Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wamenkominfo Nezar Patria Sebut Pemerintah Kuatkan Ekonomi Digital, Kutip The Future Shopper Report

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Nezar Patria. istimewa
Nezar Patria. istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Wamenkominfo Nezar Patria mengatakan kehadiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo) nomor 3 tahun 2023 menjadi respon cepat pemerintah di era digital untuk menguatkan ekosistem ekonomi digital.

Penguatan ekosistem ekonomi digital dalam aturan tersebut berkaitan dengan layanan pos dan logistik yang harus mendukung integrasi mengingat layanan tersebut terus bertumbuh dengan makin banyaknya layanan digital di Indonesia.

"Ketersambungan tentu berperan krusial dalam menghadirkan layanan transaksi daring yang dapat dinikmati masyarakat secara luring," ujar Nezar dalam acara sosialisasi PM Kominfo 3/2023 di Jakarta, Selasa, 13 September 2023.

Nezar kemudian mengutip laporan berjudul "The Future Shopper Report" di 2022 yang menunjukkan pasar kurir dan paket di Indonesia diproyeksikan mencapai rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 12,77 persen per tahunnya.

Di Indonesia menurut Nezar mengatakan saat ini ada belasan ribu titik layanan pos yang terhubung dengan lebih dari 663.000 jaringan fisik pos di 191 negara di dunia di bawah organisasi internasional Universal Postal Union (UPU).

Maka dari itu ketersambungan layanan pos dan logistik di Indonesia perlu memiliki payung hukum mengingat luasnya jaringan logistik di Indonesia.

Baca juga: Peneliti BRIN Duga Terjadi Fenomena Firenado di Bromo

Standar kualitas pengiriman

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan berlandaskan amanat dari Undang-undang No 38 Tahun 2009 tentang Pos, akhirnya Kementerian Kominfo mengesahkan dan meluncurkan PM Kominfo No. 3 Tahun 2023 Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya.

Nezar pun mencontohkan hal yang diatur dalam regulasi baru tersebut misalnya perihal standar kualitas pengiriman.

“Misalnya standar kualitas pengiriman, terus apakah bisa menjaga kerahasiaan dari barang kiriman yang dikirim. Karena kita tahu pengiriman yang dilakukan ini melibatkan instansi negara termasuk juga dokumen negara yang dikirimkan antara lain di pesawat,” kata Nezar.

Selain itu, dalam aturan itu ada juga aturan terkait insentif yang diberikan pemerintah agar layanan pos menjangkau daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Pilihan Editor: Viral Ada Tornado Api di Gunung Bromo, Ini Jenis-jenis Tornado di Dunia

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Stok Menipis, Ombudsman Minta Pemerintah Pastikan Akses Pangan Warga Pulau Rempang

10 jam lalu

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro ketika ditemui di Kantor Ombudsman RI pada Rabu, 27 September 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Stok Menipis, Ombudsman Minta Pemerintah Pastikan Akses Pangan Warga Pulau Rempang

Ombudsman RI meminta pemerintah harus pastikan akses pangan bagi warga Pulau Rempang. Imbas dari upaya pengosongan itu, penjual tak berani ke sana.


PKS Bicara Soal Konflik Pulau Rempang hingga Wadas: Tak Ada Proses Terburu-buru yang Menghasilkan Kebaikan

1 hari lalu

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera
PKS Bicara Soal Konflik Pulau Rempang hingga Wadas: Tak Ada Proses Terburu-buru yang Menghasilkan Kebaikan

PKS menilai pemerintah tidak boleh berpihak kepada satu sisi karena keadilan wajib ditegakkan.


Komitmen Pemerintah Menurunkan Angka Kemiskinan

4 hari lalu

Komitmen Pemerintah Menurunkan Angka Kemiskinan

Pemerintah menggelontarkan anggaran bantuan sosial sebesar Rp493.494,1 miliar pada 2024. Mengejar target nol persen angka kemiskinan ekstrem.


Pemerintah Jokowi Tidak akan Batalkan Proyek Rempang Eco-City

6 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet Presiden Joko Widodo soal proyek Rempang pada Senin, 25 September 2023, di Istan Merdeka, Jakarta. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pemerintah Jokowi Tidak akan Batalkan Proyek Rempang Eco-City

Menteri Bahlil menyampaikan pemerintahan Jokowi akan terus melanjutkan proyek Rempang Eco-City meski ada penolakan warga yang direlokasi.


Korban Gempa Maroko Frustrasi akan Evakuasi Pemerintah yang Dinilai Lambat

18 hari lalu

Petugas bekerja mencari korban di reruntuhan bangunan pasca gempa di Amizmiz, Maroko, 10 September 2023. Gempa berkekuatan 6,8 skala Richter telah merenggut lebih dari 2.000 orang dan telah dinyatakan tewas. REUTERS/Nacho Doce
Korban Gempa Maroko Frustrasi akan Evakuasi Pemerintah yang Dinilai Lambat

Warga Maroko yang selamat dari gempa mulai frustrasi akan respons pemerintah yang dianggap lambat dalam melakukan evakuasi.


Terpopuler: Erick Thohir Wanti-wanti Pengelolaan Dana Pensiun BUMN, Judi Online Diblokir Satu Tumbuh Seratus Pakar Sarankan Ini

26 hari lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali dan Ratu Tisha saat ditemui di Hotel Sulthan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Agustus 2023. TEMPO/Randy
Terpopuler: Erick Thohir Wanti-wanti Pengelolaan Dana Pensiun BUMN, Judi Online Diblokir Satu Tumbuh Seratus Pakar Sarankan Ini

Menteri BUMN Erick Thohir mewanti-wanti agar pengelolalaan dana pensiun BUMN harus diperbaiki, serta dikelola profesional, transparan, dan akuntabel..


Anies Baswedan Minta Pemerintah Investasi di Budaya

33 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rasyid Baswedan hadir di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Depok, 29 Agustus 2023. Kehadiran Anies untuk memberikan kuliah kebangsaan dengan tema
Anies Baswedan Minta Pemerintah Investasi di Budaya

Anies Baswedan menilai ke depannya kemajuan Indonesia tidak hanya mengandalkan dari aspek ekonomi, tapi juga dari pengembangan budaya.


Terkini: Faisal Basri Bantah Sebut Jokowi Tolol, LRT Jabodebek Mulai Beroperasi Senin

36 hari lalu

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menjadi narasumber diskusi yang membahas kebijakan  pengelolaan BBM di Jakarta, 27 Desember 2014. Diskusi tersebut menyoroti rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas untuk menghapus BBM jenis Premium (RON 88) ke BBM RON 92 atau setara dengan pertamax agar APBN-P tidak selalu berubah tiap tahunnya. ANTARA/Andika Wahyu
Terkini: Faisal Basri Bantah Sebut Jokowi Tolol, LRT Jabodebek Mulai Beroperasi Senin

Ekonom senior UI Faisal Basri membantah menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi tolol ketika ia mengkritisi kebijakan hilirisasi nikel.


Drone Emprit Temukan Hampir 4 Juta Situs Judi Online di Situs Pemerintah, Kominfo Akui Lemahnya Sistem

36 hari lalu

Ilustrasi judi online.
Drone Emprit Temukan Hampir 4 Juta Situs Judi Online di Situs Pemerintah, Kominfo Akui Lemahnya Sistem

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengakui lemahnya sistem pengelolaan situs website pemerintah, sehingga disusupi judi online


Pemerintah Tak Berdaya Atasi Serangan Judi Online

36 hari lalu

Beragam cara situs judi online menyelinap ke website pemerintah dan lembaga pendidikan.
Pemerintah Tak Berdaya Atasi Serangan Judi Online

Beragam cara situs judi online menyelinap ke website pemerintah dan lembaga pendidikan.