Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terima Laporan Evaluasi Ombudsman Soal PPDB, Irjen Kemendikbud Akan Ambil Langkah ini

image-gnews
Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyatakan akan melakukan evaluasi setelah menerima laporan pengawasan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 dari Ombudsman RI. Terlebih, permasalahan dalam PPDB hampir terjadi setiap tahun.

Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang mengatakan Kemendikbudristek bersama dengan Ombudsman juga saat ini berbarengan melakukan perubahan kebijakan sistem PPDB. "Ini adalah langkah-langkah yang sedang kami susun bersama. Sehingga pada 2024 berharap tidak akan terjadi lagi,” kata dia saat menerima laporan hasil pengawasan Ombudsman, Selasa, 5 September 2023.

Soal kasus-kasus yang terjadi selama PPDB seperti pemalsuan Kartu Keluarga dan jual beli bangku, Chatarina menyebut sebenarnya sudah lama terjadi, baik sesudah maupun sebelum ada kebijakan PPDB. “Tapi karena teknologi informasi tidak secanggih zaman sekarang, hal-hal tersebut tidak mencuat ke media atau ke publik,” kata dia.

Kepada Polri yang turut hadir dalam acara pemaparan laporan, Chatarina menitip untuk membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan PPDB. Sebab, berbagai penyimpangan yang terjadi bisa dilarikan ke arah pidana.

Chatarina berharap tindakan guru, Dinas Pendidikan, bahkan orang tua yang membantu anak-anaknya dengan melakukan pelanggaran saat PPDB tidak masuk ke ranah pidana. "Penting sekali Polri bisa membantu mencegah hal tersebut, karena kita sudah kekurangan guru dan kepala sekolah,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Chatarina menambahkan, "Tentu saja akan sangat menderita anak-anak kita kalau banyak kekurangan guru atau kepala sekolah karena mereka harus berhadapan dengan hukum.”

Ombudsman melakukan pengawasan PPDB pada kurun Maret hingga Agustus 2023. Dari serangkaian pengawasan yang dilakukan di 28 provinsi, Ombudsman mencatat laporan pengawasan dalam lima temuan umum.

Lima temuan itu berkaitan dengan kebijakan pemerataan akses pendidikan, koordinasi antar pemangku kepentingan, minimnya jumlah satuan pendidikan, pengawasan pelaksanaan PPDB dan minimnya sosialisasi.

Pilihan Editor: Berikut 5 Temuan Hasil Pengawasan PPDB 2023 oleh Ombudsman

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hari Anak Nasional, JPPI Soroti Banyak Anak Putus Sekolah Karena Tak Lolos PPDB

4 jam lalu

Ilustrasi anak-anak membaca buku. Freepik.com/rawpixel.com
Hari Anak Nasional, JPPI Soroti Banyak Anak Putus Sekolah Karena Tak Lolos PPDB

JPPI mencatat masih ada aanak-anak yang tidak lulus PPDB sehingga tidak bisa melanjutkan sekolah.


Temukan Lagi 114 Siswa Siluman SMAN di Tangerang, Ombudsman: Alasan Sekolah Karena ...

4 jam lalu

Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Temukan Lagi 114 Siswa Siluman SMAN di Tangerang, Ombudsman: Alasan Sekolah Karena ...

Ombudsman Banten kembali temukan 114 siswa siluman hasil PPDB tahun ini di SMAN Kabupaten Tangerang.


Kisruh Parkir Berlangganan di Medan, Ombudsman Sumut Panggil Bobby Nasution

19 jam lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution berjalan memasuki kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024. PKB secara resmi mengusung Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden RI Joko Widodo, Bobby Nasution untuk maju menjadi bakal calon gubernur Sumatera Utara. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Kisruh Parkir Berlangganan di Medan, Ombudsman Sumut Panggil Bobby Nasution

Peraturan Wali Kota Medan yang diterbitkan Bobby Nasution menuai polemik. Ombudsman memanggil Bobby untuk dimintai keterangan.


Kemendikbudristek Jelaskan Kriteria Asesor dalam Proses Pengajuan Guru Besar

1 hari lalu

Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Lukman. ANTARA/Muhammad Zulfikar
Kemendikbudristek Jelaskan Kriteria Asesor dalam Proses Pengajuan Guru Besar

Kemendikbudristek mengatakan hasil desk evaluasi mencatat sebanyak 253 orang calon asesor yang akan mengikuti tes asesmen


Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

1 hari lalu

Kaum perempuan atau ibu-ibu menggelar aksi unjuk rasa mengkritik sistem PPDB zonasi dan afrimasi di depan gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, 24 Juni 2024. Perempuan dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan menuntut agar pemerintah menambah jumlah sekolah khususnya SMA/SMK negeri di seluruh wilayah dengan merata serta menuntut penambahan kuota untuk PPDB jalur afirmasi. Minimnya jumlah SMA negeri di Kota Bandung masih jadi celah praktik jual beli bangku dan perpindahan domisili secara ilegal. TEMPO/Prima mulia
Sistem Zonasi PPDB Dinilai Gagal, Ombudsman Jabar Usul SMAN Favorit Direlokasi

Pemerintah gagal melakukan sistem zonasi PPDB dan meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada sekolah favorit.


Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

1 hari lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

Kemendikbudristek akan menerapkan penghapusan jurusan di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2024/2025. Pengaruhi kebutuhan guru.


Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

2 hari lalu

Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.
Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

Pendistribusian Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dosen seleksi tahun 2023 terlambat. Ribuan dosen tidak mendapat kejelasan.


Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

3 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

4 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

4 hari lalu

Pendemo yang mengatasnamakan Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat menggeruduk Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

Ade berpendapat manipulasi nilai rapor tidak perlu dilakukan dikarenakan dengan menggunakan nilai asli saja memiliki peluang untuk diterima.