TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum adat Universitas Airlangga Joeni Arianto Kurniawan menyoroti langkah Otoritas Ibu Kota Nusantara dalam menangani masyarakat adat. Selain akan memberikan apa yang mereka sebut "ganti untung", otorita juga menawarkan relokasi lahan kepada masyarakat yang terkena penggusuran imbas pembangunan IKN.
Kabar terbaru, otorita IKN juga melayangkan surat kepada warga Pemaluan, Kalimantan Timur, untuk membongkar bangunan miliknya karena tidak sesuai Tata Ruang Wilayah Pembangunan IKN, dengan tenggat 6 Oktober 2023.
Joeni menilai aturan hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung masyarakat adat, terutama dalam kasus IKN. “Undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk IKN, memang mengharuskan pemilik tanah untuk melepaskan hak mereka demi pembangunan untuk kepentingan umum,” ujar Joeni melalui keterangan tertulis, Senin, 18 Maret 2024.
Meskipun Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyediakan kerangka kerja untuk pengambilalihan tanah, kata Joeni, masyarakat adat sering kali berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.
Joeni menjelaskan, secara konstitusional, Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak tradisional mereka. Namun, hingga saat ini belum ada undang-undang yang bisa berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat adat dalam akar permasalahan kasus penggusuran ini.
Baca Juga:
Masyarakat adat, kata Joeni, tidak dapat dengan mudah menggantikan tanah mereka dengan uang atau properti lain karena hubungan spiritual yang mereka miliki dengan tanah kelahiran mereka. Joni menambahkan bahwa kompensasi yang layak harus mempertimbangkan nilai-nilai ini, bukan hanya nilai pasar tanah.
“Ketika kita berbicara tentang masyarakat adat, kita harus memahami bahwa mereka tidak dapat dengan mudah pindah atau menjual tanah mereka seperti orang lain. Mereka memiliki gaya hidup yang berbeda, yang sangat bergantung pada alam dan tradisi mereka,” ucap Joeni.
Joeni menekankan pentingnya pemahaman negara terhadap nilai-nilai unik yang dipegang oleh masyarakat adat. “Masyarakat adat memiliki hubungan spiritual dengan tanah mereka yang tidak bisa diukur dengan nilai material. Sehingga, negara harus memperhatikan hal ini saat membuat kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.”
Ada urgensi untuk mengadopsi standar internasional dalam perlindungan hak masyarakat adat. Menurut Joeni, Indonesia sebagai penandatangan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNRIP) harus merujuk pada dua prinsip UNRIP dalam menjamin Hak Masyarakat Adat.
Salah satu prinsip utama dari deklarasi itu adalah Free Prior Informed Consent (FPIC), yang menuntut agar masyarakat adat diberikan informasi lengkap dan dimintai persetujuan mereka sebelum proyek yang mempengaruhi wilayah mereka dilaksanakan. Selain itu, juga prinsip partisipatif, termasuk dalam proyek IKN ini.
Pakar Hukum Adat UNAIR itu juga menekankan bahwa regulasi yang dibuat harus menjamin hak-hak masyarakat adat dalam mempertahankan pola hidup mereka. Dalam hal ini, pemenuhan tersebut harus merujuk pada International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) sebagai instrumen hukum internasional.
Joeni menambahkan, pembangunan IKN seharusnya tidak memarjinalkan masyarakat adat. “Perlu dibuat regulasi, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah, yang menjamin bahwa pembangunan IKN tidak mengorbankan masyarakat marjinal, termasuk masyarakat adat. Yang mana hal ini sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), bahwa pembangunan harus dilakukan tanpa meninggalkan siapapun, termasuk masyarakat adat,” tambahnya.
