Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Hendrikus Woro di Tengah Viral All Eyes on Papua, Tamatan SD yang Melawan Raksasa Sawit

image-gnews
Pegiat lingkungan dari masyarakat adat Suku Awyu, Hendrikus 'Franky' Woro (kanan) dan Kasimilus Awe, saat mendaftarkan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Senin, 13 Maret 2023.  ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Pegiat lingkungan dari masyarakat adat Suku Awyu, Hendrikus 'Franky' Woro (kanan) dan Kasimilus Awe, saat mendaftarkan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Kota Jayapura, Papua, Senin, 13 Maret 2023. ANTARA FOTO/Gusti Tanati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hendrikus Woro berperan penting dalam perjuangan masyarakat Suku Awyu yang sedang mencari keadilan untuk tanah ulayat mereka. Warga Kampung Yare di Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, memimpin penolakan terhadap ekspansi perkebunan sawit di hutan Papua. Perjuangan itu belakangan viral di media sosial dengan tagar khas All Eyes on Papua.

Suku Awyu, melalui Komunitas Paralegal Cinta Tanah Adat, menggugat Pemerintah Provinsi Papua atas pemberian izin lingkungan hidup kepada PT Indo Asiana Lestari (IAL). Perusahaan itu mengantongi izin lingkungan untuk 36.094 hektare lahan, yang sebagian besar merupakan hutan adat marga Woro, bagian dari Suku Awyu.

Pada 27 Mei 2024, perwakilan suku Awyu dan suku Moi dari Sorong, Papua Barat Daya, menggelar doa dan ritual di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Hendrikus ikut dalam rombongan aksi damai itu meski kedua anaknya sedang demam tinggi di rumah.

Saat berbincang dengan Tempo melalui sambungan telepon pada Kamis, 6 Juni 2024, Hendrikus mengaku tergerak untuk melawan penggusuran. Bagi suku Awyu, kata dia, haram untuk melepas tanah yang ditinggali.  

“Asal usul leluhur yang diwariskan kepada tete dan nene, yang selanjutnya disampaikan kepada kami, bahwa kami semua berasal dari tanah. Jadi tanah itu tidak boleh dijualbelikan,” ucap dia.

Henderikus merupakan tamatan SD yang pernah bertugas di Dinas Catatan Sipil Kampung Yare. Namun, dia berhasil membangun kelompok swadaya, lengkap dengan tim paralegal, untuk melawan upaya perampasan tanah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama dua tahun terakhir, perjuangan suku Awyu berlanjut ke Jayapura, hingga akhirnya Jakarta. Hendrikus menggugat keputusan pemerintah menerbitkan izin kelayakan lingkungan kepada PT Indo Asiana Lestari hanya satu dari tujuh perusahaan yang mencaplok wilayah adat suku Awyu. Gugatan Hendrikus dan rombongannya sempat mental di pengadilan tingkat pertama dan kedua. Mahkamah Agung, yang menangani perkara ini di tingkat kasasi, kini menjadi harapan terakhir mereka.

Selama dua jam, Hendrikus menceritakan proses perjuangan membela tanah adat itu sejak awal. Wawancara khusus Tempo dengan Hendrikus bisa dibaca lebih lengkap dalam Laporan Premium berjudul Hendrikus Woro, Toko Adat Suku Awyu: Kami Hanya Ingin Didengar

Pilihan Editor: Waspadai Penyakit Menular dari Hewan Kurban Saat Idul Adha, Mana yang Paling Berbahaya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Auriga Nusantara Minta Ekspansi Nikel Dibatasi, Usulkan Penerapan No Go Zone lewat COP16 CBD

1 hari lalu

Suasana Conference of the Parties (COP) to the Convention on Biological Diversity (COP 16 CBD) di Cali, Kolombia pada 24 Oktober 2024
Auriga Nusantara Minta Ekspansi Nikel Dibatasi, Usulkan Penerapan No Go Zone lewat COP16 CBD

Tambang nikel yang masif bertambah mengancam ekosistem dan kehidupan masyarakat adat.


Masyarakat Adat Aru Tuntut Pengakuan atas Peran dalam Melindungi Alam di COP16

5 hari lalu

Pemuda Adat Bentangkan Spanduk Raksasa Seruan Selamatkan Hutan Aru di Pantai Pulau Kumareri, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Dok FWI
Masyarakat Adat Aru Tuntut Pengakuan atas Peran dalam Melindungi Alam di COP16

Aksi hari ini merupakan pernyataan perjuangan masyarakat adat Aru dan pemuda untuk menolak investasi yang merusak lingkungan di Aru.


Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

8 hari lalu

Pada 1994, Sritex pernah menjadi produsen seragam militer NATO dan Tentara Jerman. PT Sritex sendiri memiliki lebih dari 300 ribu desain kain, termasuk enam desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen HAKI. Kapasitas produksi Sritex tidak hanya terbatas pada seragam militer, tetapi juga mencakup perlengkapan militer untuk berbagai negara di seluruh dunia. Sebagian besar ekspor Sritex dilakukan ke Amerika Serikat dengan nilai total mencapai US$ 300 juta per tahun, diikuti oleh kawasan Eropa dengan nilai mencapai US$ 200 juta per tahun. TEMPO/Andry Prasetyo
Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).


Masyarakat Adat Tuntut Setop Proyek PSN Food Estate di Merauke yang Belum Punya Amdal dan Brutal

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo memegang bibit tebu saat akan ditanam di area PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 23 Juli 2024. Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Masyarakat Adat Tuntut Setop Proyek PSN Food Estate di Merauke yang Belum Punya Amdal dan Brutal

Pembukaan kawasan hutan jutaan hektar di Merauke untuk food estate belum memiliki Amdal. Masyarakat adat menjerit agar proyek dihentikan.


Masyarakat Sipil Indonesia Desak Pemerintah dukung Agenda Masyarakat Adat di COP 16 CBD

8 hari lalu

Suasana Conference of the Parties (COP) to the Convention on Biological Diversity (COP 16 CBD) di Cali, Kolombia pada 24 Oktober 2024
Masyarakat Sipil Indonesia Desak Pemerintah dukung Agenda Masyarakat Adat di COP 16 CBD

Masyarakat sipil Indonesia mendesak pemerintah dukung agenda masyarakat adat di COP 16 CBD


Masyarakat Sipil Indonesia Desak Pemerintah Dukung Agenda Masyarakat Adat di COP16 CBD

9 hari lalu

Suasana Konferensi Keanekaragaman Hayati PBB (COP16) ke-16 di Cali, Kolombia, 20 Oktober 2024. REUTERS/Juan David Duque
Masyarakat Sipil Indonesia Desak Pemerintah Dukung Agenda Masyarakat Adat di COP16 CBD

Pada COP16, Masyarakat Adat mendorong negara-negara yang hadir untuk memastikan pengakuan penuh atas kontribusi Masyarakat Adat.


AMAN Desak Pemerintahan Prabowo Sahkan RUU Masyarakat Adat di 100 Hari Pertama

13 hari lalu

Presiden Ke-7 RI Joko Widodo didampingi Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan kepada wartawan di Lanut Halim Perdanakusuma, Jakarta, menjelang kepulangan ke Solo, Jawa Tengah, Minggu, 20 Oktober 2024. ANTARA/Andi Firdaus
AMAN Desak Pemerintahan Prabowo Sahkan RUU Masyarakat Adat di 100 Hari Pertama

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dorong pemerintahan Prabowo Subianto sahkan RUU Masyarakat Adat


Studi Biodiversitas: 66 Persen Hutan Tropis Dunia Memiliki Rezim Suhu Baru

15 hari lalu

Masyarakat adat dari suku Mura menunjukkan daerah gundul di tanah adat tak bertanda di dalam hutan hujan Amazon dekat Humaita, Negara Bagian Amazonas, Brasil 20 Agustus 2019. Foto diambil 20 Agustus 2019. Sejumlah kebakaran hutan berkobar selama berminggu-minggu dan menghancurkan hutan. Amazon Brasil, hutan hujan tropis terbesar di dunia yang menurut para ilmuwan perlindungan sangat penting untuk memerangi perubahan iklim.
Studi Biodiversitas: 66 Persen Hutan Tropis Dunia Memiliki Rezim Suhu Baru

Sementara 34 persen hutan tropis sisanya masih menikmati suhu lama. Menjadi tempat perlindungan penting bagi biodiversitas yang ada


PSN Food Estate Merauke, Doktor Supercepat Bahlil, dan Supermoon di Top 3 Tekno

16 hari lalu

Puluhan massa dari Koalisi Masyarakat Sipil, aktivis Pembela Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup, dan masyarakat adat terdampak proyek PSN Merauke melakukan aksi demo di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024. Dalam aksinya massa mendesak Presiden RI, Menhan, Mentan, dan Menkomarves segera menghentikan PSN Merauke, untuk pengembangan kebun tebu dan bioethanol dan proyek cetak sawah baru sejuta hektar. TEMPO/Subekti
PSN Food Estate Merauke, Doktor Supercepat Bahlil, dan Supermoon di Top 3 Tekno

Masyarakat adat Merauke keluhkan PSN food estate yang dinilai brutal. Bahlil bicara gelar doktor yang diraihnya supercepat.


Masyarakat Adat Merauke Tolak PSN Food Estate: Proyek Berlangsung Brutal

17 hari lalu

Presiden Joko Widodo memegang bibit tebu saat akan ditanam di area PT Global Papua Abadi, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 23 Juli 2024. Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden
Masyarakat Adat Merauke Tolak PSN Food Estate: Proyek Berlangsung Brutal

Kelompok masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan, menyuarakan penolakannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate.