TEMPO.CO, Depok - Pakar Keamanan Siber, Pratama Persadha, mengatakan ada beberapa kemungkinan yang bisa memicu gangguan sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kendala yang menyebabkan antrean panjang di pintu imigrasi bandara itu bisa saja muncul dari masalah suplai listrik, kerusakan sistem komputer atau server, serta gangguan koneksi internet. Ada juga risiko serangan siber seperti Distributed Denial-of-Service (DDoS) hingga ransomware.
"Jika memang karena serangan siber, maka resiko yang mengancam semakin besar karena bisa mengakibatkan bocornya data pribadi," kata Pratama di Depok pada Jumat, 21 Juni 2024.
Menurut unggahan di media sosial X milik Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, gangguan sistem imigrasi itu terkait server Pusat Data Nasional (PDN). Dari Bandara Soekarno-Hatta, masalah ini kemudian menjalar ke seluruh kantor Imigrasi di Indonesia.
Risiko serangan siber bukan hal baru bagi keimigrasian. Pratama menyebut masalah itu sempat mengakibatkan bocornya data pribadi, yaitu 34 juta data passport. Jika menimpa server PDN, bukan hanya informasi imigrasi yang berpotensi diretas, namun juga data publik lainnya.
Pratama yang juga merupakan Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) sempat menengarai server PDN diusik oleh ransomware. Pasalnya, perkara di imigrasi identik dengan gangguan yang sempat dialami Bank Syariah Indonesia, beberapa waktu lalu.
"Jika masalah yang dihadapi oleh PDN merupakan masalah teknis, tentu tidak akan memakan waktu selama itu," tuturnya.
Risiko gangguan listrik, kata dia, bisa segera diatasi dengan catuan listrik dari gardu lainnya, maupun dengan genset untuk catuan sementara. Gangguan internet akibat putusnya kabel fiber optik juga semestinya bisa ditanggulangi dengan cepat dengan koneksi radio point-to-point yang memiliki bandwidth besar. Serangan siber DDoS juga masih bisa diantisipasi bersama para operator internet (ISP).
Pratama mengimbuhkan, server PDN bisa membahayakan negara jika tidak dilengkapi dengan pengamanan yang kuat. Setiap instansi pengguna server tersebut disarankan membuat rencana kelangsungan bisnis agar tidak bergantung sepenuhnya kepada infrastruktur PDN.
"Diharapkan pemerintah bisa mengevaluasi PDN yang dipergunakan saat ini, serta meningkatkan beberapa hal yang dibutuhkan,” kata dia.
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, memastikan lembaganya berupaya memulihkan layanan sesegera mungkin. Dia mengakui bahwa unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian, serta tempat pemeriksaan imigrasi di bandara dan pelabuhan masih terganggu.
“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam,” katanya dalam keterangan tertulis pada 20 Juni lalu.
Pilihan Editor: Rencananya Diadang Warga di Tangsel dan Barus, Kepala BRIN: Kami Disumpah Laksanakan Regulasi
