TEMPO.CO, Jakarta - Berbeda dengan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran atau Unpad menyatakan tidak akan memfasilitasi kegiatan kampanye politik di dalam kampus. Keputusan itu mengikuti Surat Edaran Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) yang telah bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum.
“Isi surat edaran tersebut intinya memberi rekomendasi kepada seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk tidak memfasilitasi kegiatan kampanye politik di dalam kampus,” kata Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Dandi Supriadi, Jumat 13 Oktober 2023.
Rekomendasi dalam Surat Edaran No.104/E/MRPTNI/IX/2023 itu dilatari oleh tiga pertimbangan. Pertama, dampak yang perlu mendapat perhatian dan antisipasi terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar, penggunaan fasilitas kampus, dan netralitas para sivitas akademika. Kedua, potensi terjadinya polarisasi dan terbelahnya warga sivitas akademika ke dalam kekuatan politik tertentu sehingga dapat melanggar prinsip dan asas netralitas aparatur sipil negara.
Selain itu dalam Undang-undang Pemilu terdapat beberapa pasal yang melarang partisipasi aparatur sipil negara dalam kegiatan kampanye. Pertimbangan ketiga yaitu bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan aparatur sipil negara berpotensi terjadi benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan proses pendidikan dan keamanan kampus.
Namun begitu menurut Dandi, jika pimpinan perguruan tinggi negeri merasa mampu melaksanakan kampanye Pemilu 2024 di kampusnya tanpa mengganggu proses perkuliahan, mampu menjaga independensi sivitas akademika, serta kondusivitas kampus, maka izin pelaksanaan kampanye Pemilu di dalam kampus dapat dipertimbangkan.
Perihal pilihan yang memungkinkan dilakukannya kegiatan kampanye politik di dalam kampus pada musim Pemilu 2024, kata Dandi, Unpad mengambil sikap untuk tidak memfasilitasi kegiatan kampanye. “Atau pun bentuk-bentuk seminar atau kuliah umum yang bermuatan kampanye peserta Pemilu 2024, baik itu calon presiden atau wakilnya atau pun partai politik,” ujarnya.
Alasannya, selain pertimbangan yang sama dengan rekomendasi MRPTNI, Unpad juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi friksi politis di dalam kampus. Sekaligus untuk menjamin kelancaran kegiatan internal berupa Pemilihan Rektor yang berlangsung pada 2024. ”Secara kepentingan politik, Unpad sama sekali tidak memiliki kepentingan apa-apa sehingga tidak memiliki keperluan khusus untuk mengundang para peserta Pemilu,” kata Dandi.
Unpad pun tidak akan memfasilitasi jika Badan Eksekutif Mahasiswa atau Ikatan Alumni mengundang bakal atau calon Presiden untuk hadir di kampus. Sedangkan jika kegiatannya di luar kampus, akan dibahas rektorat dan Direktorat Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni. “Tapi satu garis merahnya, tidak boleh tersirat keterlibatan Unpad dalam kegiatan politik tersebut, karena Unpad harus netral dalam Pemilu,” ujar Dandi.
Sementara itu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Unpad Haikal Febrian Syah mengatakan sejauh ini pihaknya bersikap tidak berkenan jika bakal atau calon presiden datang untuk berkampanye atau bentuknya seperti kampanye.
Organisasi mahasiswa itu akan menyiapkan skema untuk mengundang calon presiden yang sudah resmi ke Unpad jika memungkinkan. Bentuknya melalui uji gagasan seperti di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Indonesia. “Kalau secara keinginan tentu ada dan sedang kami coba skenariokan ke depannya,”kata dia, Rabu 11 Oktober 2023. BEM masih menunggu keputusan terbaru dari peraturan KPU dan Unpad.
Uji gagasan itu menurutnya tidak hanya mengundang satu pasangan calon presiden atau wakilnya melainkan semuanya. Temanya bisa dari topik yang belum ditanyakan oleh kampus lain, juga berkaitan dengan isu daerah.
“Karena Jawa Barat punya basis massa yang cukup besar dan menjadi rebutan bacapres, kami juga ingin tahu apakah mereka mengetahui terkait aspirasi dan permasalahan di Jawa Barat,” ujarnya. Sejauh ini menurutnya belum ada pihak dari bakal calon presiden atau tim suksesnya yang menghubungi BEM Kema Unpad atau sebaliknya.
Pilihan Ediitor: Pakar Teknologi Pangan IPB Jelaskan Soal Heboh Beras Plastik
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
