Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wacana Dana LPDP Disetop, Ini Kata Kemendikbud

Reporter

Editor

Devy Ernis

image-gnews
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Ir. Nizam. dikti.kemdikbud.go.id
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Prof. Ir. Nizam. dikti.kemdikbud.go.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan membahas optimalisasi dana abadi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk beasiswa dan riset. "Baru akan dibahas dengan LPDP. Membahas optimasi pendanaan LPDP untuk beasiswa dan riset," kata Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam kepada Tempo pada Kamis, 18 Januari 2024.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut, pemerintah mengkaji penghentian sementara dana abadi LPDP dari APBN. Pertimbangan dari wacana ini adalah optimalisasi 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN untuk membenahi riset dan pengembangan.

"Kemarin juga sudah kami tinjau apa harus diteruskan LPDP itu, dengan jumlah yang sekarang sudah hampir Rp 140 triliun itu. Kemungkinan akan kita setop dulu," ujar Muhadjir di Istana Kepresidenan pada Selasa, 16 Januari 2024.

Opsi tersebut menjadi jawaban atas arahan Presiden Jokowi untuk mengembangkan riset dan mendongkrak jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa rasio lulusan pascasarjana Indonesia masih minim, kalah dibanding negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Angkanya hanya mencapai 0,45 persen dari jumlah populasi produktif Indonesia.

"Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali," kata Jokowi dalam Forum Rektor Indonesia pada Senin lalu. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk itu, ia mengatakan bahwa ketimpangan tersebut harus dikejar, salah satunya dengan memperbesar anggaran pendidikan. "Enggak tahu, anggarannya akan dapat dari mana, kita carikan agar S2, S3 terhadap populasi usia produktif betul-betul bisa naik secara drastis," tutur Jokowi.

Namun, ia sadar bahwa butuh biaya yang besar untuk mengejar target itu. "Pembiayaan pendidikan dan riset tetap harus diupayakan seoptimal mungkin."

Adapun ihwal wacana dana LPDP yang mau disetop, Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso enggan berkomentar. "Di luar kewenangan kami untuk mengonfirmasi," katanya kepada Tempo pada Rabu, 17 Januari.

Pilihan Editor: Muhadjir Sebut Kucuran Dana LPDP Kemungkinan Disetop, Ini Respons LPDP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Wahyu Hidayat Luncurkan 1.000 Beasiswa Setiap Tahun Bagi Siswa

9 jam lalu

Pasangan calon wali Kota dan wakil wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin beserta relawan saat safari kampanye. Dok. Pribadi
Wahyu Hidayat Luncurkan 1.000 Beasiswa Setiap Tahun Bagi Siswa

Wahyu Hidayat, calon Wali Kota Malang, berkomitmen memberikan 1.000 beasiswa setiap tahun bagi siswa berprestasi yang kurang mampu, mencakup jenjang pendidikan reguler hingga perguruan tinggi.


Calon Bupati Serang Andika Hazrumy Berencana Tambah Kuota Beasiswa Kuliah

2 hari lalu

Calon Bupati Serang dan calon Wakil Bupati Serang, Andika Hazrumy dan Nanang Supriatna bersama para pendukungnya. Dok. Pribadi
Calon Bupati Serang Andika Hazrumy Berencana Tambah Kuota Beasiswa Kuliah

Beasiswa pendidikan tinggi ini diberikan kepada warga Kabupaten Serang untuk memperkuat SDM atau sumber daya manusia di sektor pendidikan.


Dubes Masaki Yasushi Beri Penghargaan pada Individu dan Perusahaan yang Berjasa pada Hubungan Indonesia Jepang

3 hari lalu

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam acara jumpa wartawan di kantor Kedutaan Besar Jepang, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Dubes Masaki Yasushi Beri Penghargaan pada Individu dan Perusahaan yang Berjasa pada Hubungan Indonesia Jepang

Duta Besar Jepang memutuskan memberi penghargaan kepada tiga individu dan satu kelompok karena berjasa mempererat hubungan Indonesia Jepang


Kementerian Pendidikan Naikkan Penghasilan Dosen

3 hari lalu

Wakil ketua KPK, Nurul Gufron bersama Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Abdul Haris (tengah) dan Sekretaris Direktorat Jenderal Dikti Ristek, Tjitjik Srie Tjahjandarie, memberikan keterangan usai KPK melakukan inspeksi mendadak (sidak) soal penerimaan mahasiswa baru (PMB), di Gedung D Kemendikbudristek, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024. Sidak ini dilakukan menyusul aduan masyarakat soal dugaan suap gratifikasi dari tindak pidana korupsi dan kecurangan pada seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kementerian Pendidikan Naikkan Penghasilan Dosen

Kementerian Pendidikan terbitkan aturan baru tentang karier dan penghasilan dosen. Selain gaji, dosen juga menerima tunjangan profesi dan kehormatan.


Kemenko Perekonomian Harap Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Program Kartu Prakerja

3 hari lalu

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi (kanan) Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Wahyu Widada, dan Jaksa Agung Muda Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono dalam acara Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Tim Pelaksana kepada Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. Pemerintah akan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp 4,8 triliun untuk program Kartu Prakerja pada 2024. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan lebih dari sejuta peserta tambahan untuk program tersebut. TEMPO/Tony Hartawan
Kemenko Perekonomian Harap Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Program Kartu Prakerja

Kemenko Perekonomian berharap program Kartu Prakerja berlanjut di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.


Nadiem Makarim: Indonesia Telah Lakukan Transformasi Besar dalam Sistem Pendidikan

4 hari lalu

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam gelaran Gateways Study Visit Indonesia (GSVI) 2024 di Denpasar, Rabu 2 Oktober 2024. ANTARA/HO-GSVI 2024
Nadiem Makarim: Indonesia Telah Lakukan Transformasi Besar dalam Sistem Pendidikan

Nadiem Makarim, menyatakan bahwa transformasi pendidikan dalam payung "Merdeka Belajar" telah menjadi kunci meningkatnya kualitas pendidikan


Menpora Dito Ariotedjo: Pemerintah Sediakan Beasiswa Penuh bagi Atlet hingga S2 dan S3

4 hari lalu

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dalam acara pemberian penghargaan pada insan olahraga berprestasi di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat, Rabu, 2 November 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Menpora Dito Ariotedjo: Pemerintah Sediakan Beasiswa Penuh bagi Atlet hingga S2 dan S3

Menpora Dito Ariotedjo mengatakan tengah membuat terobosan dalam mengupayakan pendidikan lanjutan bagi para atlet hingga jenjang S2 dan S3.


UNICEF dan UNESCO Apresiasi Penggunaan Teknologi dalam Merdeka Belajar

4 hari lalu

Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
UNICEF dan UNESCO Apresiasi Penggunaan Teknologi dalam Merdeka Belajar

Transformasi pendidikan berbasis teknologi dalam program Merdeka Belajar diapresiasi oleh delegasi UNICEF dan UNESCO dalam acara Gateways Study Visit.


ITB Disorot Akibat Wajibkan Kerja Paruh Waktu Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa UKT, Profil Rektor ITB Reini Wirahadikusumah

6 hari lalu

Rektor ITB Prof Reini Wirahadikusumah, Ph.D. (ANTARA/HODok Humas ITB)
ITB Disorot Akibat Wajibkan Kerja Paruh Waktu Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa UKT, Profil Rektor ITB Reini Wirahadikusumah

ITB mewajibkan mahasiswa penerima beasiswa UKT kerja paruh waktu untuk kampus. Berikut profil Rektor ITB Reini Wirahadikusumah.


Polemik Wajib Kerja Mahasiswa ITB di Kampus, Alumni Minta Transparansi Perjanjian

7 hari lalu

Mahasiswa ITB berorasi di depan Gedung   Rektorat terkait isu kewajiban kerja paruh waktu bagi mahasiswa calon dan penerima beasiswa keringanan uang kuliah, Kamis, 26 September 2024. TEMPO/Anwar Siswadi
Polemik Wajib Kerja Mahasiswa ITB di Kampus, Alumni Minta Transparansi Perjanjian

Ikatan Alumni meminta ITB melakukan sosialisasi tentang kerja paruh waktu di kalangan mahasiswa dan transparan dalam perjanjian penerima beasiswa.