak tertampung di sekolah negeri terpaksa bersekolah di swasta dengan biaya mahal.
"Padahal sudah menjadi kewajiban negara sesuai perintah Pasal 31 UUD 1945 untuk membiayai pendidikan," kata Satriawan.
Jika pemerintah langsung menghapus PPDB ini, Satriawan menilai justru akan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru dalam pendidikan.
P2G pun berharap ada kajian mendalam yang melibatkan Kemdikbudristek, seluruh Pemda, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR dan stakeholders lainnya. "Jadi harus ada kajian yang komprehensif hendaknya, dari segala aspek sbb PPDB tak hanya terkait dg Pendidikan tapi juga dengan data demografis, infrastruktur sekolah, akses jalan, dan sarana transportasi," kata Satriawan.
Satriawna mengungkap salah satu pokok pangkal masalah PPDB selama ini adalah ketidakmerataan sebaran sekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia. Menurut dia, hal itu adalah persoalan hulu yang harus dituntaskan pemerintah.
"Bangun sekolah dengan basis analisis data demografis, sehingga tak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa bahkan tak ada siswa atau sebaliknya sekolah negeri tidak mampu menyerap semua calon siswa karena keterbatasan ruang kelas," kata Satriawan.
Pilihan Editor: Jokowi Sebut Sedang Pertimbangkan Nasib Kelanjutan PPDB Sistem Zonasi
