TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair), Sri Herianingrum, mengingatkan pemerintah soal pentingnya antisipasi dampak perkembangan kecerdasan buatan alias AI. Teknologi robot mulai menggerus berbagai jenis pekerjaan, terutama yang hanya membutuhkan keterampilan rendah.
“Pekerjaan skill rendah yang bisa dilakukan otomatis dengan robot akan mengurangi jumlah tenaga kerja pula. Contohnya, pekerjaan di sektor jasa, terutama yang melibatkan tugas-tugas rutin dan repetitif atau berulang,” ujar Sri melalui keterangan tertulis, Selasa, 23 April 2024.
Merujuk kajian Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF), AI bisa melebarkan ketimpangan di sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 40 persen dari jumlah pekerjaan saat ini berpotensi tergantikan oleh AI.
Di dunia perbankan, Sri memberi contoh lain, AI juga bisa menggantikan tugas-tugas administratif dan layanan pelanggan. Artinya jumlah pekerja dari layanan tersebut juga bakal berkurang.
Dosen fakultas ekonomi dan bisnis Unair itu mengakui bahwa adopsi AI dapat meningkatkan produktivitas bisnis secara keseluruhan. Teknologi pintar juga perlahan menggeser struktur pasar ke arah korporasi yang lebih mengandalkan modal dan teknologi atau capital intensive.
“Hal ini dapat mengarah pada peningkatan kesenjangan antara perusahaan besar dan keci, serta menengah,” tutur Sri. Pekerja dengan skill rendah, ujar dia, semakin sulit mencari kerja.
Sri meminta pemerintah memastikan adopsi AI tidak menghambat langkah angkatan kerja baru. Penerapan AI, dia meneruskan, seharusnya sejalan dengan upaya untuk menyeimbangkan produktivitas yang tinggi dengan kesejahteraan tenaga kerja.
Pemerintah didorong memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan. “Untuk mempersiapkan tenaga kerja saat menghadapi perubahan dalam pasar kerja yang disebabkan oleh kemajuan AI,” ujar Sri.
Pilihan Editor: Persenjataan Komplet Militer Iran, Punya Rudal Balistik hingga Drone Tempur
