Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PPDB, Ini Konsekuensi Jika Sekolah Terabas Jumlah Rombel Sesuai Dapodik

Reporter

image-gnews
Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Ilustrasi PPDB Online (siap-ppdb.com)
Iklan

TEMPO.CO, Manokwari - Sekolah-sekolah dilarang untuk menerima murid melebihi kuota rombongan belajar atau kelas sesuai Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sejumlah konsekuensi bisa terjadi jika kuota itu diterabas saat Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB seperti yang sedang berlangsung untuk tahun ajaran 2024/2025 saat ini. 

Dinas Pendidikan Manokwari, Papua Barat, mengingatkan adanya aturan tersebut pada Sabtu, 15 Juni 2024. Disampaikan, jika menerima siswa lebih dari kelas yang terdata dalam Dapodik justru membuat masalah pada sekolah bersangkutan. 

"Jadi, misalnya, kuota per kelas hanya 32 siswa maka saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) maksimal siswa yang diterima hanya sebanyak itu," ujar Kepala Dinas Pendidikan Manokwari, Martinus Dowansiba. 

Jika terjadi kelebihan siswa di luar Dapodik, nama siswa tersebut tidak terdaftar secara nasional. Dengan demikian, Martinus mengatakan, sekolah bisa mendapat nilai merah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Kalau dipaksakan melebihi kapasitas di Dapodik maka sekolah yang tadinya akreditasi A bisa turun. Ini yang harus dijaga," ujarnya menambahkan.

Ia mengimbau seluruh sekolah di Kabupaten Manokwari untuk melakukan PPDB sesuai kuota yang sudah ditetapkan. Imbauan juga tertuju ke orang tua murid agar mendaftarkan anaknya di sekolah sesuai sistem zonasi. Menurut dia, saat ini tidak ada lagi sekolah favorit dan tidak favorit karena semua kualitas sekolah sama.

"Zaman sekarang mau sekolah negeri atau swasta sama-sama baik. Tergantung anaknya mau belajar atau tidak, itu yang harus dipahami oleh orang tua," katanya sambil juga mengakui pemerintah harus menyesuaikan pembangunan infrastruktur sekolah.

Sekolah Ramah Anak Butuh Aturan Tertulis

Terpisah, akademisi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Papua (Unipa), Jeni, mengingatkan perihal dampak sekolah ramah anak. Implementasi secara menyeluruh, kata dia, akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif pada setiap satuan pendidikan, sehingga peserta didik mampu mengekspresikan potensi diri dengan maksimal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau siswa merasa sekolah menjadi rumah kedua, maka semua mata pelajaran bisa terserap dengan baik," kata Jeni, Sabtu.

FKIP Unipa telah melakukan penilaian terhadap 16 SMA/SMK di Kabupaten Manokwari yang dijadikan sampel pengembangan sekolah ramah anak. Penilaian menggunakan sejumlah indikator seperti kebijakan sekolah, proses pembelajaran, dan ketersediaan sarana prasarana.

"Yang paling urgent itu kebijakan tertulis tentang ramah anak untuk mencegah kekerasan terjadi di lingkungan sekolah," ucap dia.

Pelaksanaan Tugas Kepala Biro Kesra Setda Papua Barat, Dirsia Natalia Atururi, menjelaskan, pengembangan sekolah ramah anak dan ramah gender memerlukan keterlibatan semua pihak. 

Oleh sebab itu, pihaknya melibatkan FKIP Unipa untuk pemetaan terhadap potensi pengembangan fasilitas pendidikan ramah anak, ramah gender, dan penyediaan lingkungan belajar yang kondusif. "Hasil pengkajian lapangan kemudian dikemas dalam fokus grup diskusi sehingga bisa menghasilkan rekomendasi," katanya.

Pilihan Editor: Sampah Plastik di Laut, Jamur Ini Ditemukan Mampu Mengurai Polyethylene

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bhrischo Jordy Perintis Papua Future Project Peduli Pendidikan Anak-anak Pulau Masinam Papua Barat

2 jam lalu

Bhrischo Jordy, perintis dan ketua program Papua Future Project (PFP) turut meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Foto: Istimewa
Bhrischo Jordy Perintis Papua Future Project Peduli Pendidikan Anak-anak Pulau Masinam Papua Barat

Brischo Jordy menggagas Papua Future Project untuk turut meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Pulau Mansinam, Papua Barat.


Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

1 hari lalu

Ilustrasi PPDB bermasalah. ANTARA
Ombudsman Banten Temukan 4.700 Siswa Siluman Pasca-PPDB SMA Tahun Lalu, Terbanyak di Tangerang Raya

Jumlah siswa siluman adalah selisih antara daya tampung yang diumumkan saat PPDB dengan realisasi di Dapodik 2023/2024.


Alasan Pemprov DKI Lakukan Cleansing Guru Honorer di Jakarta

2 hari lalu

Ilustrasi guru. shutterstock.com
Alasan Pemprov DKI Lakukan Cleansing Guru Honorer di Jakarta

Ramai 107 guru honorer di DKI Jakarta terkena kebijakan cleansing. Lantas, apakah tujuannya?


Dinas Pendidikan Jakarta Langsung Implementasikan Penghapusan Jurusan di SMA Tahun Ini

2 hari lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Dinas Pendidikan Jakarta Langsung Implementasikan Penghapusan Jurusan di SMA Tahun Ini

Dinas Pendidikan Jakarta langsung mengimplementasikan kebijakan penghapusan jurusan sesuai dengan Permendikbudristek.


Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi saat RDPU dengan Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), Yayasan Alumni Peduli IPB (YAPI), Ikatan Alumni UI (ILUNI-UI), Ikatan Alumni Atma Jaya Jakarta dan Ikatan Alumni Trisakti (IKA USAKTI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Jul 2024? Foto :Dok.DPR. Jaka/Andri
Anggota DPR dan DPRD DKI Jakarta Kritik Kebijakan Cleansing Guru Honorer

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai, kebijakan yang dinamai "cleansing" terhadap para guru honorer di DKI Jakarta tersebut kurang humanis.


Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

2 hari lalu

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji saat Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Foto : Farhan/Andri
Legislator Gerindra Desak Pelaku Katrol Nilai Rapor di Depok Dipidana

Anggota DPR dari Gerindra meminta semua pelaku katrol nilai rapor di Depok dipidana. Hasil evaluasi Komisi X, PPDB hanya bermasalah di kota-kota besar


Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

2 hari lalu

Pendemo yang mengatasnamakan Forum Pemerhati Pendidikan Jawa Barat menggeruduk Balai Kota Depok, Jalan Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kamis, 18 Juli 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Buntut Kisruh Nilai Rapor 51 Siswa Calon Siswa Dianulir, Disdik Jabar: Diprioritaskan untuk Keluarga Tak Mampu

Ade berpendapat manipulasi nilai rapor tidak perlu dilakukan dikarenakan dengan menggunakan nilai asli saja memiliki peluang untuk diterima.


DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

2 hari lalu

Ilustrasi sekolah diliburkan dan pemberlakuan belajar jarak jauh untuk menekan virus corona. ANTARA/Mohammad Ayudha
DPRD Bakal Panggil Disdik DKI Jakarta Imbas Kebijakan Cleansing Guru Honorer

P2G mengatakan sampai saat ini sudah ada 107 laporan yang masuk soal pemecatan guru honorer. Laporan itu berasal dari guru jenjang SD, SMP hingga SMA.


Inilah Sederet Permasalahan Guru Honorer Selain Cleansing

3 hari lalu

Guru honorer menangis saat aksi demo Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (20/2). Dalam aksinya FTHSNI meminta kepada pemerintah agar segera disahkannya RPP Tenaga Honorer yang memihak terhadap tuntutan dan perjuangan tenaga honorer seluruh Indonesia agar diangkat menjadi PNS. TEMPO/Subekti
Inilah Sederet Permasalahan Guru Honorer Selain Cleansing

Berikut sederet permasalahan yang dialami guru honorer selain cleansing.


Polisi Didesak Usut Tuntas Penembakan Pejuang HAM Papua Yan Christian Warinussy

3 hari lalu

Pegiat HAM Papua, Yan Christian Warinussy melapor ke SPKT Polresta Manokwari Papua Barat setelah mengalami teror penembakan orang tak dikenal. Foto: Istimewa
Polisi Didesak Usut Tuntas Penembakan Pejuang HAM Papua Yan Christian Warinussy

Pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) dari Papua, Yan Christian Warinussy, menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal