TEMPO.CO, Jakarta - Debat cawapres 2024 kedua di Senayan, Jakarta, dinilai Greenpeace hanya janji semata. Persoalan masyarakat adat yang dibahas oleh pasangan calon atau paslon tak lebih dari sekadar retorika.
"Ketiga cawapres berjanji melindungi masyarakat adat dan wilayah adat, termasuk dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Janji semacam ini selalu disampaikan dari pemilu ke pemilu," kata Kepala Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, dari keterangan yang diterima Tempo, Senin, 22 Januari 2024.
Leonard berpendapat bahwa kondisi politik di Indonesia menyebabkan masyarakat adat hanya sebagai jualan padat saat pemilu. Selain itu, melindungi masyarakat adat tak lebih dari sekadar retorika, sebab tidak kunjung dicabutnya Undang Undang Cipta Kerja dan menghentikan PSN yang merampas wilayah masyarakat adat.
Debat cawapres 2024 itu, dikatakan Leonard, hanya akan jadi omong kosong bila ruang masyarakat adat terus tergerus akibat pembukaan lahan dan deforestasi. Merujuk pada data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Leonard mencatat telah terjadi deforestasi mencapai 3,1 juta hektare sepanjang tahun 2015 hingga 2022.
Lebih lanjut, Leonard berpendapat bahwa deforestasi terencana juga mengancam hutan alam Papua yang kini tersisa 34 juta hektare per tahun 2022. Bahkan telah ada sebanyak 72 surat keputusan pelepasan kawasan hutan di Papua yang dibuat Menteri Kehutanan sepanjang tahun 1992 hingga 2019.
"Watak ekonomi ekstraktif pemerintah selama ini telah memicu banyak masalah, mulai dari ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah, lalu melahirkan pelbagai konflik agraria dengan merampas hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hingga masyarakat pesisir," ujar Leonard.
Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Politik Greenpeace Indonesia, Khalisah Khalid mengatakan perspektif para kandidat cawapres dalam membahas isu lingkungan hidup dan sumber daya alam masih banyak bias.
Khalisah turut mencatat pelbagai masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia, salah satunya dengan pelepasan kawasan hutan seluas 1,5 juta hektare, yang mana 1,1 juta hektare di antaranya adalah hutan alam dan gambut. Akibatnya kebakaran hutan dan lahan gambut masih terjadi setiap tahunnya.
"2023 saja angka kebakaran lahan dan hutan mencapai 1,16 juta hektare, tapi sayangnya ini luput dari pembahasan debat cawapres. Mereka juga tidak menyinggung masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang tempat tinggalnya rentan tenggelam karena kenaikan permukaan air," ujar Khalisah.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
