Berlin Larang Warga Sewakan Apartemen dengan Airbnb  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah orang berkumpul di depan Gerbang Brandenburg, yang diterangi lampu berwana hitam, kuning dan merah, layaknya warna bendera Belgia saat melakukan penghormatan kepada korban serangan teror di Brussels, di Berlin, Jerman, 22 Maret 2016. REUTERS

    Sejumlah orang berkumpul di depan Gerbang Brandenburg, yang diterangi lampu berwana hitam, kuning dan merah, layaknya warna bendera Belgia saat melakukan penghormatan kepada korban serangan teror di Brussels, di Berlin, Jerman, 22 Maret 2016. REUTERS

    TEMPO.COBerlin - Aplikasi pemesanan atau penyewaan penginapan berupa kamar, hotel, vila, hingga apartemen, Airbnb, mulai mendapat perlawanan pemerintah Berlin, Jerman. Baru-baru ini pemerintah setempat melarang penyewaan semua apartemen melalui layanan Airbnb.

    Kota Berlin akhirnya mengesahkan undang-undang baru yang melarang penyewaan jangka pendek semua apartemen melalui Airbnb dan layanan online serupa. Warga Berlin dilarang atau dibatasi untuk menyewa kamar individual, kecuali mendapat izin khusus, seperti dilansir Engadget.com, Selasa 3 Mei 2016.

    Aturan ini dibuat dan disahkan berkaitan dengan kekhawatiran terbesar pemerintah setempat atas harga sewa perumahan dan apartemen. Kehadiran aplikasi atau layanan pemesanan ini dikhawatirkan membawa dampak buruk pada harga penyewaan properti di kota itu.

    Keberadaan Airbnb, yang mengubah apartemen menjadi hotel darurat, dikhawatirkan membuat harga sewa apartemen melambung tinggi. Tingginya harga dikhawatirkan akan berdampak pada warga setempat dalam mencari tempat tinggal.

    Putusan peraturan baru ini memang tidak membuat semua pihak senang. Beberapa bahkan menilai aturan ini sebagai sebuah keputusan yang kurang tepat. Beberapa berpendapat apa yang dilakukan pemerintah sebagai contoh kebijakan perumahan yang buruk dan juga dinilai sebagai upaya melindungi industri hotel.

    MAYA NAWANGWULAN | ENGADGET


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.