Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BNPB Rancang Skema Dana Bersama untuk Bencana, Begini Alur Pencairannya

image-gnews
Tim SAR gabungan mengangkut jenazah korban yang tertimbun material longsor di Kampung Cigintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. Hingga hari keempat pencarian pukul 12.00 WIB, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi tujuh jenazah dari total 10 korban meninggal dunia yang tertimbun material longsor. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Tim SAR gabungan mengangkut jenazah korban yang tertimbun material longsor di Kampung Cigintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis 28 Maret 2024. Hingga hari keempat pencarian pukul 12.00 WIB, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi tujuh jenazah dari total 10 korban meninggal dunia yang tertimbun material longsor. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah menyiapkan regulasi penyokong skema finansial dana bersama atau ‘pooling fund bencana’ (PFB). Dana itu nantinya bisa dimantaatkan dalam setiap fase penanggulangan bencana.

Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Berton Suar Pelita Panjaitan, mengatakan dana bersama ini diprioritaskan untuk beberapa jenis kegiatan. Dalam konteks prabencana, pendanaan ini bisa dipakai untuk kegiatan menyangkut perencanaan penanggulangan bencana, baik yang bersifat nasional maupun di daerah.

“Berikutnya adalah kegiatan pada daerah dengan indeks risiko bencana tinggi,” ujar Berton dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Oktober 2024.

Sebelum diimplementasikan pada 2025, BNPB menyiapkan regulasi untuk penyaluran dana tersebut. Regulasi itu dibuat untuk membantu kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta kelompok masyarakat yang ingin mengajukan PFB. Penyaluran ini dapat dimanfaatkan dalam setiap fase penanggulangan bencana.

Prioritas selanjutnya, kata Berton, adalah kegiatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang penanggulangan bencana. Skema PFB pada fase prabencana bisa digunakan perencanaan, penyusunan kebijakan, penyiapan logistik dan peralatan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, serta peningkatan kapasitas serta profesi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengajuan dana diawali dengan permohonan yang ditujukan kepada kepala BNPB. Setelah itu ada tahap penelahaan, verifikasi, dan pemberian pertimbangan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Dalam Negeri. Hasil pertimbangan akan disampaikan melalui surat rekomendasi kepada Menteri Keuangan sebagai pemegang dana.

Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam BNPB, Eny Supartini, sempat menggelar sosialisasi rancangan penelahaan, verifikasi, dan evaluasi penyaluran dana bersama. “Untuk konteks pascabencana, (PFB) ini dapat digunakan untuk kegiatan terkait perumahan, infrastruktur, ekonomi, dan sosial,” katanya.  

Adapun untuk fase tanggap darurat, Eny menambahkan, PFB bakal menebalkan dana yang selama ini bersumber dari masyarakat, kas negara, maupun kas daerah.  Sosialisasi penyaluran PFB masuk dalam rangkaian agenda peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana yang diadakan di Aceh pada 8-10 Oktober 2024. Pada tahun ini, acara yang digelar oleh BNPB dan Kementerian Keuangan itu bertema ‘Inovasi Pembiayaan Risiko Bencana dalam Memperkuat Ketahanan Pemerintah Daerah Terhadap Bencana.’

Pilihan Editor: 2 Profesor Amerika yang Menangi Nobel Kedokteran 2024 Jelaskan Regulasi Gen dalam Tubuh

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Australia dan BNPB Memperluas Kerja Sama dalam Manajemen Risiko Bencana

6 jam lalu

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath,  kanan, dan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, kiri, pada 9 Oktober 2024, menandatangani pembaruan Subsidiary Arrangement untuk Program SIAP SIAGA hingga tahun 2027. sumber: dokumen Kedutaan Besar Australia
Australia dan BNPB Memperluas Kerja Sama dalam Manajemen Risiko Bencana

BNPB dan Australia menandatangani pembaruan Subsidiary Arrangement untuk Program SIAP SIAGA hingga 2027.


BNPB Siapkan Aturan Penyaluran Pooling Fund Bencana

12 jam lalu

Ilustrasi BNPB. Shutterstock
BNPB Siapkan Aturan Penyaluran Pooling Fund Bencana

BNPB menyiapkan aturan penyaluran dana bersama atau pooling fund bencana (PFB) yang bisa dipakai dalam antisipasi dan penanganan bencana.


BNPB: Banjir di Halmahera Utara, 748 Kepala Keluarga Terdampak

2 hari lalu

Ilustrasi banjir. ANTARA/Iggoy el Fitra
BNPB: Banjir di Halmahera Utara, 748 Kepala Keluarga Terdampak

BNPB menyebutkan, hujan intensitas tinggi dengan durasi lama membuat Sungai Wailamo meluap dan menyebabkan banjir di Halmahera Utara.


Lima Desa Terendam Banjir di Halmahera Utara, 748 Kepala Keluarga Terdampak

3 hari lalu

Ilustrasi banjir. TEMPO/Ifa Nahdi
Lima Desa Terendam Banjir di Halmahera Utara, 748 Kepala Keluarga Terdampak

Banjir melanda lima desa yang berada di dalam wilayah administratif Kecamatan Kao Barat.


KPK Beberkan Kontruksi Perkara Dugaan Korupsi APD di Kementerian Kesehatan

5 hari lalu

Mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, Budi Sylvana (kanan) memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 mencapai Rp3,03 triliun di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2020-2022, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Beberkan Kontruksi Perkara Dugaan Korupsi APD di Kementerian Kesehatan

KPK telah menahan dua tersangka, yakni PPK Puskris Kemenkes Budi Sylvana dan Dirut PT EKI Satrio Wibowo.


BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Tangani Kekeringan dan Karhutla di NTB

6 hari lalu

Ilustrasi kekeringan. (ANTARA/Mohammad Ayudha/dok)
BNPB Gelar Operasi Modifikasi Cuaca untuk Tangani Kekeringan dan Karhutla di NTB

Pada hari pertama BNPB, menebar 3.000 kg dan hari kedua 3.000 kg. Operasi OMC ini menyasar awan potensial seperti pertumbuhan awan Cumulus Congestus.


BNPB Semai 6 Ton Garam di Langit NTB, Rekayasa Cuaca untuk Tangkal Karhutla

6 hari lalu

Petugas memasukkan garam ke dalam pesawat Cessna 208B Grand Caravan EX untuk persemaian garam dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Bandara Internasional Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, Senin 18 Maret 2024. BNPB bekerja sama dengan BMKG melakukan operasi TMC selama tiga hari sebagai upaya meminimalisir berkumpulnya awan yang berpotensi menimbulkan intensitas hujan tinggi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah yang rawan bencana hidrometeorologi. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
BNPB Semai 6 Ton Garam di Langit NTB, Rekayasa Cuaca untuk Tangkal Karhutla

BNPB menyemai garam pada 28-29 September di langit NTB. Tim mengincar lapisan awan yang membawa potensi hujan.


Kominfo Luncurkan SNPDK, Notifikasi Gempa Akan Muncul Lewat SMS hingga Siaran TV

7 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat menyampaikan keterangan saat Ngopi Bareng Kominfo di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu, 11 September 2024. Kementerian Kominfo bersama Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) membahas strategi Fintech dalam menghadapi dan menanggulangi segala tindakan terkait judi online di Indonesia. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kominfo Luncurkan SNPDK, Notifikasi Gempa Akan Muncul Lewat SMS hingga Siaran TV

Kominfo telah melakukan serangkaian uji coba bersama penyelenggara multipleksing (mux) beserta vendor TV dan STB terkait implementasi EWS TV digital.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Ahmad Taufik dalam Dugaan Korupsi Alat Pelindung Diri Covid-19

9 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 September 2024. Tessa mengatakan, pada rapim KPK sudah diambil keputusan laporan klarifikasi yang dibuat oleh Kaesang. Namun, saat ini hasilnya belum bisa diumumkan karena masih ada proses administrasi yang harus dilengkapi. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Ahmad Taufik dalam Dugaan Korupsi Alat Pelindung Diri Covid-19

Ahmad Taufik menjadi salah satu tersangka dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri Covid-19 di Kementerian Kesehatan.


Seluruh Korban Tanah Longsor di Kabupaten Solok Ditemukan, BNPB: Evakuasi di Area Blank Spot

9 hari lalu

Lokasi tanah longsor di Kabupaten Solok. Humas BNPB
Seluruh Korban Tanah Longsor di Kabupaten Solok Ditemukan, BNPB: Evakuasi di Area Blank Spot

Sebanyak 25 warga lokal Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sempat tertimbun tanah longsor pada Sabtu, 28 September 2024,