TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Aliansi Masyarakat Adat atau AMAN, Muhammad Arman, mengatakan bagi masyarakat adat, Pemilu 2024 adalah instrument demokrasi paling penting yang menentukan masa depan masyarakat adat.
Namun, kata Arman, riuhnya pembicaraan pencalonan presiden dan wakil presiden tak dirasakan masyarakat adat, meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menghadirkan sesi debat calon presiden (capres) dan wakil presiden untuk tema khusus masyarakat adat.
"Politik menjelang pemilu hanya berkutat pada pembahasan isu-isu politik yang amat
jauh dari kepentingan masyarakat adat," kata Arman kepada Tempo, Kamis, 8 Februari 2024.
Menurut dia, tidak terlihat agenda masyarakat adat diperbincangkan dan diperdebatkan secara serius. Arman menyebutkan sebagian besar menganggap semua hal tersebut sebagai normalitas dalam politik elektoral tanpa secara kritis mendalami sesungguhnya demokrasi seperti apa yang sedang berjalan.
"Sejauh mana semua ini justru berdampak buruk bagi segala upaya kita mendorong demokrasi yang berkedaulatan rakyat? Masyarakat Adat hanya menjadi penonton di tengah elite yang hanya sibuk dengan urusan utak-atik formasi politik, namun abai
terhadap agenda kerakyatan," kata dia.
Arman mengatakan hampir semua pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 berkomitmen terhadap agenda penegakan hukum dan perbaikan orientasi pembangunan. Namun, tidak semua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki komitmen yang kuat terhadap agenda pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak masyarakat adat dalam visi dan misi.
Menurut Arman, berdasarkan analisa dari AMAN, menunjukkan bahwa hanya pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar serta pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang memiliki komitmen terhadap masyarakat adat dalam visi dan misinya.
Sementara, tidak ada satu pun komitmen terkait masyarakat adat dalam visi-misi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. "Isu masyarakat adat yang tercantum di dalam visi-misi dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden masih belum menjawab masalah mendasar masyarakat adat," kata Arman.
Visi misi pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kata dia, misalnya masih mendasarkan komitmen terhadap masyarakat adat pada proses pembangunan dan ekonomi, mulai dari memperkuat perlindungan masyarakat adat terhadap kebutuhan dasarnya, penyederhanaan proses legal-formal pendaftaran tanah masyarakat adat, integrasi peta wilayah adat dalam rencana tata ruang hingga partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan.
Begitu pula pada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, kata dia, yang menampilkan komitmen minimalis terhadap masyarakat adat yang hanya berkaitan dengan pengakuan hutan, tanah dan sumber daya lainnya untuk menyejahterakan masyarakat adat.
Catatan AMAN terkait visi misi calon presiden untuk masyarakat adat.
1. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar
- Memperkuat perlindungan masyarakat adat terhadap kebutuhan dasar mencakup air bersih, pangan, pendidikan dan fasilitas kesehatan.
- Penyederhanaan proses administrasi pengakuan legal-formal dan pendaftaran tanah masyarakat adat
- Integrasi peta wilayah adat ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di level nasional hingga kabupaten/kota
- Keterlibatan secara bermakna masyarakat adat dalam pembangunan
- Menjalankan paradigma pembangunan berlandaskan kearifan lokal
2. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
- Tidak ditemukan kata kunci masyarakat adat dalam visi misi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka
3. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD
- Pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat.
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
