TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP mengumumkan penyesuaian batas waktu pencarian Letter of Acceptance (LoA) bagi calon pelamar. Per November 2023, LPDP menetapkan batas waktu pencarian LoA menjadi 18 bulan. Pengumuman ini disampaikan oleh LPDP melalui akun Instagram-nya pada Rabu, 27 Desember 2023.
Sebelumnya, batas waktu pencarian yang ditentukan LPDP adalah 24 bulan. Hal ini karena kondisi pandemi Covid-19 yang dinilai sudah mereda. Artinya, pelbagai kegiatan kampus baik di dalam dan luar negeri telah normal kembali.
Mengenal apa itu LoA
LoA adalah salah satu berkas yang biasanya digunakan ketika hendak mengajukan beasiswa LPDP. Akan tetapi, calon pelamar juga dapat mendaftar Beasiswa LPDP tanpa memiliki LoA. Setidaknya terdapat dua jenis LoA, yakni Unconditional dan Conditional.
LoA Unconditional berupa surat pernyataan bahwa seseorang telah diterima tanpa syarat di sebuah perguruan tinggi. Artinya, ia hanya perlu melakukan registrasi ulang. Informasi yang harus tercantum di dalam LoA Unconditional seperti program studi, durasi studi, awal perkuliahan, informasi registrasi ulang, hingga pembayaran, dan informasi lain yang dibutuhkan.
Jika menggunakan LoA Unconditional, ada sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh LPDP, antara lain:
1. Perguruan tinggi dan program studi harus
sesuai dengan pilihan pada aplikasi
pendaftaran
2. Intake studi harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan LPDP terkait waktu perkuliahan paling cepat yang diizinkan
3. Jika intake perkuliahan di LoA Unconditional yang diunggah tak sesuai dengan ketentuan, maka pendaftar wajib melampirkan surat penundaan dari perguruan tinggi yang menerbitkan LoA
4. Jika pendaftar mengunggah LoA
Unconditional yang tak sesuai ketentuan , maka dianggap tidak memenuhi
kriteria.
Berbeda lagi pada LoA Conditional. Berkas ini berupa surat yang menyatakan seseorang telah diterima di sebuah perguruan tinggi dengan beberapa persyaratan. Artinya, kandidat tersebut belum sepenuhnya diterima, karena belum memenuhi beberapa persyaratan.
Pilihan Editor: Malaysia Disebut Protes Soal Bahasa Indonesia Jadi Bahasa Resmi UNESCO, Ini Kata Kemendikbud
