TEMPO.CO, Bandung - Ratusan mahasiswa, dosen, dan guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) berkumpul untuk menyampaikan Petisi Bumi Siliwangi, Senin pagi, 5 Februari 2024. Seperti yang juga terjadi di sebagian kampus lain di Tanah Air, mereka menyuarakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan dan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini.
"Kami sivitas akademika UPI mendesak Presiden Republik Indonesia agar mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakan dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024," kata dosen Cecep Darmawan yang memulai isi petisi.
Poin berikutnya disampaikan secara bergantian oleh guru besar, dosen, dan mahasiswa. Mereka berkumpul di depan eks bangunan bersejarah Villa Isola yang digunakan sebagai Gedung Rektorat UPI.
Sivitas akademika UPI juga meminta Presiden Jokowi agar bersikap dan bertindak sebagai negarawan yang menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika kebangsaan berdasarkan Pancasila. Jokowi juga diminta mengingat kembali sumpah dan janjinya sebagai Presiden sebagaimana amanat UUD 1945.
Seluruh lembaga negara dan para pejabat publik ikut diminta berkomitmen untuk menegakkan etika kehidupan berbangsa sesuai Ketetapan MPR. Pejabat publik juga Presiden RI didesak untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan fasilitas serta sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis saat kampanye pemilu.
Mereka pun mengajak masyarakat untuk mengawasi Pemilu 2024 secara berkeadilan dan berintegritas sebagai wujud pendidikan politik kebangsaan. Sivitas akademika UPI menyatakan, rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi telah ditampilkan pejabat publik tanpa rasa malu.
Anggota Majelis Wali Amanat UPI As'ad Syamsul Arifin mengatakan, petisi bukan gerakan politik melainkan gerakan moral. Selain itu juga bagian dari kebebasan mimbar akademika. "Yang terjadi sekarang adalah pelanggaran nepotisme, yang kedua adalah keberpihakan," katanya saat orasi.
Tindakan cawe-cawe dalam Pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan fasilitas negara, dan politisasi bantuan sosial atau bansos untuk kepentingan elektoral serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik, dinilai menjadi degradasi nilai, moral, dan etika kebangsaan.
Sivitas Akademika UPI menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang menyatakan berpihak dan terlibat dalam kampanye politik Pemilu 2024. Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memberikan ekses buruk terhadap penyelenggaraan pemilu, meningkatkan ketidak percayaan masyarakat.
Pilihan Editor: BMKG Jelaskan Sebab Gempa Magnitudo Kecil yang Guncang Kuat Cianjur
