Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Guru Besar UI untuk Arah Revisi UU Konservasi: Jangan Asal Pemanfaatan

image-gnews
Petugas membawa barang bukti satwa saat ungkap kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 26 Agustus 2022. Polda Jawa Timur menangkap lima tersangka  atas kasus dugaan memperniagakan satwa-satwa dilindungi secara ilegal dan mengamankan barang bukti satwa burung sebanyak 291 ekor, satwa mamalia sebanyak 11 ekor dan satwa reptil sebanyak dua ekor. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Petugas membawa barang bukti satwa saat ungkap kasus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Jumat 26 Agustus 2022. Polda Jawa Timur menangkap lima tersangka atas kasus dugaan memperniagakan satwa-satwa dilindungi secara ilegal dan mengamankan barang bukti satwa burung sebanyak 291 ekor, satwa mamalia sebanyak 11 ekor dan satwa reptil sebanyak dua ekor. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Guru Besar Bidang Biologi Konservasi di Universitas Indonesia (UI), Jatna Supriatna, menyatakan sudah empat kali mengikuti rapat dengar pendapat  di Gedung DPR membahas Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Beberapa catatan untuk Revisi UU Konservasi tersebut dibeberkannya berikut ini.

Pertama-tama, Jatna mengungkap harapannya agar Revisi UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara langsung tidak lagi pakai definisi dan teori yang hanya diketahui akademisi. "Pengalaman saya setelah 15 tahun bekerja di lembaga internasional, saya ingin sekali UU KSDAHE nanti lebih update," kata Jatna kepada Tempo, Ahad, 26 Mei 2024.

Lalu, Jatna mengungkap bahwa Revisi UU KSDAHE ingin lebih menitikberatkan pemanfaatan dibandingkan pada UU 5/1990. Masalahnya, dia menambahkan, pengkajian konservasi keanekaragaman hayati masih belum banyak disentuh. Padahal, menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam tidak akan berkembang tanpa adanya riset dan kajian, khususnya tentang keragaman genetik.

"Pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik harus diarahkan pada pengaturan akses pada sumber daya genetik itu dan pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatannya, sebagaimana diamanatkan oleh Protokol Nagoya, yang telah disahkan melalui UU Nomor 13 tahun 2011," ucapnya. 

Apabila tidak memungkinkan untuk diatur secara mendetail dalam rancangan undang-undang ini, Jatna menyarankan, dapat diatur pokok-pokoknya saja. Aturan pelaksanaan kemudian dapat didorong untuk diatur dalam peraturan pemerintah, "Atau apabila tidak memungkinkan, dalam undang-undang lain."

Jatna menyebutkan pemanfaatan atau pemanenan dapat diberikan bila dapat dibuktikan bahwa populasi satwa atau tumbuhan yang menjadi obyeknya masuk kategori aman. "Biaya yang timbul untuk memantau populasi oleh ahli independen perlu dibebankan kepada 
pemanen atau penerima manfaat," katanya. 

Harapan berikutnya dari Jatna adalah pengarusutamaan keanekaragaman hayati yang perlu dilakukan ke dalam komitmen lokal seperti Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain, kata Jatna, harus pula masuk ke dalam komitmen global seperti Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) maupun Sustainable Development Goals (SDGs). 

Kebijakan ini harus menjadi prioritas karena Indonesia adalah negara megadiversitas di dunia. Kalau dijumlah, dia memperhitungkan, terrestrial dan marine diversity di Indonesia setara dengan Brasil yang luas daratannya 6 kali lebih luas daripada Indonesia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Bila saat ini dunia sudah mencanangkan zero emission dari berbagai berbagai sektor dengan mengurangi jejak karbon, beberapa tahun ke depan sudah ada pembicaraan akan adanya biodiversity footprint bukan hanya offset," tuturnya.

Nilai keanekaragaman hayati Indonesia, kata Jatna, sangat tinggi dan sudah banyak ahli ekonomi memprediksi GDP Indonesia dari pengembangan keanekaragaman hayati akan naik tajam. Sehingga, menurutnya, nilai biodiversitas akan lebih tinggi dibanding dengan sektor lain dalam investasi lahan per hektare maupun jumlah spesies per ekosistem. 

"Valuasi ekosistem ini masih perlu didorong," katanya sambil menambahkan berkembangnya biodiversity offset dan biodiversity credit. "Tren global I sedang dibahas oleh pengembang dan juga pakar internasional."

Pada bagian lain, Jatna juga mendorong pemerintah daerah dapat membentuk pendanaan abadi untuk kegiatan konservasi sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Didorongnya pula dana seperti Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) khusus konservasi. Pengelolaannya tidak lagi di bawah Kementerian Keuangan, tapi diubah jadi Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK).

Terakhir, Jatna mengusulkan bab atau pasal lebih detail tentang penggunaan teknologi. "Karena jangan sampai monitoring kita ketinggalan padahal teknologi untuk monitoring spesies sudah berkembang sangat canggih," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fahira Idris, beralasan Revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai upaya penyempurnaan dan penampungan kebutuhan hukum masyarakat. Pembahasan revisi aturan konservasi alam itu menjadi satu dari 47 program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2024.

Pilihan Editor: Pesawat Singapore Airlines Korban Tubulensi Ekstrem, Ini Waktu Kejadian, Ketinggian Terbangnya, dan Kecepatan Empasan yang Dialami 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menang di PTUN, Rimba Raya Menunggu Pembatalan Pencabutan Izin KLHK

31 menit lalu

Menang di PTUN, Rimba Raya Menunggu Pembatalan Pencabutan Izin KLHK

Kuasa hukum menyebut KLHK tidak mematuhi perintah PTUN Jakarta untuk membatalkan pencabutan izin PT Rimba Raya Conservation.


KLHK Investigasi Kematian Orangutan di Kalimantan Barat, BKSDA Temukan Luka Akibat Benda Tajam

5 jam lalu

Petugas dari BKSDA Kalimantan Barat bersama Dokter hewan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) mengevakuasi bangkai orangutan (Pongo pygmaeus) berjenis kelamin betina yang mati di kebun masyarakat di Desa Riam Berasap, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Rabu, 10 Juli 2024. Dari hasil nekropsi terhadap bangkai orangutan (Pongo pygmaeus) berjenis kelamin betina yang berusia 19 hingga 20 tahun tersebut ditemukan luka pada bagian punggung bawah dengan lebar 3cm dan kedalaman 7 cm yang diindikasikan terkena benda tajam. ANTARA FOTO/Rizal
KLHK Investigasi Kematian Orangutan di Kalimantan Barat, BKSDA Temukan Luka Akibat Benda Tajam

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat masih menginvestigasi kematian orang utan di Kayong Utara, Kalimantan Barat.


Anoa Masuk Kawasan Tambang di Konawe, KLHK Akan Bangun Koridor Satwa

5 jam lalu

Anoa terekam memasuki kawasan tambang di wilayah Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Antara)
Anoa Masuk Kawasan Tambang di Konawe, KLHK Akan Bangun Koridor Satwa

BKSDA Sulawesi Tenggara sedang berupaya melakukan delineasi habitat khusus buat anoa tersebut.


KIKA Minta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pengangkatan Guru Besar Abal-Abal

9 jam lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
KIKA Minta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pengangkatan Guru Besar Abal-Abal

KIKA berharap Kemendikbudristek dapat menyelesaikan problem pengangkatan guru besar bermasalah, termasuk melibatkan tokoh politik dan kekuasaannya.


Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

12 jam lalu

Petugas pemadam kebakaran melakukan proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut penuturan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta luas TPST zona 2 yang terdampak 2 sampai dengan 3 hektar dan proses pendinginan masih berlangsung hingga malam hari ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Jakarta Ingin Bangun Pulau Sampah di Kepulauan Seribu, KLHK Sarankan Hanya Tampung Residu

Jakarta tidak lagi memiliki lahan untuk dijadikan lokasi pembuangan sampah dalam 10 tahun ke depan.


KIKA Catat Daftar Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik di 2023-2024

12 jam lalu

Ilustrasi jurnal ilmiah. Shutterstock
KIKA Catat Daftar Kasus Pelanggaran Kebebasan Akademik di 2023-2024

Sepanjang 2023 hingga 2024, KIKA mencatat ada 27 jenis kasus pelanggaran kebebasan akademik. Dosen, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil jadi korban.


Perusahaan Konservasi Memenangkan Gugatan atas Pencabutan Izin KLHK

19 jam lalu

Kondisi Pepohonan yang ada di dalam kawasan Hutan Harapan. TEMPO/Syaiful Bukhori
Perusahaan Konservasi Memenangkan Gugatan atas Pencabutan Izin KLHK

Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan pembatalan pencabutan izin restorasi ekosistem atau konservasi PT Rimba Raya Conservation.


Vonis untuk Kapten Kapal Tanker Iran yang Cemari Laut Natuna Utara, KLHK: Tindak Tegas Kapal Asing

1 hari lalu

Kapal MT Arman 114 dan kapal MT S.Tinos saling menempel di Laut Natuna UtaraProvinsi Kepulauan Riau. Dok. Gakkum KLHK
Vonis untuk Kapten Kapal Tanker Iran yang Cemari Laut Natuna Utara, KLHK: Tindak Tegas Kapal Asing

KLHK mengungkap ini adalah vonis ketiga sejak 2021 lalu di Batam untuk kasus dumping limbah B3 di perairan Indonesia.


Koridor Ekologi Jadi Prioritas UU KSDAHE, Ini Contoh Koridor Satwa di Indonesia

1 hari lalu

Papan peringatan jalur perlintasan satwa liar terpasang di sisi Jalan Samboja-Sepaku yang masuk ke dalam koridor satwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin, 14 Maret 2022. Pada koridor satwa IKN Nusantara direncanakan akan dibangun underpass dan flyover sebagai perlintasan satwa liar. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Koridor Ekologi Jadi Prioritas UU KSDAHE, Ini Contoh Koridor Satwa di Indonesia

KLHK menegaskan koridor satwa penting sebagai upaya perlindungan satwa lia sehingga UU KSDAHE perlu mengatur koridor ekologi. Bagaimana wujudnya?


Aliansi Akademisi Desak Pemerintah Cabut Gelar Guru Besar yang Terbukti Gunakan Cara Curang

1 hari lalu

Para politikus dan dosen berlomba mendapatkan guru besar dan profesor. Mereka melakukannya dengan cara culas: memakai jurnal predator dan bersekongkol dengan para asesor di Kementerian Pendidikan.
Aliansi Akademisi Desak Pemerintah Cabut Gelar Guru Besar yang Terbukti Gunakan Cara Curang

Aliansi Akademisi Indonesia Peduli Integritas Akademik meminta pemerintah segera mencabut gelar guru besar yang terbukti menggunakan cara curang.