Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

P2G Nilai Zonasi PPDB Tak Perlu Dihapus, tapi Evaluasi Total

Reporter

image-gnews
Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya menyebut pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Menanggapi itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G meminta agar kebijakan itu tak dihapus, melainkan dievaluasi total.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim memaparkan sejumlah poin mengenai evaluasi zonasi PPDB. "Pemerintah dalam hal ini Kemdikbidristek hendaknya melakukan evaluasi total bagaimana regulasi dan implementasi PPDB di tiap daerah selama 7 tahun," kata dia dalam keteramgannya, Jumat, 11 Agustus 2023.

Hal itu mengingat persoalan dalam implementasi PPDB masih terus terjadi dengan masalah yang sama setiap tahun. "Ini bukti indikasi bahwa Kemdikbudristek dan Pemda tidak melakukan evaluasi yang mendasar teehadap PPDB, adapun dilakukan hanya formalitas dan tidak ada perbaikan atau tindak lanjut yang signifikan selama ini," kata Satriawan.

Karena itu, P2G mendorong agar dilakukan kajian ulang dan evaluasi total terhadap zonasi PPDB, bukan menghapusnya. Ini mengingat sebenarnya zonasi bertujuan baik, yaitu menciptakan keadilan dalam pendidikan, mendekatkan anak bersekolah dekat dengan rumahnya sehingga relatif murah dan aman dalam jangkauan rumah serta memprioritaskan anak dari keluarga miskin atau ekonomi lemah untuk bersekolah.

Jika dihapus, Satriawan menilai maka sekolah akan makin berbiaya mahal. Anak-anak yang tak tertampung di sekolah negeri terpaksa bersekolah di swasta dengan biaya mahal.

"Padahal sudah menjadi kewajiban negara sesuai perintah Pasal 31 UUD 1945 untuk membiayai pendidikan," kata Satriawan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jika pemerintah langsung menghapus PPDB ini, Satriawan menilai justru akan berpotensi melahirkan ketidakadilan baru dalam pendidikan.

P2G pun berharap ada kajian mendalam yang melibatkan Kemdikbudristek, seluruh Pemda, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR dan stakeholders lainnya. "Jadi harus ada kajian yang komprehensif hendaknya, dari segala aspek sbb PPDB tak hanya terkait dg Pendidikan tapi juga dengan data demografis, infrastruktur sekolah, akses jalan, dan sarana transportasi," kata Satriawan.

Satriawna mengungkap salah satu pokok pangkal masalah PPDB selama ini adalah ketidakmerataan sebaran sekolah negeri di seluruh wilayah Indonesia. Menurut dia, hal itu adalah persoalan hulu yang harus dituntaskan pemerintah.

"Bangun sekolah dengan basis analisis data demografis, sehingga tak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa bahkan tak ada siswa atau sebaliknya sekolah negeri tidak mampu menyerap semua calon siswa karena keterbatasan ruang kelas," kata Satriawan.

Pilihan Editor: Jokowi Sebut Sedang Pertimbangkan Nasib Kelanjutan PPDB Sistem Zonasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar Ulang PPDB Jawa Barat 2024 Dimulai, Cek Dokumen yang Harus Disiapkan

50 menit lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Daftar Ulang PPDB Jawa Barat 2024 Dimulai, Cek Dokumen yang Harus Disiapkan

Daftar ulang PPDB Jawa Barat 2024 tahap pertama jenjang SMA, SMK, dan SLB dimulai. Berikut ini beberapa dokumen yang perlu dibawa.


Sri Mulyani Berpesan kepada Prabowo Agar Hati-hati Menjaga APBN saat Membuat Program

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sri Mulyani Berpesan kepada Prabowo Agar Hati-hati Menjaga APBN saat Membuat Program

Sri Mulyani menjelaskan beberapa asumsi makro yang telah disepakati pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi 5,1-5,5 persen.


Menkopolhukam Sebut Satgas Lakukan 3 Langkah Berantas Judi Online, Apa Saja?

1 jam lalu

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kanan) berbincang dengan Menkominfo Budi Ari Setiadi saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang pemberantasan judi online di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Menkopolhukam Sebut Satgas Lakukan 3 Langkah Berantas Judi Online, Apa Saja?

Hadi Tjahjanto mengatakan rata-rata transaksi judi online kalangan menengah atas capai Rp 40 miliar.


Airlangga Bilang Tak Lapor Jokowi soal Persamuhan Prabowo dan Koalisi

2 jam lalu

Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh nasional, di antaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Airlangga Hartarto, Anis Matta, dan Erick Thohir di kediamannya. Para tokoh ini diketahui sebagai  pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, dan juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Instagram/Prabowo
Airlangga Bilang Tak Lapor Jokowi soal Persamuhan Prabowo dan Koalisi

Prabowo dan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju bertemu di kantor Kementerian Pertahanan.


Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

2 jam lalu

Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023. Harno Trimadi menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022. TEMPO/Imam Sukamto
Nama Kerabat Jokowi Muncul di Sidang Korupsi Proyek DJKA Kemenhub

Nama Wahyu Purwanto, kerabat Jokowi itu muncul di salinan putusan tersangka korupsi DJKA, Harno Trimadi, mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian.


Presiden Jokowi Cawe-cawe Soal Kratom Mengandung Narkotika atau Tidak, Tanaman Apa Ini?

3 jam lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Presiden Jokowi Cawe-cawe Soal Kratom Mengandung Narkotika atau Tidak, Tanaman Apa Ini?

Presiden Jokowi menginstruksikan Kementerian Kesehatan, BRIN dan BPOM meneliti lebih mendalam tentang manfaat tanaman kratom


Pendaftaran PPDB Jakarta 2024 Jalur Afirmasi Prioritas Kedua Berakhir Besok, Catat Jadwal Pengumumannya

4 jam lalu

Orang tua calon peserta didik mendatangi posko pra-pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di SMAN 1, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Petugas dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Dukcapil) serta Sudin Pendidikan Wilayah Jakarta Pusat disiagakan untuk melayani orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala terkait PPDB. Prapendaftaran PPDB Jakarta 2024 ditutup pada Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Subekti.
Pendaftaran PPDB Jakarta 2024 Jalur Afirmasi Prioritas Kedua Berakhir Besok, Catat Jadwal Pengumumannya

Jalur afirmasi prioritas kedua PPDB diberikan untuk anak pekerja atau buruh penerima KPJ yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.


Terkini Bisnis: Jokowi Bahas Rupiah dengan Sri Mulyani dan Gubernur BI, Profil Komisaris BSI Felicitas Tallulembang

4 jam lalu

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Terkini Bisnis: Jokowi Bahas Rupiah dengan Sri Mulyani dan Gubernur BI, Profil Komisaris BSI Felicitas Tallulembang

Presiden Jokowi memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membahas rupiah.


Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Airlangga: Perekonomian AS Sedang Membaik

5 jam lalu

Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 23 Oktober 2023. ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Airlangga: Perekonomian AS Sedang Membaik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto irit bicara saat ditanyai ihwal pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.


Seloroh Susi Pudjiastuti Saat Ditanya Maju di Pilkada Jabar: Urus Anak-Cucu hingga Sampah

5 jam lalu

Susi Pudjiastuti (Instagram/@susipudjiastuti115)
Seloroh Susi Pudjiastuti Saat Ditanya Maju di Pilkada Jabar: Urus Anak-Cucu hingga Sampah

Susi Pudjiastuti mengirim pesan singkat dengan emoji tertawa saat ditanya soal peluangnya maju di Pilkada Jabar.