5 Fakta Pengadangan Aktivis Greenpeace Bersepeda Menjelang KTT G20

Kamis, 10 November 2022 15:07 WIB

Tim sepeda Greenpeace di Bekasi, 18 Oktober 2022, dalam perjalanan kesaksian dampak krisis iklim dan energi dari Jakarta ke Bali. (Dok.Greenpeace)

TEMPO.CO, Jakarta - Greenpeace Indonesia membatalkan perjalanan tim pesepeda Chasing the Shadow, kampanye tentang perubahan iklim. Tim pesepeda batal ke Bali, mereka kembali ke Jakarta setelah mengalami represi dari kelompok masyarakat menjelang Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 di Bali.

Pengadangan aktivis Greenpeace

1. Aktivis bersepeda dihadang

Greenpeace menyoroti adanya indikasi ancaman yang dialami bukan respons spontan dari masyarakat. "Kami lihat ada indikasi proses yang sistematis," kata Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya, Rabu, 9 November 2022.

Advertising
Advertising

"Setelah kami diskusi dan evaluasi, risiko dan ancaman fisiknya sudah terlalu besar," kata Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya, Rabu, 9 November 2022.

2. Dugaan represi dalam perjalanan

Greenpeace mencatat, dugaan represi meningkat saat tim bergerak dari Semarang menuju Surabaya. Tim Chasing the Shadow mengalami pengintaian dari orang tidak dikenal dan indikasi perusakan kendaraan.

"Puncaknya terjadi dalam perjalanan menuju Probolinggo. Ancaman jika kami melanjutkan perjalanan disampaikan secara terang-terangan, secara lisan maupun melalui penggembosan ban kendaraan," menurut keterangan Greenpeace.

Kegiatan bersepeda cara Greenpeace memperkenalkan solusi iklim untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Sepeda simbol kendaraan solusi iklim, karena tak menimbulkan polusi.

Baca: Greenpeace Batal Kampanye Isu Perubahan Iklim di KTT G20 Bali: Ancaman Fisik Sistematis

3. Intimidasi dan pengusiran aktivis bersepeda

Tim pesepeda Chasing the Shadow mengalami intimidasi pengusiran kelompok masyarakat saat berada di Probolinggo, Jawa Timur. Di bawah tekanan, tim juga dipaksa membuat surat pernyataan.

"Kami dikepung massa dan memaksa tim menandatangani pernyataan Greenpeace tidak akan berkampanye sampai G20 selesai, apalagi berkampanye di Bali," kata Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Tata Mustasya.

4. Penghadangan aktivis dikecam

Lembaga Advokasi dan Kajian Demokrasi Public Virtue Research Institute (PVRI) mengecam tindakan represi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Probolinggo, Jawa Timur terhadap aktivis Greenpeace Indonesia.

Direktur Eksekutif PVRI, Miya Irawati mengatakan kegiatan KTT G20 Bali 2022 tidak semestinya menjadi ruang antikritik. “Pemerintah harus tegas dalam melindungi serta menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum,” kata Miya, Rabu, 9 November 2022.

Miya menambahkan, penyampaian pendapat menjadi pesan yang penting untuk Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam pemerintahan yang demokratis.

5. Cerminan kemunduran demokrasi

Menurut Direktur Eksekutif Public Virtue Research Institute (PVRI), Miya Irawati, proses kemunduran demokrasi di Indonesia juga dipengaruhi akibat ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat. Perbuatan kelompok yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat tak boleh diabaikan.

“Tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan. Justru perlindungan pemerintah terhadap ruang-ruang berpendapat masyarakat menjadi arus balik di tengah tren regresi demokrasi dunia, utamanya di Indonesia,” kata Miya.

Baca: Tim Pesepeda Greenpeace Dihadang di Probolinggo saat Kampanye Menjelang KTT G20

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

5 Kontroversi Sydney Sweeney, Aktris Amerika yang Sedang Naik Daun

20 jam lalu

5 Kontroversi Sydney Sweeney, Aktris Amerika yang Sedang Naik Daun

Sydney Sweeney aktris pemeran Madame Web kerap menuai kontroversi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

8 hari lalu

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

9 hari lalu

Pemerintah Filipina Tolak Padi Beras Emas Kembali Dikurung di Laboratorium

Pengadilan baru saja mencabut izin penanaman komersial padi Beras Emas atau Golden Rice hasil rekayasa genetika di Filipina.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Perjalanan Bisnis Sepatu Bata hingga Tutup Pabrik, Kawasan IKN Kebanjiran

10 hari lalu

Terpopuler: Perjalanan Bisnis Sepatu Bata hingga Tutup Pabrik, Kawasan IKN Kebanjiran

Terpopuler: Perjalanan bisnis sepatu Bata yang sempat berjaya hingga akhirnya tutup, kawasan IKN kebanjiran.

Baca Selengkapnya

Massa Aksi Desak Bank Setop Beri Pendanaan Buat Energi Kotor Seperti Batu Bara, Mengapa?

10 hari lalu

Massa Aksi Desak Bank Setop Beri Pendanaan Buat Energi Kotor Seperti Batu Bara, Mengapa?

Energi kotor biasanya dihasilkan dari pengeboran, penambangan, dan pembakaran bahan bakar fosil seeperti batu bara.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

13 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

15 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

15 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

19 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

20 hari lalu

Greenpeace Apresiasi KKP Tangkap Kapal Transhipment dan Mendesak Usut Pemiliknya

Greenpeace Indonesia mengapresiasi langkah KKP yang menangkap kapal ikan pelaku alih muatan (transhipment) di laut.

Baca Selengkapnya