TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengkaji penghentian kucuran dana APBN untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sementara waktu. Pertimbangannya agar 20 persen porsi dana pendidikan per tahun dapat dimaksimalkan untuk membenahi riset dan pengembangan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Istana Kepresidenan pada Selasa, 16 Januari 2024.
"Kemarin juga sudah kami tinjau apa harus diteruskan LPDP itu, dengan jumlah yang sekarang sudah hampir Rp140 triliun itu. Kemungkinan akan kita setop dulu," katanya, dikutip dari Antara.
Muhadjir menuturkan bahwa setiap tahun, pemerintah mengalokasikan rata-rata Rp 20 triliun dari 20 persen alokasi dana pendidikan. Sampai kini, telah terkumpul hampir Rp 140 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso enggan berkomentar. "Di luar kewenangan kami untuk mengonfirmasi," katanya kepada Tempo pada Rabu, 17 Januari.
Menjawab rasio lulusan S2 dan S3 yang rendah
Presiden Joko Widodo dalam Forum Rektor Indonesia pada Senin, 15 Januari di Surabaya menyebut bahwa persentase lulusan S2 dan S3 hanya 0,45 persen dari jumlah populasi produktif Indonesia. Ia menginginkan agar porsi anggaran pendidikan diperbesar, termasuk untuk anggaran riset.
"Dana pendidikan kan 20 persen, otomatis setiap tahun naik. Kalau APBN-nya naik, otomatis menteri pendidikan atau menteri yang mengurusi pendidikan itu, tidur pun sudah naik otomatis anggarannya dan itu harus ditingkatkan efisiensinya," ujar Muhadjir.
Eks Menteri Pendidikan RI periode 2016-2029 itu menambahkan, opsi ini membawa harapan agar 20 persen anggaran pendidikan bisa digunakan sepenuhnya untuk membenahi ketimpangan rasio. Termasuk di antaranya melalui anggaran riset dan pengembangan. "Alokasi anggaran untuk riset dinaikkan, termasuk alokasi biaya beasiswa, termasuk pendidikan untuk ke perguruan tinggi, diploma, S1, S2, S3 bisa ditingkatkan," ujarnya.
Meskipun demikian, Muhadjir memastikan bahwa jalannya program LPDP tidak akan berhenti. Asalkan dana yang kini terhimpun diinvestasikan oleh pengelola ke berbagai instrumen yang lebih menguntungkan. "Kemarin saya kan sebagai Ketua Dewan Penyantun LPDP, itu sudah disepakati. Termasuk kita harus sudah mulai berani berinvestasi di sektor-sektor yang agak berisiko, tetapi juga menguntungkan."
Pilihan Editor: Tak Ada Perguruan Tinggi Indonesia yang Masuk Top 100 Dunia, Jokowi Ajak Kampus Lakukan Ini
