TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani mengatakan lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) prajabatan akan menggantikan guru pensiun untuk mengubah paradigma pendidikan.
"Ke depan, semua guru pensiun akan digantikan lulusan PPG prajabatan. Jadi, tidak ada guru baru kalau bukan lulusan PPG prajabatan karena kami sedang menyiapkan generasi guru Indonesia yang mempunyai perubahan paradigma dan pola pikir terkait profesi guru," kata Nunuk di kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Kamis, 21 September 2023.
Ia menjelaskan pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru 2023, lulusan PPG prajabatan menjadi prioritas utama untuk menjaga penawaran dan permintaan guru agar seimbang.
"Kami sudah akan meluluskan dua gelombang, tetapi jumlah lulusan itu masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan guru. Karena kalau tahun lalu butuh 70 ribu, baru ada 36 ribu," ujar dia.
Kemendikbudristek, kata dia, sudah melakukan pemetaan agar lulusan PPG prajabatan ini diikutsertakan ke seleksi PPPK gelombang 1, tetapi hal tersebut masih belum bisa memenuhi semua kebutuhan guru di pemerintah daerah (pemda).
"Sebab produksi PPG masih kurang, dan formasi untuk pemda belum dibuka. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pemda melalui direktorat PPG untuk tidak menerima guru non-ASN lagi di satuan-satuan pendidikan," kata dia.
Untuk mengakselerasi program PPG prajabatan, di mana ada 1,6 juta guru yang belum mendapatkan sertifikasi pendidik, Kemendikbudristek telah melakukan percepatan agar para guru bisa belajar secara mandiri.
"Sekarang kami sudah ada percepatan dan kalau bisa kami tuntaskan PPG ini dengan belajar mandiri menggunakan platform. Bagi guru-guru yang memiliki masa bakti di atas 10 tahun bisa mendapatkan Rekognisi Pengalaman Lampau (RPL), sehingga guru-guru itu tinggal membaca modul, belajar mandiri, lalu mengambil tes," paparnya.
Ia menyampaikan, akselerasi program PPG menargetkan semua guru sudah bersertifikat pada 2028. Ia mengutarakan, PPG prajabatan ini juga disiapkan untuk mengisi ruang talenta atau marketplace guru yang diinisiasi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Program ini rencananya akan diimplementasikan pada 2025.
"Ruang talenta belum bisa dieksekusi tahun depan, tetapi kami sudah mengembangkan aplikasi dan sistemnya, bagaimana itu akan terintegrasi di pusat. Namun, penggajian belum bisa dilakukan karena Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah mengunci terkait hal ini," ucap dia.
Dalam UU APBN tersebut, dana akan ditransfer ke rekening daerah, sedangkan ruang talenta guru yang disampaikan Nadiem pada rapat dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, skemanya akan ditransfer langsung ke rekening sekolah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
"Itu perlu perubahan di undang-undang, sehingga akan kita inisiasi di tahun 2025. Saat ini sedang kita kembangkan agar nanti di aplikasinya lebih mudah pengisian formasi dari pusat," kata Nunuk Suryani.
Pilihan Editor: Kemendikbud Sebut Formasi PPPK Guru 2023 Belum Cukupi Kebutuhan Daerah
