TEMPO.CO, Jakarta - Komunitas Guru Besar dan Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) merumuskan Deklarasi Akademik dalam waktu kurang sepekan. Revisi naskah dilakukan sampai 14 kali hingga dilaporkan ke Rektor ITB Reini D. Wirahadikusumah sebelum deklarasi pada Senin sore, 5 Februari 2024 di selasar dalam gedung Sasana Budaya Ganesha. “Itu etika kita. Kalau ada apa-apa kan pemimpin yang kena jadi harus lapor dulu,” kata Yazid Bindar, guru besar dari Fakultas Teknik Industri ITB seusai deklarasi.
Menurut Yazid, pembahasan soal Deklarasi Akademik yang menyoroti ketimpangan dan kemunduran demokrasi pada proses Pemilihan Presiden 2024 ini sudah dimulai sepekan sebelumnya. Tim perumus masalah mengusulkan deklarasi itu ke Senat Akademik ITB lalu ke organisasi Forum Guru Besar untuk dibahas. “Luar biasa pembahasannya,” ujar dia.
Pembahasan di Forum Guru Besar (FGB) ITB berjalan alot. Guru besar ITB Yasraf Amir Piliang mengatakan, forum membuat menyepakati sejumlah persyaratan. Antara lain, jika sekian persen anggota FGB menyatakan tidak setuju, maka deklarasi dinyatakan oleh anggota tanpa mengatas namakan FGB. Dalam voting secara daring yang dilakukan sehari sebelum deklarasi, menurut Yasraf, sekitar 160-an dari 250-an anggota FGB memberikan suara. “Pendukung deklarasi kita juga surprise, ada 61 persen,” katanya.
Meskipun menang, hasil voting itu tidak memenuhi syarat batas persentase dukungan yang ditetapkan FGB. Akhirnya para deklarator memakai nama komunitas. “Kita berharapnya institusi (FGB) mendukung kita,” ujar Yasraf. Selain itu mereka juga berusaha merangkul lembaga-lembaga yang ada di ITB. “Kita mengajak Senat Akademik, Majelis Wali Amanat, dan Rektor, tapi kita kan tidak bisa memaksa.”
Menurut Yasraf, masyarakat menunggu sikap ITB. “Banyak teman yang tanya ITB kok diam saja,” katanya. Karena itu, setelah rumusan selesai, hasilnya dideklarasikan pada Senin sore, 5 Februari 2024. Yasraf mendengar kabar soal adanya tekanan untuk tidak menggelar acara deklarasi itu. Yazid Bindar juga mengakui ada pihak-pihak yang menolak rencana deklarasi itu. “Ada orang-orang yang mengatakan (deklarasi) ini tidak perlu. Mereka dari luar dan dalam ITB,” ujarnya.
Deklarasi Akademik oleh Komunitas Guru Besar dan Dosen ITB memuat 9 poin. Mulai dari soal Pemilu Presiden yang harus jujur, adil, damai, serta pemimpin agar menegakkan aturan hukum dan etika publik untuk membangun demokrasi yang berkualitas. "Mendukung pemimpin dan pihak-pihak yang terlibat untuk menjunjung sikap netral dan non-partisan dalam proses demokrasi yang berada di atas semua kelompok dan golongan," kata Nedina Sari, dosen yang membacakan Deklarasi Akademik ITB.
ANWAR SISWADI
