Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bakal Dihidupkan Kembali, Apa Dampak Positif dan Negatif Penyelenggaraan Ujian Nasional?

image-gnews
Murid kelas 6 SDN Dayeuhkolot VII, mengerjakan soal try out Ujian Nasional SD di gedung PGRI di komplek Yon Zipur Dayeuhkolot, karena sekolahnya kebanjiran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 12 April 2016. TEMPO/Prima Mulia
Murid kelas 6 SDN Dayeuhkolot VII, mengerjakan soal try out Ujian Nasional SD di gedung PGRI di komplek Yon Zipur Dayeuhkolot, karena sekolahnya kebanjiran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 12 April 2016. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ujian Nasional telah dihapus pada era kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di bawah pemerintahan Presiden Jokowi. Namun akan dibangkitkan kembali di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Saat ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti berencana mengkaji kembali sistem pendidikan di Indonesia, salah satunya kembali menerapkan ujian nasional (UN).

Sebelumnya, disarikan dari journal.uny.ac.id, pada 2021, penghapusan Ujian Nasional dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuannya untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan pendidikan di masa kini, serta mengurangi tekanan psikologis yang selama ini dirasakan siswa akibat Ujian Nasional.

Nadiem juga berpendapat bahwa materi UN terlalu penuh, sehingga cenderung membuat pembelajaran lebih berfokus pada pengajaran dan penghafalan materi daripada pengembangan kompetensi siswa dalam pelajaran.

Untuk diketahui, dilansir dari jurnal berjudul Ujian Nasional: Sejarah Dan Dinamika Perkembangan Evaluasi Akhir, penamaan UN bermula pada 2005. Saat itu, metode evaluasi akhir bertaraf nasional, Ujian Akhir Nasional mengalami pergantian nama menjadi UN dan kemudian berkembang menjadi Ujian Nasional (UN), sesuai dengan PP Nomor 19 tahun 2005, dimana penyelenggaraan kegiatan ini diserahkan ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). 

Adapun dalam penyelenggaraanya, UN telah memunculkan sejumlah dampak terhadap ekosistem bejalar siswa. Berikut dampak positif dan negatif dari pelaksanaan UN. 

Dampak Positif UN 

Sistem penilaian pada penerapan evaluasi ini dijalankan secara independen dimana penilaian dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerinta dalam bentuk UN dan hasil penilaian dari masing-masing penilaian tersebut nantinya menjadi barometer dalam penentuan kelulusan seorang siswa. Kebijakan tersebut berlangsung hingga 2010. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sejak pemberlakukan UN, rata-rata siswa menambah jumlah jam belajarnya sebanyak 5-10 jam dan 11-15 jam dalam bentuk kelas-kelas tambahan seperti les dan bimbel. 

Selain itu, penyelenggaraan ujian nasional juga berdampak pada peningkatan motivasi siswa dan guru dalam proses pembelajaran dan meningkatnya partisipasi orang tua dalam memotivasi anaknya untuk dapat terus giat belajar. 

Dampak Negatif

Penyelenggaraan ujian nasional juga memiliki dampak negatif yang cukup kompleks dalam proses pengembangan dunia pendidikan. Sifat sentralistik dari penyelenggaraan ujian nasional merupakan salah satu dampak negatif tersebut. Selain itu, tidak diperhatikannya aspek sosial ekonomi dari sekolah dan wali siswa sehingga standarisasi yang seragam menyebabkan terjadinya ketimpangan perolehan lulusan dari berbagai sekolah.

Ujian nasional yang hanya mengujikan beberapa mata pelajaran juga berdampak pada timbulnya kesan bahwa mata pelajaran yang tidak diujikan menjadi tidak penting, selain itu pengujian dalam ranah kognitif saja menyebabkan unsur afektif dan psikomotorik diabaikan begitu saja. 

Jurnal ini juga menjelaskan bahwa pemberlakuan ujian nasional memiliki dampak psikologis terhadap menurunnya kepercayaan wali murid terhadap guru, meningkatnya kecurangan serta peningkatan stres akibat adanya tekanan psikologi pada diri seorang anak. 

UNY | ANTARA
Pilihan editor: PSPK Sebut Akan Ada Kemunduran Jika Ujian Nasional Dikembalikan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Beri Lampu Hijau Mendikdasmen Abdul Mu'ti Terapkan UN Lagi, Sudah 8 Kali Ujian Nasional Ganti Nama

16 jam lalu

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti saat ditemui usai acara serah terima jabatan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Tempo/Martin Yogi Pardamean
DPR Beri Lampu Hijau Mendikdasmen Abdul Mu'ti Terapkan UN Lagi, Sudah 8 Kali Ujian Nasional Ganti Nama

DPR beri kesempatan pembahasan lebih lanjut soal rencana Mendikdasmen Abdul Mu'ti menerapkan kembali kebijakan ujian nasional.


Langkah Mendikdasmen untuk Cegah Kasus Kekerasan terhadap Guru

17 jam lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Langkah Mendikdasmen untuk Cegah Kasus Kekerasan terhadap Guru

Mendikdasmen akan mengambil sejumlah langkah untuk mencegah kasus kekerasan terhadap guru.


Top Nasional: Pesan Anies ke Tom Lembong, PSPK Sebut Ada Kemunduran jika Ujian Nasional Dikembalikan

1 hari lalu

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menuju mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Top Nasional: Pesan Anies ke Tom Lembong, PSPK Sebut Ada Kemunduran jika Ujian Nasional Dikembalikan

Anies Baswedan, mengirimkan pesan khusus kepada sahabatnya sekaligus Co-Captain Timnas AMIN di Pilpres 2024, Tom Lembong yang ditetapkan tersangka


Pemerintah Mau Perbaiki Pelajaran Berhitung di Sekolah, Dosen UPI Tawarkan Vaksin Matematika

1 hari lalu

Ilustrasi anak siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Prima Mulia
Pemerintah Mau Perbaiki Pelajaran Berhitung di Sekolah, Dosen UPI Tawarkan Vaksin Matematika

Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Herman Syafri menawarkan Vaksin Matematika atau aritmatika divergen terkait rencana pemerintah yang ingin memperbaiki pelajaran berhitung di tingkat Sekolah Dasar dan Menengah Pertama.


PGSI Tuntut Mendikdasmen Abdul Mu'ti Naikkan Gaji Guru Swasta

1 hari lalu

Ilustrasi guru sedang berdiskusi dengan siswa sekolah.
PGSI Tuntut Mendikdasmen Abdul Mu'ti Naikkan Gaji Guru Swasta

PSGI menilai pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu'ti berpotensi mendiskriminasi guru swasta.


PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

1 hari lalu

Ilustrasi siswa sekolah dasar mengikuti upacara. Kementerian Keuangan menyatakan, sejak 2015 hingga 2023, sebesar Rp 4.006,1 triliun alokasi APBN untuk membentuk sumber daya manusia unggul melalui pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Dok. Kemenkeu
PSPK Dukung Wajib Belajar 13 Tahun, Ini Alasannya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan wajib belajar 13 tahun.


PSPK Sebut Akan Ada Kemunduran jika Ujian Nasional Dikembalikan

1 hari lalu

Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMKN 1  Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Senin 16 Maret 2020. Nantinya, Nadiem berharap sekolah-sekolah dapat menerapkan ujian secara online untuk para siswa, atau juga bisa menentukan kelulusan dengan cara yang ditentukan oleh peraturan dari masing-masing sekolah. ANTARA FOTO/Anindira Kintara
PSPK Sebut Akan Ada Kemunduran jika Ujian Nasional Dikembalikan

PSPK menilai kembalinya Ujian Nasional akan menjadi kemunduran bagi pendidikan.


Kata Komisi X soal Nasib Ujian Nasional Era Menteri Abdul Mu'ti

2 hari lalu

Ilustrasi Ujian Nasional Berbasis Komputer tingkat SMA. ANTARA/Wahyu Putro
Kata Komisi X soal Nasib Ujian Nasional Era Menteri Abdul Mu'ti

Ketua Komisi X DPR buka suara soal peluang dikembalikannya Ujian Nasional.


Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

2 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Ketua Komisi X DPR Buka Suara soal Peluang Keberlanjutan Kurikulum Merdeka

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji Kurikulum Merdeka.


Ketua Komisi X DPR Dukung Pemerintah Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun

2 hari lalu

Ilustrasi Sekolah Tatap Muka atau Ilustrasi Belajar Tatap Muka. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Ketua Komisi X DPR Dukung Pemerintah Terapkan Wajib Belajar 13 Tahun

Politikus Partai Golkar itu juga mengatakan saat ini rencana implementasi wajib belajar 13 tahun belum memiliki payung hukum