Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Begini MA Bisa Buat Viral All Eyes on Papua Bermakna Menurut Walhi

image-gnews
All Eyes on Papua. Foto: Instagram
All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Viral perlawanan dan perjuangan Suku Awyu dan Suku Moi lewat tagar All Eyes on Papua bisa menjadi momentum untuk mengurangi deforestasi di Papua. Viral tagar All Eyes on Papua modal kuat untuk mendorong pemerintah dan Mahkamah Agung mencabut izin perkebunan monokultur sawit di hutan alam Papua.

"Karena statusnya kasasi di Mahkamah Agung, bagaimana kemudian MA mengeluarkan putusan untuk menerima gugatan masyarakat adat Awyu dan Moi terhadap perizinan lingkungan untuk perusahaan yang diterbitkan Pemerintah Papua dan KLHK," tutur Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian, kepada Tempo, Selasa 11 Juni 2024.

Menurut Uli, hanya dengan putusan MA yang berpihak kepada masyarakat adat, maka viral hashtag All Eyes On Papua bisa bermakna. Uli menyebutkan, kasus Suku Awyu dan Suku Moi hanya satu dari banyak kasus yang dialami rakyat khususnya masyarakat adat dan komunitas lokal di suatu wilayah. "Permasalahan muncul karena pengurus negara tidak menghormati keberadaan masyarakat adat dan hak yang melekat pada mereka." 

Selama ini, Uli menilai, tidak pernah ada percakapan yang intensif antara masyarakat dan pemerintah terkait suatu kebijakan atau program industri ekstraktif yang akan masuk ke wilayah adat mereka. Padahal, masyarakat yang akan menerima dampak utama dan paling besar. "Misalnya perkebunan monokultur sawit ini," kata dia menambahkan.

Perlawanan Suku Awyu dan Moi yang berjuang secara konstitusional dengan menggugat perizinan lingkungan, kata Uli, adalah perjuangan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perubahan hutan dalam skala besar di Boven Digoel, misalnya, bakal berdampak bukan saja kepada masyarakat Suku Awyu tapi juga bagi seluruh masyarakat.

Uli menjelaskan, perambahan hutan akan melepaskan karbon dalam jumlah besar dan akan bertumpuk di atmosfer lalu menambah krisis iklim. Manifestasinya adalah cuaca ekstrem yang bisa berdampak banjir, tanah longsor, dan bencana ekologi lainnya. Kelompok rentan adalah yang paling mendapatkan dampak krisis yang akan terjadi tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Perubahan bentang hutan di Boven Digoel akan berdampak bagi kita semua, karena bencana ekologi itu tidak mengenal batas administasi seperti batas wilayah administasi yang ada sekarang," ucap Uli.

Itu sebabnya, Uli menegaskan, perjuangan masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel dan Suku Moi di Sorong dalam menjaga hutan perlu mendapat dukungan serius. "Sehingga potensi bencana ekologi akibat deforestasi di Papua bisa dihindari."

Mengutip data dari Auriga Nusantara, Uli menerangkan, deforestasi di Papua mencapai 89.881 hektare sepanjang 2015 lalu. Setelahnya, hampir 30 ribu hektare per tahun. Deforestasi di Papua disebutkannya berupa pembukaan lahan di hutan alam. "Hutan alam dengan tutupan hutan yang masih bagus sekali," katanya.

Pilihan Editor: PPDB Bersama di Jakarta, Ini Contoh SMP dan SMA Swasta yang Bisa Dituju 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tuntut Keadilan dari Holcim di Swiss, Gugatan Iklim Pulau Pari Diyakini Jadi Bola Salju

10 jam lalu

Rob melanda Pulau Pari, Kepulauan Seribu, pada Sabtu, 4 Desember 2021. Foto: ANTARA/HO-Humas Kepulauan Seribu
Tuntut Keadilan dari Holcim di Swiss, Gugatan Iklim Pulau Pari Diyakini Jadi Bola Salju

Emisi karbon dari Holcim diyakini telah menyumbang kehilangan dan kerugian ekonomi yang dia dan masyarakat lainnya di Pulau Pari alami.


MA Tolak Kasasi KPK, Perintahkan Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan

12 jam lalu

Rafael Alun Trisambodo. Dok Kemenkeu
MA Tolak Kasasi KPK, Perintahkan Harta Istri Rafael Alun Dikembalikan

MA memerintahkan KPK mengembalikan aset milik istri Rafael Alun Trisambodo yang sempat disita.


Hakim Anggap Kesaksian Ahmad Riyadh yang Dimintai Tolong Penyidik KPK Tidak Masuk Akal

1 hari lalu

Advokat Ahmad RIyadh memberikan keterangan saksi di sidang lanjutan terdakwa hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Ahmad Riyadh disebut jaksa KPK secara bersama-sama dengan Gazalba menerima gratifikasi senilai Rp 650 juta dari Jawahirul Fuad untuk pengurusan perkara kasasi. TEMPO/Imam Sukamto
Hakim Anggap Kesaksian Ahmad Riyadh yang Dimintai Tolong Penyidik KPK Tidak Masuk Akal

Menurut dia, permintaan tolong penyidik KPK untuk mengakui Ahmad Riyadh telah memberikan uang Rp 500 juta kepada Gazalba Saleh tidak masuk akal.


Tolak Permohonan Terpidana Sudirman di Kasus Vina, LPSK Beri Rekomendasi ke Kapolda Jawa Barat

1 hari lalu

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengadakan konferensi pers pada Senin, 22 Juli 2024, tentang perlidungan saksi di kasus pembunuhan Vina dan Eky delapan tahun silam. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Tolak Permohonan Terpidana Sudirman di Kasus Vina, LPSK Beri Rekomendasi ke Kapolda Jawa Barat

LPSK beri rekomendasi kepada Kapolda Jawa Barat soal terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman.


Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

1 hari lalu

Advokat Ahmad RIyadh dan penyidik KPK Ganda Swastika (kiri), seusai memberikan keterangan saksi di sidang lanjutan terdakwa hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Advokat Ahmad Riyadh Beberkan Alasan Cabut BAP di Perkara Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh

Gazalba Saleh diduga menerima gratifikasi atas pengurusan perkara di MA melalui advokat Ahmad Riyadh. Kini Riyadh mencabut kesaksiannya.


Perjuangkan Hutan Adat, Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA

1 hari lalu

Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA (Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua)
Perjuangkan Hutan Adat, Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA

Perwakilan masyarakat adat Awyu dan Moi Sigin menyerahkan petisi dukungan ke MA pada Senin pagi untuk memperjuangkan hutan adat di Papua.


Gerakan #AllEyesOnPapua Berlanjut, Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA

2 hari lalu

Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA (Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua)
Gerakan #AllEyesOnPapua Berlanjut, Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA

Bersama masyarakat suku Awyu dan Moi Sigin, hadir juga beberapa figur publik dari beragam latar belakang.


Ahmad Riyadh Cabut BAP di Sidang Korupsi Gazalba Saleh, Penyidik KPK Beberkan Temuannya

2 hari lalu

Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (kiri) mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA), di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Sidang tersebut beragenda pemeriksaan tiga saksi yang dihadirkan JPU KPK yakni Kepala Desa Kedunglosari, Tembelang, Jombang, Muhammad Hani, pengusaha UD Logam Jaya Mandiri Jawahirul Fuad, dan karyawan hotel Andi Bagistaf Kodek. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ahmad Riyadh Cabut BAP di Sidang Korupsi Gazalba Saleh, Penyidik KPK Beberkan Temuannya

Dalam pemeriksaan kasus Gazalba Saleh, penyidik beri kesempatan kepada Ahmad Riyadh untuk membaca BAP sendirian.


Jessica Wongso, Terpidana Kasus Kopi Sianida, Akan Ajukan PK

4 hari lalu

Terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso (tengah), memberikan salam seusai mengikuti sidang dengan agenda pembacaan vonis di PN Jakarta Pusat, Jakarta, 27 Oktober 2016. Jessica menyatakan tidak terima akan keputusan Majelis Hakim. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Jessica Wongso, Terpidana Kasus Kopi Sianida, Akan Ajukan PK

Pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan, akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).


Walhi Sebut Rencana Pulau Sampah di Area Reklamasi Teluk Jakarta Asal-asalan

5 hari lalu

Sejumlah petugas menggunakan eskavator melakukan  proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut keterangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta sebanyak 19 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api pada kebakaran yang terjadi pada pukul 13.30 WIB dan penyebab kebakaran di zona 2 TPST tersebut masih dalam penyelidikan. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Walhi Sebut Rencana Pulau Sampah di Area Reklamasi Teluk Jakarta Asal-asalan

Pulau sampah dinilai tidak akan berhasil mengatasi persoalan utama dari situasi darurat sampah di wilayah metropolitan Jakarta.