TEMPO.CO, Jakarta - Hari Guru Nasional ke-78 baru saja dirayakan pada Sabtu, 25 November 2023. Dalam momen ini, Pakar Universitas Airlangga (Unair) Listiyono Santoso menyebut, kesejahteraan guru harus menjadi prioritas.
Listyono menyoroti bahwa saat ini, salah satu pekerjaan rumah dalam dunia pendidikan adalah kesejahteraan guru yang masih di bawah level sejahtera. Menurut dia, hal ini terjadi pada guru honorer yang digaji tak layak.
“Guru honorer memiliki gaji yang jauh di bawah kata sejahtera. Ketika masalah kebutuhan sehari-hari saja belum terpenuhi, maka dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa akan kurang maksimal,” ujar Listiyono dalam rilis Unair yang dikutip pada Ahad, 26 November 2023.
Meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah upaya, seperti sertifikasi guru, namun menurut Listiyono, tetap saja masih belum merata. Penyebabnya adalah sistem rekrutmen guru yang kurang optimal.
Dosen Filsafat Unair itu mengatakannpemerintah seharusnya menjamin kesejahteraan semua guru dengan merata. "Hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara memperbaiki semua sistem dari dasar,” kata dia.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nunuk Suryani dalam kesempatan lain mengatakan saat ini jumlah guru tercatat sekitar 2,8 juta orang. Dari jumlah tersebut, 1,5 juta guru di antaranya berstatus Aparatur Sipil Negara. Artinya, ada sekitar 1,3 juta guru yang berstatus honorer di seluruh Indonesia.
Pahlawan tanpa tanda jasa
Listiyono menyatakan momen HGN sejatinya bentuk apresiasi terhadap para guru yang telah mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun demikian, ia meyakini jasa para guru tak bisa dibayar dengan apapun.
“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bukan berarti tidak ada penghargaan apapun untuk guru. Justru, tidak ada penghargaan yang sepadan untuk membayar jasa guru,” kata Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ilmu Budaya Unair itu.
Satu poin yang menurut Listiyono tak terbayarkan adalah pengorbanan para guru. Mereka siap mewakafkan hidupnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga, aspek material tak bisa digunakan untuk mengukur kinerja guru.
Anggaran pendidikan belum memadai
Terpisah, Kepala Balitbang dan Pengabdian Masyarakat Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sumardiansyah Perdana Kusuma mengatakan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan daerah belum peduli terhadap pendidikan. Dalam diskusi daring bertajuk Problematika Guru dalam Pendidikan Berkualitas dan Inklusif pada 22 November 2023, ia menjabarkan porsi APBN untuk pendidikan.
Adapun alokasi APBN untuk sektor pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan hanya Rp 92 triliun dari total Rp 612 triliun. Sedangkan alokasi anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama hanya Rp 69 triliun.
Menurut Sumardiansyah, alokasi ideal untuk anggaran pendidikan adalah 20 persen dari APBN. Anggaran tersebut dapat diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan seperti penyediaan pendidikan gratis, kesejahteraan guru, serta beasiswa bagi peserta didik.
Pilihan Editor: Cerita Guru Peraih Apresiasi GTK 2023 yang Mengajar di Daerah 3T
