Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

8 Hal yang Sering Ditanya Soal Aturan Baru Nadiem, dari Tak Wajib Skripsi hingga Publikasi Jurnal

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung persiapan pengisian formasi guru PPPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung persiapan pengisian formasi guru PPPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim merilis aturan yang tidak mewajibkan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa S1 dan D4. Ketentuan itu tertuang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dalam beleid itu, mahasiswa S2 dan S3 juga tak diwajibkan untuk membuat makalah yang diterbitkan di jurnal. Berbagai pertanyaan muncul terkait hal tersebut mulai dari bentuk tugas akhir hingga kenapa aturan ini dibuat. Dikutip dari Buku Saku yang dirilis Kementerian Pendidikan, berikut jawaban dari sejumlah pertanyaan yang seringkali muncul.

1. Apa bentuk tugas akhir pada program D3?
Tugas akhir pada program D3 bersifat opsional atau tidak wajib, sesuai penetapan masing-masing program studi. Tugas akhir dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

2. Apa bentuk tugas akhir pada program sarjana atau sarjana terapan?
Tugas akhir dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok. Jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus/tidak lagi bersifat wajib, sesuai penetapan masing-masing program studi.

3. Apa bentuk tugas akhir pada program magister/magister terapan?
Tugas akhir pada program magister/magister terapan bersifat wajib. Namun, tugas akhir dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tidak lagi mengatur adanya kewajiban untuk menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi.

4. Apa bentuk tugas akhir pada program doktor/doktor terapan?
Tugas akhir pada program doktor/doktor terapan bersifat wajib. Namun tugas akhir dapat berbentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tidak lagi mengatur adanya kewajiban untuk menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Penguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi. Penguji tersebut harus independen dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

5. Bagaimana penentuan masa studi mahasiswa?
Perguruan tinggi memiliki kewenangan menetapkan masa studi mahasiwa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan:
a. masa tempuh kurikulum;
b. total beban belajar;
c. efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan;
d. fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan
pendanaan; dan
e. efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.
Masa studi tersebut tidak boleh melebihi 2 kali masa tempuh kurikulum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

6. Apa syarat kelulusan bagi mahasiswa?
Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00.

Sedangkan, mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspesialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00.

7. Mengapa Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini dibuat?
a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terlalu kaku dan rinci dan perlu disesuaikan untuk memberikan perguruan tinggi ruang lebih luas untuk berinovasi.
b. Selain itu, sistem akreditasi masih dirasa membebani perguruan tinggi secara administrasi dan finansial.
c. Permendikbudristek ini dibuat untuk melakukan transformasi terhadap SN Dikti dan sistem akreditasi, mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi, serta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi.

8. Pengaturan apa saja yang dicakup dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi?
Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 ini merupakan bentuk integrasi dan pembaruan dari empat peraturan mengenai sistem penjaminan mutu, standar nasional pendidikan tinggi, akreditasi, dan standar pendidikan guru. Empat peraturan tersebut adalah:
a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi.
d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru.

Dengan diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, keempat peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pilihan Editor: Kemendikbud Disebut Hapus Skripsi, Nadiem: Jangan Senang Dulu, Keputusan Ada di Kampus

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penjelasan Rektor UPNVJ soal Jurnal yang Dinilai Melanggar Kode Etik Berat

2 hari lalu

Rektor di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) periode tahun 2022-2026 Dr. Anter Venus, MA, Comm. ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti
Penjelasan Rektor UPNVJ soal Jurnal yang Dinilai Melanggar Kode Etik Berat

Komisi Etik Penulisan UPNVJ menduga adanya pelanggaran etik kategori berat yang dilakukan oleh enam staf pengajar, termasuk rektor.


Bamsoet Dorong Penerbitan Jurnal Internal di Kampus Dalam Negeri

14 hari lalu

Bambang Soesatyo saat meluruskan pernyataannya mengenai ketentuan penulisan artikel penelitian jurnal, usai menerima Persatuan Profesor/Guru Besar Indonesia (PERGUBI). di Jakarta, Selasa 9 Juli 2024.
Bamsoet Dorong Penerbitan Jurnal Internal di Kampus Dalam Negeri

Kemendikbudristek sudah memiliki platform ilmiah daring Sinta yang menyajikan daftar jurnal nasional yang telah terakreditasi.


Puluhan Alumni Australian National University Tuntut Bamsoet Klarifikasi soal Penerbitan Jurnal

15 hari lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Bambang Soesatyo.
Puluhan Alumni Australian National University Tuntut Bamsoet Klarifikasi soal Penerbitan Jurnal

Alumni ANU membantah pernyataan Bamsoet yang mengatakan produk penelitian sivitas akademika ANU wajib di-submit ke lima jurnal yang diterbitkan ANU.


Terinspirasi Mainan Lato-lato, Dosen Telkom University Hasilkan Tiga Publikasi di Jurnal Internasional

15 hari lalu

Pelajar SMPN 1 Sampang dari Kabupaten Cilacap menunjukkan keterampilan bermain lato-lato dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) di halaman Kantor Pusat UMP di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Minggu, 15 Januari 2023. ANTARA/Sumarwoto
Terinspirasi Mainan Lato-lato, Dosen Telkom University Hasilkan Tiga Publikasi di Jurnal Internasional

Permainan lato-lato menjadi inspirasi bagi dosen Telkom University Edy Wibowo untuk manghasilkan tiga jurnal ilmiah.


Kejanggalan Proses Jabatan Guru Besar, KIKA Jelaskan Ketentuan Publikasi Jurnal Ilmiah Internasional

16 hari lalu

Ilustrasi jurnal ilmiah. Shutterstock
Kejanggalan Proses Jabatan Guru Besar, KIKA Jelaskan Ketentuan Publikasi Jurnal Ilmiah Internasional

KIKA mengungkap penulis atau dosen yang ingin menerbitkan artikel di jurnal internasional atau bereputasi tidak perlu membayar.


Soroti Klaim BRIN soal Publikasi Jurnal Ilmiah, KIKA Minta Kualitas Karya Diperhatikan

28 hari lalu

Ilustrasi jurnal ilmiah. Shutterstock
Soroti Klaim BRIN soal Publikasi Jurnal Ilmiah, KIKA Minta Kualitas Karya Diperhatikan

KIKA mengkritik banyaknya peneliti dan akademisi Indonesia yang menerbitkan publikasi di jurnal predator dengan jaminan kualitas yang buruk.


BRIN: Indonesia di Peringkat 19 Dunia dalam Jumlah Publikasi Ilmiah

32 hari lalu

Suasana Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
BRIN: Indonesia di Peringkat 19 Dunia dalam Jumlah Publikasi Ilmiah

Menurut deputi BRIN, dalam soal jumlah publikasi ilmiah, Indonesia saat ini berada di posisi ke-19 dunia.


Mahasiswa UM Palembang Diduga Plagiat Skripsi Mahasiswa Unsri, Ini Kronologinya

45 hari lalu

Ilustrasi plagiat
Mahasiswa UM Palembang Diduga Plagiat Skripsi Mahasiswa Unsri, Ini Kronologinya

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang diduga plagiat skripsi mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri). Bagaimana kronologinya?


TPF Sebut Kasus Kumba Digdowiseiso Tak Berkaitan dengan Gelar Guru Besar

57 hari lalu

Dekan Universitas Nasional Kumba Digdowiseiso. Foto : UNAS
TPF Sebut Kasus Kumba Digdowiseiso Tak Berkaitan dengan Gelar Guru Besar

Rektor Unas meminta Kumba Digdowiseiso melakukan dua hal menindaklanjuti pencatutan nama dosen Universiti Malaysia Terengganu.


Unas Berhentikan Kumba Digdowiseiso sebagai Dekan FEB

57 hari lalu

Dekan Universitas Nasional Kumba Digdowiseiso. Foto : UNAS
Unas Berhentikan Kumba Digdowiseiso sebagai Dekan FEB

TPF menyimpulkan Kumba Digdowiseiso telah melakukan tindakan pelanggaran (misconduct) atas etika dan kepatutan ilmiah, serta integritas sebagai dosen.