TEMPO.CO, Jakarta - Saat banyak wilayah di Indonesia dilanda bencana banjir, bahkan banjir bandang dan tanah longsor, pemerintah telah menggelar rapat koordinasi khusus penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, digelar di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kamis, 14 Maret 2024.
"Baru saja kami melakukan rapat koordinasi khusus untuk mengantisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kami sampaikan bahwa sesuai dengan prediksi BMKG, el nino masih terjadi pada 2024 ini," kata Hadi dalam konferensi pers usai rapat tersebut.
Hadir dalam rapat itu Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono Prawiraatmaja. Rapat hari ini bersamaan antara lain dengan warga Pesisir Selatan di Sumatera Barat atau warga di sejumlah kota di pesisir utara Jawa Tengah yang masih berjibaku dengan bencana banjir.
Hadi mengungkap rapat berbasis analisis BMKG bahwa masih ada fenomena el nino (yang biasanya membawa kekeringan di wilayah Indonesia) pada tahun ini. Pada Mei-Juli diprediksi el nino masih netral. El nino diperkirakan baru akan berakhir pada akhir 2024, ketika memasuki kembali periode musim hujan.
Hadi menyebutkan, adanya el nino membuka potensi kebakaran hutan dan lahan. Antisipasi antara lain disiapkan pemerintah di Nusa Tenggara pada Mei nanti. Sedangkan Juli, Agustus, September perhatiannya tertuju ke wilayah Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. "Namun untuk Jawa, Bali, dan Nusa tenggara, April ini sudah akan terjadi kekeringan," kata Hadi.
Untuk mengantisipasi terjadinya kekeringan penyebab kebakaran hutan dan lahan, Hadi menyebutkan bakal mengerahkan TNI/Polri, kepala daerah, dan masyarakat untuk bahu membahu dalam mitigasi. Termasuk menyiapkan pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan mulai Maret. "Kami sudah antisipasi sampai dengan September," ucapnya.
Menurut Hadi, pemerintah telah memiliki data daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Proses pemantauan diaku sudah dilakukan untuk memastikan lahan gambut tetap dalam kondisi basah. Disusul tim akan turun ke daerah rawan sehabis lebaran nanti. "Kami sudah melakukan koordinasi untuk tetap menjaga kondisi basah gambut tersebut dengan melihat TMA, tinggi muka air, di seluruh wilayah gambut. Jangan sampai kering."
Sebelumnya, kebakaran hutan dan lahan tercatat kembali meluas pada tahun lalu. KLHK sempat memutakhirkan data SiPongi, sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan yang mereka kelola. Luas indikatif kebakaran hutan dan lahan per Desember 2023 menembus angka 1,16 juta hektare, hampir setara dengan 18 kali luas wilayah DKI Jakarta.
Angka itu bertambah dibandingkan Oktober 2023 yang 994,3 ribu hektare. Kalimantan Selatan menjadi provinsi dengan kebakaran hutan dan lahan terluas sepanjang 2023, yakni mencapai 190,39 ribu hektare.
Pilihan Editor: Ilmuwan di Cina Kembangkan Chip Otak Seperti Neuralink, Sudah Diuji di Ikan Zebra
