Kata Pegiat Lingkungan soal Komitmen Capres 2024 untuk Nol Deforestasi Transisi Energi

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok pegiat lingkungan menilai komitmen capres dan cawapres 2024 untuk nol deforestasi transisi energi di Indonesia patut dipertanyakan. Ketiga pasangan calon pilpres 2024 itu terlihat masih teoritis dan normatif, sebab belum berlandaskan fakta-fakta di lapangan.

Pandangan itu disampaikan oleh tiga organisasi lingkungan yang terdiri dari Traction Energy Asia, Trend Asia dan Forest Watch Indonesia (FWI). Ketiga organisasi ini telah menggelar diskusi bersama perwakilan tim pemenangan nasional capres dan cawapres 2024 dan didapatkan kesimpulan bahwa belum tergambar komitmen yang jelas untuk nol deforestasi transisi energi.

Diskusi tersebut digelar pada 10 Januari 2024 secara daring yang membahas transisi energi dari bioenergi. Manager Kampanye, Advokasi dan Media FWI Anggi Putra Prayoga menjelaskan perlu ada tata kelola hutan dan lahan dalam pengembangan bioenergi dan nol deforestasi transisi energi.

Anggi berpendapat, salah satu gagasan dari paslon capres dan cawapres 2024 tidak jelas dan tidak memiliki komitmen untuk nol deforestasi dalam transisi energi. Sebab, FWI mencatat masih ada keinginan untuk menggunakan bioenergi namun dalam pijakan yang keliru.

"Seharusnya dalam menghadapi sejumlah tantangan selama transisi energi, disarankan agar komitmen lebih difokuskan pada evaluasi dan audit kinerja proyek transisi energi," kata Anggi dari keterangan yang diterima Tempo, Sabtu 20 Januari 2024.

Anggi berpendapat mengandalkan bioenergi atau biofuel untuk sumber energi terbarukan bakal memperparah dari terjadinya deforestasi serta kerusakan lingkungan. Menurt dia, salah satu cara untuk menunjukkan komitmen nol deforestasi adalah dengan mengevaluasi tata kelola energi, hutan dan lahan yang sedang dijalankan. Jika fakta di lapangan menunjukkan adanya deforestasi dari penghasil biofuel, maka penting untuk dievaluasi.

Langkah evaluasi dan audit ini dikatakan Anggi sebagai bentuk komitmen pemerintah yang tujuannya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good governance. "Dari ketiga paslon dalam diskusi ini, dapat disimpulkan bahwa mereka belum mampu menunjukkan komitmen nol deforestasi transisi energi. Janji dan tanggapan mereka terlihat masih teoritis dan normatif, belum dilandaskan pada fakta-fakta di lapangan," ujar Anggi.

Anggi menegaskan ketiga paslon juga tidak menggambarkan secara detail persoalan lingkungan dan transisi energi yang terjadi di Indonesia. Bahkan sejauh ini pembangunan kebun energi masih dilakukan dengan merusak hutan alam.

"Tantangan yang dihadapi selama proses transisi energi membutuhkan komitmen yang lebih kuat dalam evaluasi dan audit kinerja. Penting dilakukan tata kelola yang baik dan penegakan hukum untuk menjadi pijakan utama," kata Anggi.

Lebih lanjut, Anggi berharap seharusnya seluruh paslon memiliki komitmen nol deforestasi transisi energi, misalnya dengan memastikan proses transisi energi tidak merugikan lingkungan dan masyarakat adat di wilayah tersebut.

Pilihan Editor: 4 Daerah dengan Hutan Paling Menyusut di Indonesia